Sumbawanews.com,- Jakarta – Pemerintah Indonesia mulai menyusun langkah strategis untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, dengan menyesuaikan seluruh tahapan persiapan berdasarkan lini masa resmi yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi. Dokumen tersebut, yang diterima pada 13 Dzulhijah lalu, menjadi panduan utama dalam merancang operasional haji tahun depan, mulai dari logistik hingga layanan kesehatan.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, yang baru kembali dari Riyadh, menjelaskan bahwa salah satu poin krusial dalam dokumen itu adalah standar tenaga kesehatan: 1,5 dokter dan 1,7 perawat per 1.000 jamaah. Dengan kuota jamaah Indonesia yang mencapai lebih dari 200 ribu orang, kebutuhan tenaga medis diperkirakan mencapai sekitar 300 dokter dan hampir 400 perawat—jumlah yang belum sepenuhnya terpenuhi saat ini.
“Ini tantangan besar. Tahun 2027, kita harus bekerja keras untuk memenuhi standar ini,” ujar Menhaj Irfan saat tiba di Terminal 3 VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Senin (8/6/2026).
Selain itu, Arab Saudi menetapkan bahwa seluruh proses kontrak layanan haji wajib dilakukan melalui platform digital e-Nusuk, dengan pembayaran hanya diperbolehkan lewat sistem e-wallet. Menhaj menegaskan, kebijakan ini bagian dari upaya Saudi untuk memaksimalkan efisiensi dan transparansi layanan, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan.
“Pemerintah Arab Saudi semakin serius mengintegrasikan teknologi. Kita harus sejalan, bukan hanya untuk memenuhi syarat, tapi untuk meningkatkan kenyamanan jamaah,” katanya.
Dokumen tersebut juga membatasi jumlah syarikah (perusahaan penyelenggara ibadah haji) yang boleh beroperasi menjadi hanya satu. Namun, mengingat besarnya jumlah jamaah Indonesia, pemerintah berencana mengajukan negosiasi ulang. “Jika hanya satu syarikah, akan sulit menangani 200 ribu lebih jamaah. Kita akan diskusikan kembali dengan otoritas Saudi,” ujar Irfan.
Selain itu, pemerintah juga telah menerima jadwal pembayaran dari pihak Saudi dan akan menyelaraskannya dengan perencanaan anggaran nasional. Langkah selanjutnya adalah menyusun timeline haji nasional yang sinkron dengan kalender resmi Mekkah, agar semua proses—dari pendaftaran, pelatihan petugas, hingga pemberangkatan—berjalan tanpa hambatan.
Irfan menambahkan, dukungan dari DPR, kementerian terkait, hingga media menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan haji 2026. “Media, khususnya Media Center Haji, telah menjadi jembatan informasi yang sangat vital. Mereka membantu menenangkan keluarga jamaah di tengah arus hoaks yang tak terbendung,” ujarnya.
Dengan fondasi yang semakin kuat dari pengalaman haji 2026 yang dinilai sukses, pemerintah menargetkan haji 2027 bukan hanya memenuhi standar teknis Arab Saudi, tetapi juga menjadi contoh penyelenggaraan ibadah haji yang modern, terorganisir, dan berkeadilan bagi seluruh jamaah Indonesia.
