Sumbawanews.com,- Jakarta – Kelima aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Jakarta dan Sumatera Selatan. Penangkapan ini terkait dugaan suap terkait temuan audit BPK atas pengadaan perangkat smart board di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa operasi ini merupakan kelanjutan dari OTT sebelumnya yang menangkap Bupati Muara Enim, Edison, beserta enam orang lainnya. Kelima ASN BPK yang ditangkap merupakan bagian dari klaster kedua dalam rangkaian penyelidikan kasus ini. Total, ada 11 orang yang kini menjadi tersangka atau ditahan terkait kasus yang melibatkan aliran dana suap hingga Rp500 juta.
“Dugaan pemberian suap ini terkait langsung dengan temuan BPK terhadap pengadaan smart board di Muara Enim. Sebagian dana yang diberikan pihak swasta kepada Pemkab Muara Enim dialihkan untuk memengaruhi hasil audit BPK,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (10/6/2026).
KPK belum mengungkap identitas kelima ASN tersebut, namun menegaskan bahwa mereka berada di lingkaran pengambil keputusan dalam proses pemeriksaan keuangan daerah. Barang bukti yang diamankan mencakup dokumen audit, catatan komunikasi, serta uang tunai yang diduga merupakan bagian dari transaksi suap.
Dalam perkara ini, KPK menduga ada kolusi sistemik antara pihak swasta sebagai penyedia barang, pejabat daerah yang mengelola pengadaan, dan petugas BPK yang seharusnya bertindak sebagai pengawas independen. Kepala BPK sendiri belum memberikan pernyataan resmi, namun institusi tersebut menyatakan akan bekerja sama penuh dengan KPK dalam penyelidikan lebih lanjut.
Penangkapan ini menjadi sorotan tajam mengingat BPK adalah lembaga negara yang secara konstitusional bertugas memeriksa keuangan negara secara independen. Keberadaan ASN BPK yang diduga terlibat dalam praktik suap dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap integritas lembaga pengawas keuangan tertinggi di Indonesia.
KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum kelima tersangka—apakah akan ditahan atau dilepaskan sementara sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, mereka berpotensi dihukum dengan pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar.
Kasus ini juga mengingatkan publik pada rentetan skandal korupsi yang melibatkan lembaga pengawas, di mana kepercayaan terhadap sistem audit negara semakin tergoyahkan. KPK menegaskan bahwa penyelidikan ini belum berakhir, dan pihaknya akan terus menggali jaringan yang lebih luas hingga ke puncak struktur kekuasaan yang terlibat.
