Sumbawanews.com,- Komisi IX DPR menyetujui rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan ribuan unit motor listrik kepada guru honorer di seluruh daerah. Kendaraan yang awalnya dibeli untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu dinilai tidak sesuai kebutuhan lapangan, sehingga diubah menjadi bantuan langsung bagi tenaga pendidik non-PNS yang membutuhkan mobilitas tinggi.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyatakan dukungannya setelah mendengar penjelasan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, dalam rapat tertutup. “Saya setuju. Ini solusi paling bijak agar aset negara tidak mubazir dan benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Yahya, Sabtu (20/6/2026).
Namun, ia tak menutupi kekecewaannya terhadap proses pengadaan awal. Menurut Yahya, pengadaan motor listrik untuk SPPG sama sekali tidak logis. “Para petugas dapur tidak perlu mobilitas jarak jauh. Mereka bekerja di lokasi tetap. Ini bukan kebutuhan, tapi pemborosan anggaran yang tidak terkoordinasi,” tegas politikus Golkar itu.
Ia menambahkan, DPR tidak pernah menerima laporan resmi terkait proyek tersebut selama masa kepemimpinan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana. “Fungsi pengawasan kami lumpuh karena tidak ada transparansi. Ini pelajaran berharga untuk reformasi tata kelola anggaran,” katanya.
Selain masalah urgensi, Yahya juga mengkritik kualitas penyedia. Perusahaan yang memasok motor listrik, menurutnya, tidak memiliki jaringan dealer atau layanan purna jual yang memadai. Ia menduga terjadi mark-up harga yang signifikan, meski belum ada hasil audit resmi.
Di sisi lain, Agustina Arumsari menegaskan bahwa langkah hibah ini bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aset BGN tahun 2025. “Bukan hanya motor listrik. Kami juga meninjau laptop, perangkat IoT, hingga kamera CCTV yang dibeli tanpa perencanaan matang,” ujar Agustina usai rapat di kompleks parlemen.
Ia menjelaskan, BGN akan berkoordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan proses hibah berjalan sesuai hukum. “Kami ingin menyelamatkan uang rakyat, bukan menghindari tanggung jawab. Semua aset yang sudah dibeli akan dimanfaatkan secara optimal, dan pengadaan baru dengan fungsi serupa akan kami hapus dari anggaran 2026,” tegasnya.
Rencananya, motor listrik tersebut akan didistribusikan secara merata ke daerah-daerah dengan jumlah guru honorer terbanyak, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau transportasi umum. Setiap penerima akan menerima satu unit, lengkap dengan charger dan panduan penggunaan.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga memberi dampak sosial nyata: memperkuat mobilitas guru honorer dalam menjalankan tugasnya, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengubah kesalahan masa lalu menjadi peluang pemberdayaan.
