Sumbawanews.com,- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan. Ia mendesak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai kompas harian dalam melayani masyarakat—tanpa diskriminasi, tanpa jarak, tanpa prasangka.
Dalam keterangan resminya, Rini menekankan bahwa pelayanan publik harus berakar pada keadilan sosial, inklusivitas, dan keberpihakan pada yang paling rentan. “Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup, bukan hanya diucapkan dalam pidato. Kebijakan kita harus terasa oleh ibu rumah tangga di pedesaan, penyandang disabilitas di perkotaan, dan nelayan di pesisir—semua sama-sama merasakan kehadiran negara,” ujarnya, Senin (1/6/2026).
Ia mencontohkan implementasi nyata: dalam merumuskan standar pelayanan, instansi pemerintah wajib melibatkan akademisi, LSM, hingga kelompok marginal seperti komunitas difabel dan kelompok adat. Prinsip musyawarah dan mufakat, salah satu inti Pancasila, harus menjadi fondasi setiap proses pengambilan keputusan—bukan sekadar formalitas.
Pernyataan ini sejalan dengan core values ASN BerAKHLAK: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurut Rini, ketujuh nilai ini bukan sekadar slogan, tapi alat ukur kinerja yang harus diwujudkan dalam setiap interaksi dengan publik.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menambahkan, Pancasila adalah “bintang penuntun” yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah gelombang fragmentasi global. Dengan 17.000 pulau, ratusan suku, bahasa, dan agama, Indonesia tetap utuh bukan karena kebetulan, tapi karena ideologi ini mampu menjadi perekat. “Di era disrupsi teknologi dan polarisasi sosial, Pancasila bukan hanya dasar negara—ia adalah benteng moral,” tegas Purwadi.
Ia mengingatkan, tantangan terbesar bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam: intoleransi, radikalisme, dan praktik birokrasi yang dingin. “Kita harus melawan segala bentuk kekerasan ideologis yang menggerogoti persatuan. ASN adalah garda terdepan dalam menjaga harmoni kebangsaan—bukan hanya sebagai pegawai, tapi sebagai teladan,” lanjutnya.
Tema Hari Lahir Pancasila 2026, “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, menurut Rini, bukan sekadar retorika. Ia menilai nilai-nilai Pancasila—keadilan, kemanusiaan, dan gotong-royong—justru menjadi solusi atas krisis global yang kian memburuk. “Di tengah rivalitas geopolitik dan ketimpangan ekonomi, dunia butuh contoh bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan, bukan ancaman. Indonesia punya jawabannya,” ujarnya.
Pancasila, yang pertama kali dirumuskan Soekarno di Ende pada 1945 dan diresmikan dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, kini bukan lagi sejarah kering. Ia harus bernapas dalam kebijakan, dalam sikap, dalam pelayanan sehari-hari. Bagi Rini, bukan soal seberapa sering kita mengibarkan bendera, tapi seberapa sering kita mendengarkan suara rakyat—tanpa syarat, tanpa jeda, tanpa kepentingan pribadi.
Dengan demikian, menghidupkan Pancasila bukanlah tugas tambahan bagi ASN. Ia adalah esensi dari kehadiran negara di tengah rakyat.
