Sumbawanews.com,- Jakarta — Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengundang seluruh mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk hadir dalam Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, yang akan digelar di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta, pada 1 Juni mendatang. Undangan ini diperluas sebagai simbol kesatuan bangsa, sekaligus menegaskan peran historis para pemimpin terdahulu dalam menjaga ideologi negara.
Sekretaris Utama BPIP, Tonny Agung Arifianto, mengatakan konfirmasi kehadiran para mantan pemimpin akan diumumkan pada Sabtu, 30 Mei 2026. “Tepatnya besok, kami akan menyampaikan daftar pasti siapa yang akan hadir,” ujarnya di kantor BPIP, Jumat (29/5), seperti yang dipantau melalui siaran langsung YouTube BPIP.
Sebanyak 405 tokoh dan pejabat negara diundang dalam upacara ini, termasuk para menteri, pimpinan TNI-Polri, dan pimpinan lembaga tinggi negara. Namun, acara tetap bersifat tertutup bagi masyarakat umum karena keterbatasan kapasitas lokasi.
Presiden Prabowo Subianto akan bertindak sebagai inspektur upacara, memimpin rangkaian upacara yang dimulai pukul 10.00 WIB. Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menekankan bahwa tema tahun ini—“Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”—bukan sekadar retorika, melainkan pernyataan konkret tentang relevansi nilai-nilai dasar negara di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
“Lambang Garuda Pancasila menjadi pusat visual peringatan tahun ini, bukan hanya sebagai simbol negara, tapi sebagai penjelmaan semangat kebersamaan yang tak tergoyahkan,” ujar Yudian.
BPIP juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 yang mengimbau seluruh lembaga pemerintah, TNI, Polri, instansi pendidikan, hingga komunitas masyarakat untuk mengibarkan Bendera Merah Putih sepanjang hari pada 1 Juni. Di samping itu, kegiatan bakti sosial digelar serentak pada 31 Mei, mencakup donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, pasar murah, kerja bakti, dan pembenahan lingkungan ibadah.
Upacara penurunan bendera rencananya dilakukan pukul 17.00 WIB secara khidmat oleh Paskibraka tanpa dihadiri tamu atau peserta, sebagai bentuk penghormatan akhir terhadap simbol negara.
Dengan menghadirkan seluruh mantan kepala negara, BPIP menegaskan bahwa Pancasila bukan milik satu generasi atau satu rezim. Ia adalah warisan kolektif yang harus dijaga, dihayati, dan diperjuangkan bersama—dari yang pernah memimpin, hingga yang akan memimpin.
