Sumbawanews.com,- Tel Aviv – Amerika Serikat menyerahkan dokumen resmi kepada Israel yang menuntut dilanjutkannya rekonstruksi Jalur Gaza tanpa syarat pelucutan senjata dari Hamas, sebuah langkah yang dianggap sebagai tekanan diplomatik besar terhadap kebijakan militer Tel Aviv. Dokumen tersebut, yang diungkap oleh Otoritas Penyiaran Israel pada Senin (30/6/2026), memuat serangkaian kewajiban bagi Israel untuk membuka akses logistik, infrastruktur, dan kebebasan gerak bagi pemerintahan teknokrat baru yang diusulkan Washington, bernama Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).
Dokumen itu menegaskan bahwa rekonstruksi Gaza—termasuk pemulihan jaringan listrik, air bersih, rumah sakit, dan sistem komunikasi 4G—harus segera dimulai, bahkan jika Hamas tetap mempertahankan senjatanya. Pemerintah Israel diminta pula untuk mengalihkan pendapatan pajak dari Gaza kepada Dewan Perdamaian, mengakui entitas ini sebagai otoritas sah yang berdaulat di wilayah tersebut. Selain itu, Israel wajib mencabut blokade terhadap bahan bangunan dan peralatan medis, serta mengizinkan pembangunan pangkalan pasukan internasional dan koridor akses khusus menuju Rumah Sakit Eropa.
Klausul paling kontroversial adalah tenggat waktu: paling lambat akhir 2026, seluruh penduduk di wilayah yang dikuasai Hamas harus dipindahkan ke zona yang diawasi Dewan Perdamaian. Sebagai imbalan, BoP akan mengendalikan rantai pasokan bahan bakar, sistem pembayaran digital, dan pengelolaan pajak untuk melemahkan sumber pendanaan Hamas. Pemerintah teknokrat juga diberi kebebasan bergerak di dalam dan luar Gaza untuk keperluan resmi, serta amnesti bersyarat bagi anggota Hamas yang menyerahkan senjata dan berkomitmen pada perdamaian.
Washington, menurut laporan itu, berharap Israel menandatangani dokumen ini sebagai bentuk persetujuan resmi terhadap rencana Presiden Donald Trump yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan tanpa menghapus kekuatan militer Hamas. Tidak ada komentar resmi dari pemerintah Israel maupun Gedung Putih terkait isi dokumen tersebut, namun sumber di Tel Aviv mengindikasikan bahwa tekanan AS semakin kuat, dengan isyarat bahwa opsi militer lanjutan sudah tidak lagi tersedia.
Langkah ini dianggap sebagai perubahan besar dalam strategi AS terhadap konflik Palestina-Israel, yang selama ini selalu menekankan pelucutan senjata Hamas sebagai prasyarat utama. Kini, fokus bergeser ke pembangunan institusi alternatif yang mampu menggantikan kekuasaan Hamas secara perlahan, meski tanpa kekerasan.
