Sumbawanews.com,- Pemerintah Provinsi Maluku menetapkan pengembangan ekosistem keuangan inklusif sebagai prioritas utama pada 2026 guna memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, dan memperkuat perekonomian masyarakat pesisir serta kepulauan. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menegaskan, program ini menjadi agenda strategis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan lembaga jasa keuangan. Tujuannya, memastikan manfaat pembangunan ekonomi dirasakan merata, terutama di wilayah 3T—terdepan, terluar, dan tertinggal.
Salah satu inisiatif kunci adalah penerapan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih, hasil kolaborasi antara TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga keuangan. Program ini dirancang untuk mendekatkan layanan keuangan kepada nelayan, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir. Pemprov juga mendorong replikasi skema kredit pembiayaan bersubsidi yang telah sukses di Kabupaten Maluku Tengah, dengan rencana ekspansi ke Kota Tual untuk memberi akses pembiayaan produktif dengan bunga terjangkau bagi pelaku usaha mikro.
Pada 2025, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maluku mencapai Rp1,02 triliun untuk 21.840 debitur UMKM—melampaui target awal yang hanya 3.000 debitur. Selain itu, TPAKD mencatat peningkatan indikator inklusi keuangan, termasuk pelaksanaan business matching UMKM, pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), dan penambahan Agen Laku Pandai yang melebihi target. Program lainnya mencakup pengembangan ekosistem berbasis komoditas pala, perluasan jaminan sosial bagi pekerja rentan, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan perbankan.
Vanath menekankan, perluasan akses keuangan menjadi fondasi utama membangun ekonomi daerah berkelanjutan dan mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
