Sumbawanews.com,- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi kembali maraknya kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke berbagai daerah dengan menegaskan: blusukan bukan sekadar simbolisme politik, tapi bentuk pertanggungjawaban moral seorang pemimpin yang pernah memegang kendali negara.
“Turun ke lapangan bukan soal elektoral. Ini soal akuntabilitas,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Senin (1/6). Ia menekankan, seorang pemimpin yang telah menyelesaikan masa jabatannya wajib menjawab dampak kebijakan yang dikeluarkannya—bukan hanya memperlihatkan kehadiran fisik di tengah masyarakat.
Hasto menyoroti tantangan fiskal yang kini dihadapi Presiden Prabowo Subianto, menilai bahwa sebagian besar beban ini merupakan warisan dari kebijakan sebelumnya. Ia mencontohkan penggunaan anggaran bantuan sosial pada 2024 yang, menurut sejumlah pengamat internasional, mencapai lebih dari US$13 miliar—angka yang dinilainya terlalu besar dan dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral, bukan kesejahteraan jangka panjang.
Selain itu, ia mengkritik sejumlah proyek infrastruktur besar yang gagal memberikan efek pengganda ekonomi signifikan. Ia menunjuk pemindahan ibu kota negara dan program hilirisasi sebagai contoh kebijakan yang, meski diumumkan dengan semangat transformasi, justru lebih banyak menguntungkan kelompok oligarkis daripada rakyat luas.
“Dampaknya bukan hanya ekonomi. Ini merusak sistem hukum, politik, dan demokrasi kita,” tegas Hasto. Menurutnya, masyarakat kini mulai bertanya-tanya: dari mana asal kerentanan struktural yang kini muncul? Mengapa ketimpangan tetap tinggi meski anggaran besar mengalir? Dan mengapa kebijakan yang dijanjikan sebagai solusi justru memperdalam ketergantungan?
Hasto menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pertanggungjawaban sejati seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa sering ia muncul di media, tapi dari seberapa jujur ia mengakui kesalahan, menjawab konsekuensi, dan memperbaiki sistem yang ia tinggalkan.
