Sumbawanews.com,- Jakarta — Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta menegaskan bahwa inisiatif Board of Peace (BOP) yang digagas Presiden AS Donald Trump tidak lagi layak dilanjutkan. Menurutnya, situasi di Timur Tengah saat ini jauh dari kondisi yang memungkinkan terciptanya perdamaian melalui mekanisme diplomatik semacam itu.
Dalam wawancara eksklusif dengan Republika, Anis menggambarkan kawasan ini berada di persimpangan tiga kemungkinan: perdamaian melalui negosiasi, perang skala luas, atau status quo yang penuh ketegangan tanpa solusi politik. “Yang terjadi sekarang justru dua yang terakhir,” ujarnya. “Perang Iran-Israel memanas, Gaza masih dalam kehancuran, dan tidak ada tanda-tanda Israel bersedia berunding serius.”
BOP, yang awalnya dirancang sebagai forum multilateral melibatkan negara-negara Muslim, Israel, dan kekuatan global untuk menangani pasca-genosida Gaza, dinilai Anis sebagai konsep yang sudah ketinggalan zaman. “Ini bukan sekadar masalah dana atau keanggotaan. Ini soal legitimasi moral. Bagaimana mungkin kita membicarakan perdamaian dengan aktor yang jelas-jelas terlibat dalam kejahatan kemanusiaan?” tanyanya.
Ia menekankan bahwa BOP tidak berdiri sendiri—ia terkait erat dengan rencana pengiriman International Stabilization Force (ISF), yang juga dianggap tidak realistis. “Semuanya satu paket. Jika landasan politiknya runtuh, maka semua elemennya ikut runtuh. Tidak ada gunanya membahas pasukan perdamaian ketika tidak ada kesepakatan untuk berhenti berperang.”
Anis juga menyoroti ketidakseriusan proses negosiasi AS-Iran yang menjadi dasar klaim “perdamaian baru” di kawasan. “Baru sampai tahap MoU untuk berunding. Belum ada perundingan. Belum ada kesepakatan. Jadi, apa yang ingin kita stabilkan?” katanya. Ia menilai gagasan-gagasan semacam itu justru mengaburkan fakta bahwa Israel terus melakukan penguasaan wilayah, termasuk rencana menguasai 70 persen wilayah Gaza.
Pemerintah Indonesia, lanjut Anis, telah mengambil sikap tepat dengan menunda semua pembahasan terkait BOP. “Kita tidak boleh terjebak dalam retorika diplomasi yang tidak berakar pada realitas. Rakyat Palestina butuh keadilan, bukan forum yang hanya jadi panggung simbolis.”
Ia menambahkan, kegagalan BOP bukan hanya soal kebijakan luar negeri, tapi juga soal kehilangan kepercayaan global terhadap sistem perdamaian yang dipaksakan oleh kekuatan besar tanpa memperhatikan suara korban. “Ketika satu-satunya suara yang didengar adalah suara penjajah, maka perdamaian itu hanya ilusi.”
Dengan demikian, BOP—yang sempat menjadi sorotan internasional—kini dianggap sebagai proyek yang sudah mati sebelum lahir. Dan bagi Indonesia, prioritasnya jelas: mendukung kemerdekaan Palestina melalui diplomasi yang konsisten, bukan melalui inisiatif yang lebih banyak menutupi kegagalan daripada menyelesaikannya.
