Sumbawanews.com,- Jakarta — Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5,05 triliun untuk RAPBN 2027, demi memperkuat upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penindakan terhadap peredaran narkoba. Usulan ini melonjak hingga lima kali lipat dari pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp1,44 triliun, yang dinilai tidak cukup untuk menjalankan program strategis nasional.
Kepala BNN Suyudi Ario Seto menyampaikan permintaan ini dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Rabu (17/6). Menurutnya, peningkatan anggaran diperlukan agar program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) bisa berjalan seiring dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam mendukung visi Asta Cita.
Dari total usulan Rp5,05 triliun, sebesar Rp3,54 triliun diusulkan berasal dari pinjaman luar negeri, sementara Rp1,51 triliun berasal dari anggaran rupiah murni. Jika disetujui, total anggaran BNN untuk 2027 akan mencapai Rp6,49 triliun — sebuah lompatan signifikan dari realisasi tahun sebelumnya yang justru mengalami penurunan 4,59 persen.
Suyudi menegaskan, tanpa tambahan anggaran ini, operasi penindakan terhadap jaringan narkoba berisiko lumpuh. “Jika usulan di bidang pemberantasan tidak disetujui, BNN berpotensi mengalami kelumpuhan operasional,” tegasnya. Posisi terbesar dari tambahan anggaran, yakni Rp579,27 miliar, akan dialokasikan untuk penindakan, termasuk operasi intelijen, penyelidikan, dan pengungkapan sindikat narkoba lintas wilayah.
Sementara itu, program pemberdayaan masyarakat mendapat alokasi Rp112,77 miliar. Salah satu inisiatif unggulan adalah pengalihan mata pencaharian masyarakat di daerah rawan narkoba, seperti Aceh, dari budidaya ganja ke komoditas legal yang bernilai ekonomi tinggi. “Kita latih petani di sana beralih ke kopi. Lebih produktif, berkelanjutan, dan menghindarkan mereka dari jerat narkoba,” ujar Suyudi.
Program ini bukan sekadar upaya sosial, tapi strategi jangka panjang untuk memutus mata rantai produksi narkoba di akar rumput. Di Aceh, misalnya, lahan ganja yang telah dimusnahkan sebelumnya kini perlahan berganti menjadi kebun kopi premium yang menembus pasar ekspor.
Usulan ini muncul di tengah tren peningkatan permintaan anggaran dari lembaga penegak hukum lain, seperti Polri yang meminta tambahan Rp66 triliun dan Kemendikdasmen yang mengusulkan Rp40,7 triliun. Namun, BNN menekankan bahwa anggaran yang diminta bukan sekadar untuk operasional, tapi untuk menyelamatkan generasi dari ancaman narkoba yang kian mengganas, terutama di kalangan remaja dan pengguna vape ilegal.
DPR kini tengah mengevaluasi seluruh usulan anggaran sebelum finalisasi RAPBN 2027. Jika disetujui, tambahan dana ini akan menjadi tonggak penting dalam perang melawan narkoba — bukan hanya melalui penangkapan, tapi juga pencegahan berbasis komunitas dan ekonomi alternatif.
