Sumbawanews.com,- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk membersihkan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari praktik korupsi, demi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Pernyataan itu disampaikannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/6/2026), sebelum bertolak melakukan kunjungan kerja ke lima provinsi di wilayah timur Indonesia.
Gibran menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional tidak bisa dipertaruhkan. “Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan yang paling penting—terbebas dari praktik korupsi,” ujarnya. Menurutnya, perbaikan tata kelola MBG bukan sekadar teknis administratif, tetapi sebuah keharusan moral untuk menjaga keadilan sosial, terutama bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu yang menjadi sasaran utama program ini.
Selain MBG, Gibran juga menyoroti pentingnya reformasi dalam pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menilai, penguatan ekonomi kerakyatan harus berjalan beriringan dengan transparansi dan akuntabilitas. “Koperasi bukan sekadar lembaga keuangan, tapi tulang punggung pemberdayaan masyarakat. Jika tata kelolanya bermasalah, maka semangatnya pun mati,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Gibran mengapresiasi peran aktif mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai terkait kinerja pemerintah. Ia menilai masukan dari kalangan akademis sebagai “nadi demokrasi yang sehat”. Untuk itu, lima orang mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan, Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia, Universitas Jenderal Soedirman, dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) diajak turut serta dalam kunjungan kerja selama 18–21 Juni 2026 ke Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Kunjungan ini bertujuan memantau langsung implementasi program prioritas pemerintah, sekaligus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah—sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Gibran berharap kehadiran mahasiswa tidak hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai mitra strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif dan bersih.
Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemeriksa, tetapi juga bagian dari budaya kerja yang harus diwujudkan dari tingkat kebijakan hingga pelaksanaan lapangan.
