Sumbawanews.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Muara Enim nonaktif, Edison, dan Cory Erin Hardi, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi, sebagai bagian dari penyidikan lanjutan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat lima aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan ini dilakukan Rabu malam, 10 Juni 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, menyusul rangkaian OTT yang telah menangkap 10 orang dalam dua gelombang pada 7–10 Juni 2026.
Sebelumnya, pada 9 Juni, KPK telah menetapkan Edison sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025–2026. Bersamanya, tiga orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abi Nurwardani, Adi Triyadi (keponakan Edison), serta Cory Erin Hardi. KPK menduga Edison menerima suap sebesar lima persen dari setoran rekanan proyek, yang dialirkan melalui rekening nomine dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Operasi lanjutan pada 10 Juni menyasar lima ASN BPK yang diduga terlibat dalam pengaturan temuan pemeriksaan terhadap Pemkab Muara Enim. KPK menduga adanya kolusi antara pejabat daerah dan petugas pemeriksa keuangan negara untuk memuluskan laporan keuangan yang tidak transparan. Pemeriksaan terhadap Edison dan Cory dilakukan untuk mengungkap jaringan lebih luas yang menghubungkan praktik suap di daerah dengan manipulasi hasil audit oleh BPK.
Dalam OTT ke-13 sepanjang 2026 ini, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai, dokumen keuangan, dan perangkat elektronik yang diduga terkait transaksi ilegal. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memutus rantai korupsi yang mengaitkan pemerintah daerah, rekanan, hingga lembaga pengawas keuangan negara.
Edison, yang sebelumnya menjabat sebagai bupati sejak 2021, kini telah diberhentikan sementara dari jabatannya. Kasus ini menjadi salah satu yang paling kompleks dalam sejarah OTT KPK di Sumatera Selatan, mengungkap sistem korupsi yang terstruktur, berjenjang, dan melibatkan aktor dari berbagai sektor pemerintahan. KPK menyatakan akan terus mengembangkan penyidikan hingga menemukan seluruh pelaku dan sumber kekayaan ilegal yang terkait.
