Sumbawanews.com,- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membantah tudingan bahwa dua desa di Kalimantan telah lepas dari wilayah Indonesia dan bergabung ke Malaysia. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Jakarta pada Senin (29/6/2026), Tito menegaskan bahwa yang terjadi bukanlah kehilangan desa, melainkan penyesuaian batas wilayah berdasarkan kesepakatan bilateral yang adil.
“Isu kadang-kadang dikatakan bahwa ada dua desa yang lepas masuk Malaysia, bukan seperti itu,” ujar Tito. “Yang ada adalah ada bagian tanah dari desa itu yang masuk Malaysia, tapi yang masuk ke Indonesia, dari Malaysia yang masuk Indonesia juga jauh lebih banyak.”
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa hanya sebagian lahan seluas 127,3 hektare di Pulau Sebatik yang secara teknis berpindah ke wilayah Malaysia sebagai hasil proses demarkasi batas negara. Namun, sebagai kompensasi, Indonesia memperoleh wilayah seluas 5.700 hektare di kawasan Sungai Simantipal yang sebelumnya berada di sisi Malaysia.
“Kita mendapatkan kompensasi 5.700 hektare yang masuk ke dalam sisi Indonesia,” tegasnya. “Jadi kita sebetulnya diuntungkan.”
Tito menekankan bahwa desa-desa tersebut tetap eksis sebagai bagian dari wilayah administratif Indonesia. Yang berubah hanyalah garis batas territorial, bukan kedaulatan atau identitas masyarakat setempat. Ia meminta masyarakat dan media untuk tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan, seperti “dua desa hilang” atau “Indonesia kehilangan wilayah.”
“Desanya tidak hilang, yang hilang itu adalah sebagian tanahnya—tapi kita mendapatkan lebih dari itu,” katanya.
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang bertanggung jawab mengawasi proses penegasan batas wilayah negara dengan tetangga, termasuk Malaysia. Kesepakatan batas ini merupakan hasil negosiasi panjang yang telah melalui proses teknis, hukum, dan diplomasi antara kedua negara.
Dengan klarifikasi ini, Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya menjaga integritas wilayah, sekaligus memastikan penyelesaian sengketa batas dilakukan secara damai dan berkeadilan.
