Sumbawa Barat, sumbawanews.com — Kabupaten Sumbawa Barat memiliki posisi penting dalam peta pertambangan nasional. Kekayaan mineral yang terkandung di bumi KSB telah menjadikan daerah ini sebagai salah satu pusat industri pertambangan dan pengolahan mineral di Indonesia.
Namun, di balik aktivitas tambang dan smelter yang menggambarkan besarnya perputaran ekonomi, muncul sebuah pertanyaan mendasar yang layak dijawab secara terbuka:
Apakah kekayaan sumber daya alam tersebut sudah benar-benar berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat?
Pertanyaan ini bukan untuk mempertentangkan keberadaan investasi dengan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, pertanyaan ini merupakan bentuk refleksi terhadap tujuan pembangunan: bahwa kekayaan alam pada akhirnya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Terlebih lagi, kawasan lingkar tambang Jereweh, Maluk dan Sekongkang merupakan wilayah yang bersentuhan langsung dengan aktivitas industri ekstraktif.
Kaya Tambang, Tetapi Ketimpangan Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
KSB memiliki industri berskala besar, tetapi keberadaan industri besar tidak otomatis menghapus kemiskinan dan ketimpangan.
Di tengah aktivitas pertambangan, masih ada masyarakat yang menghadapi persoalan lapangan pekerjaan, keterbatasan peluang usaha, kebutuhan infrastruktur, air bersih dan biaya hidup yang meningkat di kawasan sekitar industri.
Di sinilah pemerintah dan perusahaan perlu melakukan evaluasi secara jujur.
Sebab, indikator keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui angka investasi, produksi mineral atau besarnya kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah.
Pembangunan harus terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Jika perusahaan berkembang tetapi sebagian masyarakat di sekitarnya masih kesulitan meningkatkan taraf hidup, maka ada persoalan pemerataan yang harus segera dibenahi.
Maluk: Berada di Pusat Aktivitas, Tetapi Masyarakat Harus Mendapat Ruang
Kecamatan Maluk menjadi salah satu contoh yang menarik.
Wilayah ini berada sangat dekat dengan pusat aktivitas pertambangan dan industri pengolahan. Mobilitas orang dan kendaraan tinggi. Perputaran ekonomi juga terlihat.
Namun, masyarakat lokal harus mendapatkan ruang yang lebih besar untuk mengambil manfaat dari perkembangan tersebut.
UMKM lokal harus diperkuat. Anak-anak muda harus mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan industri. Pelaku usaha kecil harus memperoleh akses pasar. Potensi wisata harus dikembangkan. Infrastruktur dasar harus diperbaiki.
Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi konsumen dari pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di daerahnya sendiri.
CSR Harus Naik Kelas
Sudah waktunya paradigma program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR bergeser.
CSR jangan hanya dipahami sebagai bantuan ketika ada kegiatan masyarakat atau pemberian bantuan dalam momentum tertentu.
Yang jauh lebih penting adalah pemberdayaan jangka panjang.
Perusahaan dapat berkolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun program ekonomi yang terukur: pelatihan tenaga kerja, pengembangan UMKM, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, pengelolaan lingkungan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Program tersebut harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dievaluasi secara terbuka.
Masyarakat berhak mengetahui berapa besar anggaran pemberdayaan yang dikucurkan, siapa penerimanya dan sejauh mana program tersebut berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat.
Jangan Sampai Ada Istilah “Kaya di Atas Tanah, Miskin di Rumah Sendiri”
Ungkapan ini memang keras.
Tetapi justru karena keras, ia perlu menjadi bahan introspeksi.
Tidak ada artinya daerah memiliki kekayaan mineral yang melimpah apabila manfaat ekonominya tidak dirasakan secara proporsional oleh masyarakat.
Masyarakat lingkar tambang bukan sekadar kelompok yang tinggal di sekitar wilayah operasi perusahaan.
Mereka adalah bagian penting dari ekosistem pembangunan.
Karena itu, suara mereka harus didengar ketika menyusun kebijakan, merancang program pemberdayaan dan menentukan prioritas pembangunan.
Pemerintah Harus Hadir sebagai Pengawal Kepentingan Publik
Perusahaan memiliki tanggung jawab menjalankan bisnis secara profesional dan memenuhi kewajiban sosial maupun lingkungan.
Namun pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan pembangunan berlangsung adil.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat harus memastikan keberadaan industri tambang memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, terbukanya lapangan kerja dan tumbuhnya ekonomi masyarakat lokal.
Data kemiskinan, pengangguran, serapan tenaga kerja lokal, perkembangan UMKM dan dampak ekonomi pertambangan perlu dibuka dan dibahas secara transparan.
Masyarakat tidak membutuhkan narasi keberhasilan semata.
Masyarakat membutuhkan bukti.
Saatnya Mengukur Keberhasilan dari Rumah-Rumah Warga
Keberhasilan industri tambang dan smelter tidak semestinya hanya diukur dari berapa ton mineral yang diproduksi atau berapa besar nilai investasi yang masuk.
Ukuran yang lebih penting adalah:
Apakah pendapatan masyarakat meningkat?
Apakah kemiskinan menurun?
Apakah anak-anak muda KSB mendapatkan pekerjaan yang layak?
Apakah UMKM lokal tumbuh?
Apakah desa-desa lingkar tambang semakin maju?
Apakah kualitas lingkungan dan pelayanan dasar masyarakat semakin baik?
Jika jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut belum sepenuhnya menggembirakan, maka masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Editorial SumbawaNews
Sumbawa Barat tidak boleh hanya dikenal sebagai daerah penghasil emas dan mineral.
KSB harus dikenal sebagai daerah yang berhasil mengubah kekayaan alam menjadi kesejahteraan, kemandirian dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakatnya.
Tambang suatu saat akan berhenti.
Smelter bisa berubah.
Cadangan mineral pada akhirnya akan berkurang.
Tetapi pembangunan manusia harus terus berjalan.
Karena warisan terbesar dari kekayaan tambang bukanlah seberapa banyak mineral yang keluar dari bumi Sumbawa Barat, melainkan seberapa besar kesejahteraan yang ditinggalkan untuk generasi setelah tambang berakhir.
