Sumbawanews.com,- Jakarta — Warga Jabodetabek menyuarakan kekhawatiran mendalam atas wacana kenaikan tarif Transjabodetabek, yang dinilai bakal membebani pengeluaran harian, terutama bagi pekerja kelas menengah ke bawah dan pelajar yang mengandalkan angkutan umum sebagai tulang punggung mobilitas.
Di halte Blok M, Maria, warga Rawa Buaya, Jakarta Barat, mengaku hampir setiap hari menggunakan Transjabodetabek untuk bepergian ke Bogor atau sekadar menjenguk teman yang kuliah di sana. “Tarif Rp3.500 itu udah saya hitung-hitung: untuk kerja, jalan-jalan akhir pekan, sampai ke Bogor. Kalau naik, saya harus pilih antara makan atau naik angkot,” ujarnya, Sabtu (14/6/2026).
Maria menekankan, Transjabodetabek bukan sekadar transportasi—tapi satu-satunya opsi terjangkau yang menghubungkan rumahnya dengan pusat aktivitas. “Kalau naik jadi Rp5.000 atau lebih, itu bukan sekadar tambahan biaya. Itu pengurangan nasi di meja makan,” tegasnya.
Senada, Annisa, warga Banten yang rutin menyeberang ke Jakarta untuk urusan keluarga, mengakui kenaikan tarif mungkin wajar mengingat kenaikan harga BBM dan biaya operasional. Namun, ia menekankan bahwa batas toleransi masyarakat masih ada. “Boleh naik, tapi jangan sampai menghancurkan daya beli ibu rumah tangga atau buruh harian. Rp5.000 itu masih bisa diterima. Tapi kalau sampai Rp7.000? Saya yakin banyak yang berhenti naik,” katanya.
Wacana kenaikan tarif ini muncul setelah Transjabodetabek bertahan di tarif Rp3.500 selama 21 tahun—jangka waktu terpanjang dalam sejarah transportasi umum di Indonesia tanpa penyesuaian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan operator mengaku sedang mengkaji ulang struktur biaya operasional, termasuk subsidi dan keseimbangan keuangan. Komisi B DPRD DKI pun telah meminta agar kenaikan tidak “jomplang” dan tetap mempertimbangkan dampak sosial.
Namun, bagi jutaan pengguna yang mengandalkan angkutan ini sebagai jembatan menuju pekerjaan, pendidikan, dan layanan dasar, kenaikan tarif bukan sekadar angka. Ini adalah ancaman terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga. Banyak yang berharap pemerintah tidak hanya menaikkan tarif, tapi juga memperluas cakupan subsidi, memperkuat jaringan rute, atau menggandeng sektor swasta untuk menjamin aksesibilitas tetap terjaga.
Di tengah tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, masyarakat menuntut kebijakan yang tidak hanya berbasis angka, tapi juga hati—di mana transportasi publik tetap menjadi hak, bukan komoditas.
