Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menghentikan kebocoran kekayaan alam Indonesia yang selama ini dimanfaatkan oleh kelompok ilegal tanpa izin. Dalam pidatonya di penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), ia menyebut pemerintah telah menutup ratusan tambang ilegal yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi, seolah-olah negara tak hadir.
“Kita telah menutup ratusan tambang tanpa izin. Tambang-tambang tanpa izin. Jadi dianggap seolah-olah enggak ada negara,” tegas Prabowo, menggambarkan sikap pelaku yang meremehkan kedaulatan hukum dan sumber daya alam negara.
Ia mencontohkan satu kasus tambang ilegal yang telah beroperasi selama delapan tahun tanpa rasa takut, meski telah menjadi perhatian aparat. Meski TNI AL, Bea Cukai, dan ribuan prajurit telah dikerahkan, praktik penyelundupan sumber daya alam masih terus terjadi. “Sampai hari ini penyelundupan masih berjalan. Sudah kita kerahkan Angkatan Laut, sudah kita kerahkan Bea Cukai, sudah kita kerahkan ribuan prajurit, masih saja,” ujarnya dengan nada tegas.
Prabowo mengakui, perang melawan kejahatan sumber daya alam ini bukanlah tugas ringan. Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada pilihan lain selain melanjutkan upaya ini demi keberlangsungan negara dan kesejahteraan rakyat. “Ini tidak ringan, ini tidak ringan. Saya mengerti ini tidak ringan, tapi apa boleh buat, apa pun harus kita kerjakan untuk supaya negara kita selamat. Tidak ada negara yang bisa selamat kalau resources-nya, sumber-sumber dayanya diambil terus, rakyat banyak yang miskin.”
Presiden menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia—dari tambang, hutan, hingga laut—adalah milik seluruh rakyat, bukan alat keuntungan segelintir pihak. Untuk itu, ia menyerukan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi sebagai kunci utama. “Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat sangat sangat kaya. Karena itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih, pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup, tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia.”
Dengan tindakan tegas terhadap tambang ilegal dan penyelundupan, Prabowo menegaskan bahwa ini bukan sekadar soal penegakan hukum, tapi soal keadilan sosial. Setiap ton bijih logam atau batu bara yang diselundupkan adalah hak rakyat yang dicuri. Dan ia berjanji, pemerintahannya tidak akan berhenti sampai kekayaan alam Indonesia benar-benar dinikmati oleh seluruh anak bangsa, bukan hanya oleh para pencuri yang bersembunyi di balik nama-nama fiktif dan izin palsu.
