Sumbawanews.com,- Pemerintah menargetkan penataan ulang tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selesai dalam waktu satu bulan, menyusul sejumlah keluhan terkait ketidaktertiban dan ketidaksesuaian operasional di lapangan. Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Nanik S Deyang sebagai kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yang kini dipercaya memimpin proses evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak program ini.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam keterangan resminya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), menegaskan bahwa program MBG tidak akan dihentikan sementara, meski proses perbaikan berjalan intensif. “Kita targetkan satu bulan selesai, tetapi yang penting: layanan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan bagi penerima manfaat,” ujarnya.
Salah satu fokus utama perbaikan adalah penutupan SPPG yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk yang beroperasi berlebihan dalam satu wilayah atau tidak memiliki izin resmi dari BGN. Prasetyo menekankan bahwa keputusan penutupan tidak akan diambil secara sembarangan. “Kita sedang melakukan inventarisasi mendalam. Setiap kondisi lokal punya dinamikanya sendiri. Angka saja tidak cukup,” katanya.
Ia juga menampik tudingan bahwa afiliasi politik pemilik SPPG menjadi dasar penilaian. “Bukan siapa pemiliknya yang jadi ukuran, tapi apakah ia mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Setiap warga negara berhak mengelola SPPG, asalkan sesuai SOP,” tegasnya.
Langkah ini menyusul desakan dari sejumlah aktivis yang sebelumnya mengusulkan penghentian sementara MBG selama 30 hari untuk memungkinkan evaluasi menyeluruh. Pemerintah memilih pendekatan perbaikan berkelanjutan daripada penghentian total, demi memastikan keberlangsungan pemberian makan bergizi bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu di seluruh penjuru negeri.
Dalam prosesnya, BGN juga akan mengaudit keterlibatan UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku, serta memastikan penggunaan aset publik—seperti sebagian fasilitas KAI—yang sebelumnya dipakai sebagai dapur MBG tetap sesuai regulasi. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki tata kelola, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap program yang bertujuan mulia: menjamin gizi seimbang bagi generasi penerus bangsa.
