Sumbawanews.com,- Di tengah gemuruh protes buruh dan rapat-rapat tertutup di Istana, seorang pria berusia 57 tahun yang dulu kerap berdiri di depan pabrik dengan spanduk “Hapus Outsourcing” kini duduk di kursi penasihat langsung di sisi Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh pada Senin, 8 Juni 2026, di Istana Negara, Jakarta.
Pelantikan ini bukan sekadar penghargaan simbolis. Ini adalah puncak dari tiga dekade perjuangan yang tak pernah surut — dari ruang kerja pabrik elektronik di Bekasi, hingga podium internasional di Jenewa sebagai delegasi Indonesia di Konferensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Iqbal, yang lahir di Jakarta pada 5 Juli 1968, memulai kariernya sebagai pekerja biasa pada 1992. Dari situlah ia belajar langsung betapa rapuhnya hak-hak buruh di tengah sistem yang tak ramah.
Ia lalu menjadi salah satu arsitek berdirinya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) pasca-Reformasi 1998, lalu memimpin KSPI sebagai organisasi buruh terbesar di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, gerakan “Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah” (HOSTUM) menjadi momentum sejarah pergerakan buruh nasional, mengguncang pemerintahan sebelumnya dan memaksa pembahasan ulang regulasi ketenagakerjaan.
Tak hanya di lapangan, Iqbal juga aktif membangun jaringan global. Ia pernah menjabat Wakil Presiden ASEAN Trade Union Council, anggota Dewan Umum International Trade Union Confederation (ITUC), hingga menjadi bagian dari Komite Pusat World Metalworkers’ Federation. Perjuangannya tak berhenti di upah dan kontrak kerja — ia turut mendorong lahirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menjadi salah satu penggagas UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang baru disahkan beberapa bulan lalu.
Ketika Partai Buruh didirikan pada 2021, Iqbal memilih untuk tetap memimpin KSPI, menolak mengorbankan basis massa demi kekuasaan politik. Tapi ketika Presiden Prabowo Subianto mengajaknya masuk ke dalam struktur kepresidenan, ia melihat ini sebagai jalan untuk mengubah sistem dari dalam — bukan hanya mengkritik dari luar.
Dalam pidato pelantikannya, Iqbal menyatakan, “Saya bukan datang untuk mengambil posisi, tapi untuk menyelesaikan masalah.” Ia menegaskan akan terus mengadvokasi penghapusan outsourcing, peningkatan upah minimum, dan perlindungan terhadap pekerja informal — termasuk mengaku siap mengadukan menteri yang dianggap tidak pro-buruh langsung kepada Presiden.
Kini, dengan jabatan resminya sebagai Penasihat Khusus Presiden, Said Iqbal menjadi tokoh pertama dari gerakan buruh yang duduk di meja kebijakan tertinggi sejak era reformasi. Ia bukan lagi sekadar aktivis yang berteriak di jalanan — ia adalah suara yang kini didengar di ruang rapat kabinet. Dan mungkin, ini adalah bukti paling nyata bahwa kesabaran, keteguhan, dan kerja keras bisa mengubah peta kekuasaan — bahkan di negara yang selama ini menganggap buruh sebagai kelompok yang harus dikendalikan, bukan didengar.
