Sumbawanews.com,- Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Massoud Pezeshkian secara resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara kedua negara, melalui proses digital tanpa pertemuan langsung. Keputusan ini memicu kejutan diplomatik global, sekaligus membatalkan rencana pertemuan tingkat tinggi di Swiss yang semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 19 Juni 2026.
Dalam pernyataan resmi dari Gedung Putih, Trump menandatangani dokumen tersebut secara elektronik, sementara Pezeshkian melakukan hal serupa dari Teheran. MoU berjudul “Nota Kesepahaman Islamabad antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran” itu berisi komitmen bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz, menghentikan program nuklir militer Iran, serta membuka jalur keringanan sanksi ekonomi sebagai imbalan atas kepatuhan penuh Teheran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengonfirmasi bahwa penandatanganan digital membuat pertemuan delegasi tingkat tinggi di Swiss tidak lagi diperlukan. “Kedua presiden telah menyelesaikan inti kesepakatan secara langsung. Pertemuan di Swiss kini ditunda, bukan dibatalkan—karena tim negosiasi tetap siap untuk mendukung implementasi,” ujar Baghaei.
Namun, sumber di Jenewa mengatakan bahwa tim diplomatik kedua negara tetap bertemu, meski tanpa upacara penandatanganan. Mereka fokus pada mekanisme verifikasi dan pengawasan teknis, terutama terkait penghancuran fasilitas nuklir dan pemantauan satelit oleh pihak ketiga.
Dokumen MoU juga menyebutkan bahwa AS akan memberikan kompensasi ekonomi senilai lebih dari Rp5 triliun kepada Iran sebagai bagian dari paket rekonsiliasi, termasuk pembukaan akses ke sistem perbankan internasional dan pemulihan ekspor minyak. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa keringanan sanksi akan diberikan secara bertahap, tergantung pada kepatuhan Iran terhadap inspeksi IAEA.
Kesepakatan ini mengejutkan sekutu AS, terutama Israel. Pemerintah Tel Aviv mengaku tidak diberi akses ke draf awal MoU, memicu kekhawatiran bahwa kesepakatan ini bisa mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Sejumlah pejabat Israel menyebut langkah AS sebagai “pengkhianatan strategis,” sementara analis keamanan memperingatkan bahwa Iran mungkin memanfaatkan keringanan sanksi untuk memperkuat pengaruh militer di Yaman, Irak, dan Suriah.
Di Washington, Senat AS sebelumnya menolak resolusi yang bertujuan membatasi kewenangan Trump untuk mengakhiri konflik dengan Iran tanpa persetujuan legislatif. Kini, dengan MoU telah diteken, tekanan politik berpindah ke Kongres untuk menyetujui pencabutan sanksi—sebuah tantangan besar mengingat oposisi kuat dari fraksi konservatif.
Sementara itu, di Teheran, rakyat Iran menyambut kesepakatan ini dengan harapan besar. Demonstrasi kecil spontan terjadi di sejumlah kota, dengan warga membawa spanduk bertuliskan “Damai, Bukan Perang.” Namun, para analis memperingatkan bahwa stabilitas jangka panjang bergantung pada konsistensi implementasi dan kepercayaan yang masih rapuh antara dua negara yang telah saling bermusuhan selama lebih dari empat dekade.
Kesepakatan ini bukan hanya akhir dari konflik, tapi awal dari ujian baru: apakah diplomasi digital bisa menggantikan kepercayaan yang dibangun lewat tatap muka? Atau justru menjadi simbol bahwa perdamaian abadi masih harus dibangun, satu langkah demi satu langkah—bahkan jika tanpa jabat tangan.
