Sumbawa Barat, sumbawanews.com — Smelter tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah memasuki fase penting dalam agenda hilirisasi pertambangan di Sumbawa Barat. Di saat industri pengolahan mineral semakin menjadi mesin ekonomi baru NTB, satu pertanyaan mendasar mulai mengemuka di tengah masyarakat lingkar tambang:
Seberapa besar manfaat hilirisasi benar-benar kembali kepada warga yang hidup berdampingan dengan aktivitas tambang dan smelter?
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menunjukkan komoditas tembaga pada Juli 2026 menyumbang 93,55 persen dari total ekspor NTB, dengan nilai mencapai US$155,36 juta dari total ekspor NTB sebesar US$166,08 juta. BPS menyebut tembaga yang diekspor tersebut merupakan katoda hasil smelter.
Artinya, smelter bukan lagi sekadar proyek industri.
Ia sudah menjadi bagian penting dari mesin ekspor NTB.
Namun, di balik angka ekspor ratusan juta dolar itu, masyarakat Sumbawa Barat tentu memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan yang sederhana:
Apa yang mereka dapatkan?
Tembaga Jadi Raja Ekspor NTB
Dominasi tembaga dalam struktur ekspor NTB menunjukkan betapa besar posisi industri pengolahan mineral dalam perekonomian daerah.
Pada Juli 2026 saja, nilai ekspor tembaga mencapai US$155,36 juta atau 93,55 persen dari total ekspor NTB.
Secara kumulatif, nilai ekspor NTB sepanjang Januari-Juli 2026 mencapai US$1,51 miliar, meningkat 368,49 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka tersebut tentu menggembirakan dari sisi pertumbuhan ekonomi.
Tetapi bagi daerah penghasil, ukuran keberhasilan hilirisasi seharusnya tidak berhenti pada besarnya nilai ekspor.
Pertanyaan berikutnya adalah:
Berapa besar nilai ekonomi tersebut yang benar-benar berputar di Sumbawa Barat?
Tenaga Kerja Lokal: Berapa Banyak yang Benar-Benar Terserap?
Salah satu janji utama hilirisasi adalah menciptakan lapangan pekerjaan.
AMMAN sebelumnya menyatakan bahwa tenaga kerja AMMAN dan mitra bisnis yang berasal dari warga lokal Kabupaten Sumbawa Barat dan NTB mencapai hampir 75 persen dari total tenaga kerja di site Batu Hijau.
Angka tersebut tentu penting.
Namun setelah smelter memasuki fase operasional, publik membutuhkan data yang lebih spesifik.
Berapa jumlah pekerja lokal yang bekerja di smelter?
Berapa yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat?
Berapa yang berasal dari desa-desa lingkar tambang?
Dan berapa yang menempati posisi teknis, operator, supervisor hingga posisi profesional?
Pertanyaan ini menjadi semakin penting karena Pemkab Sumbawa Barat sejak awal 2026 telah menggandeng AMNT dan UT School melalui program industrialisasi ketenagakerjaan.
Dalam program tersebut, sekitar 170 putra daerah KSB disebut telah mengikuti pelatihan dasar mekanik alat berat, dengan sekitar 90 persen peserta disebut sudah mendapatkan penawaran kerja.
Kini publik patut mengetahui: berapa banyak dari mereka yang akhirnya benar-benar bekerja di industri AMNT dan perusahaan mitranya?
Vendor Lokal: Berapa Miliar yang Berputar di Sumbawa Barat?
Lapangan kerja bukan satu-satunya ukuran manfaat.
Ada ekonomi lain yang jauh lebih besar: rantai pasok industri.
Smelter dan kawasan pertambangan membutuhkan berbagai jasa dan barang, mulai dari konstruksi, transportasi, katering, akomodasi, logistik, alat kerja, jasa teknik hingga berbagai kebutuhan operasional.
Di sinilah perusahaan lokal seharusnya memperoleh kesempatan.
Namun sampai sekarang, publik membutuhkan data yang lebih transparan mengenai:
– Berapa jumlah vendor lokal AMNT?
– Berapa nilai kontrak yang diberikan kepada perusahaan Sumbawa Barat?
– Berapa persen nilai pengadaan yang berasal dari perusahaan lokal?
– Berapa UMKM lokal yang masuk rantai pasok?
– Berapa perusahaan lokal yang naik kelas setelah menjadi mitra?
– Berapa perusahaan luar daerah yang masih mendominasi pekerjaan di kawasan industri?
Pertanyaan tersebut penting karena nilai investasi besar belum otomatis berarti uangnya berputar besar di ekonomi masyarakat lokal.
Yang perlu diukur bukan hanya berapa uang masuk ke kawasan industri, tetapi berapa yang keluar dan berputar di Sumbawa Barat.
CSR: Bantuan atau Investasi Sosial Jangka Panjang?
AMNT juga menjalankan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Pemkab Sumbawa Barat dan AMNT bahkan bekerja sama dalam program peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. Perusahaan menyebut pelatihan tersebut sebagai bagian dari kesinambungan program PPM.
Tetapi setelah smelter beroperasi, masyarakat berhak mengetahui lebih jauh:
Berapa nilai CSR/PPM AMNT setiap tahun?
Ke mana anggarannya disalurkan?
Desa mana yang mendapatkan manfaat terbesar?
Berapa persen untuk pendidikan?
Berapa persen untuk kesehatan?
Berapa persen untuk ekonomi produktif?
Dan yang paling penting:
Apa ukuran keberhasilannya?
Sebab bantuan sekali habis berbeda dengan program yang mampu membuat masyarakat memiliki usaha, keterampilan dan pendapatan berkelanjutan.
Pemkab Juga Perlu Menjawab
Pertanyaan mengenai manfaat smelter tidak hanya ditujukan kepada AMNT.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat juga memiliki posisi penting sebagai pemerintah daerah yang masyarakatnya berada paling dekat dengan pusat industri pertambangan dan smelter.
Pemkab perlu membuka data mengenai:
Pertama, berapa kontribusi sektor industri pertambangan dan smelter terhadap perekonomian daerah?
Kedua, berapa tenaga kerja lokal yang terserap?
Ketiga, berapa perusahaan lokal yang menjadi vendor?
Keempat, berapa nilai belanja perusahaan yang berputar di KSB?
Kelima, bagaimana perkembangan pendapatan masyarakat di desa-desa lingkar tambang?
Keenam, bagaimana pemerintah memastikan masyarakat terdampak tidak hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan industri?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena sektor pertambangan memiliki posisi sangat besar dalam struktur ekonomi Sumbawa Barat.
Jangan Sampai Warga Hanya Menjadi Penonton
Hilirisasi seharusnya membawa perubahan.
Bukan hanya mengubah konsentrat menjadi katoda.
Tetapi juga mengubah kehidupan masyarakat dari sekadar penonton menjadi bagian dari rantai nilai industri.
Warga lokal harus memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan.
Pengusaha lokal harus mendapatkan ruang menjadi vendor.
UMKM harus mendapatkan akses pasar.
Anak muda harus mendapatkan keterampilan.
Masyarakat terdampak harus mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Dan pemerintah harus memastikan seluruh proses tersebut berlangsung transparan.
Sebab kalau nilai ekspor mencapai ratusan juta dolar, sementara masyarakat di sekitar kawasan industri masih kesulitan mendapatkan pekerjaan dan akses ekonomi, maka pertanyaan tentang “siapa yang paling menikmati hilirisasi?” akan terus muncul.
Kini Bola Ada di Tangan AMNT dan Pemkab
Dengan tembaga menyumbang 93,55 persen ekspor NTB pada Juli 2026, keberadaan smelter jelas memiliki arti besar bagi ekonomi daerah.
Namun keberhasilan hilirisasi tidak seharusnya hanya dihitung dari jumlah ton katoda yang diproduksi atau nilai ekspor yang dihasilkan.
Ada ukuran lain yang jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat:
Berapa banyak warga lokal yang bekerja?
Berapa banyak pengusaha lokal yang tumbuh?
Berapa besar uang industri yang berputar di desa-desa?
Berapa banyak UMKM yang masuk rantai pasok?
Dan apakah kualitas hidup masyarakat lingkar tambang benar-benar meningkat?
AMNT memiliki kesempatan untuk menjawab seluruh pertanyaan tersebut dengan data.
Pemkab Sumbawa Barat juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan data itu dapat diketahui publik.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin melihat smelter yang megah berdiri di tanah mereka.
Mereka ingin merasakan bahwa keberadaan industri tersebut juga membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik.
Smelter boleh rampung. Ekspor boleh melonjak. Tetapi pertanyaan masyarakat tetap sama: warga lingkar tambang dapat apa?
