Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto kembali mengecam sejumlah pakar yang dinilainya mengabaikan kedaulatan pangan dan kepentingan petani Indonesia. Dalam pidatonya di Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6), ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap narasi yang menganggap impor beras sebagai solusi efisien, meski jelas merusak harga dan penghidupan petani lokal.
“Banyak pakar yang pintar, tapi lupa bahwa membela petani Indonesia bukan soal emosi—tapi soal kedaulatan,” ujar Prabowo. Ia mengingatkan kembali pengalaman pribadinya saat menjabat Ketua Umum HKTI, ketika ia berusaha menghalangi rencana impor beras yang diusulkan pemerintah pada masa pemerintahan sebelumnya. Saat itu, ia langsung menyampaikan keberatan kepada Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, menekankan bahwa impor di tengah musim panen akan mematikan petani.
Namun, kata Prabowo, salah satu penasihat di lingkaran kebijakan justru merespons dengan kalimat yang membuatnya terkejut: “Kalau petani Indonesia tidak efisien, lebih baik beli dari Vietnam.” Ia menegaskan, pernyataan itu bukan dari Aburizal, tapi dari seorang penasihat yang dianggapnya “pintar tapi tidak patriotik.”
“Saya kaget. Saya sedih. Itu salah besar,” tegasnya. Menurut Prabowo, logika ekonomi yang terpisah dari realitas sosial dan sejarah pertanian Indonesia justru membahayakan ketahanan pangan nasional. Ia menekankan bahwa petani bukan sekadar produsen, tapi penjaga budaya, tanah, dan identitas bangsa.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung ironi kebijakan saat ini: bahwa di Indonesia, polisi dan tentara justru lebih sering turun ke sawah daripada para pakar yang duduk di kantor ber-AC. “Hanya di Indonesia, petani butuh tentara untuk melindungi hasil panennya dari kebijakan yang tidak memahami tanahnya,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, kebijakan pangan harus berakar pada keadilan sosial, bukan pada angka-angka yang dihitung oleh orang-orang yang tidak pernah merasakan panasnya terik matahari di sawah. Ia menutup pidatonya dengan seruan agar seluruh elemen bangsa—termasuk para akademisi dan pengambil kebijakan—mengembalikan patriotisme pada tempatnya: dalam tindakan nyata, bukan dalam diskusi teoritis yang mengabaikan rasa kemanusiaan.
