Sumbawanews.com,- Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 54 kali dalam 1,5 tahun masa jabatannya memicu perdebatan sengit di ruang publik. Kritik datang dari berbagai pihak, termasuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, yang menyebut frekuensi tersebut “tidak lazim” dan membebani anggaran negara. Dino menyarankan agar Presiden lebih banyak menggunakan komunikasi virtual, mencontohkan Presiden Meksiko yang sering berdialog lewat telepon tanpa perlu bertemu langsung.
Namun, jajaran pemerintah membela kebijakan tersebut sebagai bagian dari diplomasi aktif yang strategis. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menegaskan, sebagian besar kunjungan telah dijadwalkan jauh-jauh hari, sementara yang mendesak muncul akibat dinamika global yang kian kompleks—mulai dari konflik di Ukraina, Timur Tengah, hingga ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela. “Kita tidak bisa menunggu krisis datang baru meminta bantuan. Kita harus memanen hubungan sebelumnya,” ujar Teddy.
Menlu Sugiono menambahkan, kehadiran Presiden secara fisik di forum internasional tak bisa digantikan oleh Zoom atau telepon. “Diplomasi itu bukan hanya soal kata-kata, tapi bahasa tubuh, kepercayaan, dan kedekatan emosional yang terbangun saat bertatap muka,” tegasnya. Ia menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif—dengan prinsip “seribu teman terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak”—mewajibkan kehadiran aktif di berbagai belahan dunia.
Presiden Prabowo sendiri merespons kritik itu dengan nada tegas. Ia menyebut bahwa Indonesia menjadi mitra yang dicari banyak negara karena netralitasnya. “Presiden AS Trump mengundang saya, apakah saya tidak datang? Presiden Rusia undang, Presiden Xi Jinping undang, India yang punya pasar
