sumbawanews.com,- Guna mendukung kinerja Bakamla RI, sesuai rencana pada awal tahun 2018 Kantor Pusat Bakamla RI akan dipindahkan ke Gedung Perintis Kemerdekaan atau yang biasa disebut dengan Gedung Proklamasi. Sebagai bentuk persiapan dalam menempati lokasi kerja yang baru, seluruh pegawai yang awalnya berdinas di Kantor Pusat Jl. Dr. Soetomo, secara bergotong royong melakukan kerja bakti di Kantor Pusat yang baru, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2018).

Kegiatan diawali dengan apel berasama, dan mendengarkan arahan yang diberikan oleh Sestama Bakamla RI Marsma TNI Widiantoro, M.B.A., Plt. Inspektur Bakamla RI Kombes Pol. Drs. Sarono, M.H., dan Kasubbag Rumga Mayor Marinir Zaini.

Seluruh pegawai sudah mulai memindahkan peralatan kantor dan melakukan persiapan akhir sebelum minggu depan sudah mulai bekerja di lokasi kantor yang baru. Tidak tanggung-tanggung, Sestama Bakamla RI Marsma TNI Widiantoro, M.B.A. memantau langsung kegiatan pegawai. Didampingi oleh Plt. Inspektur Bakamla RI Kombes Pol. Drs. Sarono, M.H., kegiatan bersih-bersih kantor berlangsung dengan lancar.

Tidak hanya mempersiapkan ruang kerja yang akan dihuni, pegawai juga dengan semangat membersihkan lingkungan di luar gedung, seperti taman dan area parkir. Selepas hujan turun, pegawai langsung melakukan operasi semut untuk membersihkan wilayah sekitar kantor.

Merupakan hal besar bagi seluruh pegawai Bakamla RI mendapatkan kepercayaan untuk berkantor di salah satu bangunan bersejarah di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Gedung Perintis Kemerdekaan merupakan ‘pengingat’ akan usaha Bangsa Indonesia merebut kemerdekaannya. Dengan perjuangan seluruh rakyat, Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaannya di halaman rumah Presiden Soekarno. Saat ini di lokasi tersebut beridiri Tugu Petir yang berada di area Taman Proklamasi.

Dengan semangat dan rasa syukur, Bakamla RI akan menempati dan merawat bangunan bersejarah ini sepenuh hati. (Mad/Puspen TNI)

Sumbawanews.com. India New Delhi. Di sela-sela pelaksanaan KTT ASEAN-India, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India, Kamis (25/1/2018).

Dalam pertemuan tersebut, dikutip dari rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dinyatakan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya upaya peningkatan kerjasama ekonomi karena perdagangan bilateral kedua negara sebenarnya mulai tumbuh sejak tahun lalu namun masih jauh dari potensi sebenarnya.

“Oleh karena itu upaya meningkatkan perdagangan harus terus dilakukan termasuk menghilangkan hambatan perdagangan,” kata Presiden.

Hal lainnya yang disampaikan Presiden Jokowi adalah kenaikan tarif bea masuk yang cukup tinggi terhadap vegetables oilke India.

Kenaikan tarif kelapa sawit akan berdampak terhadap ekspor palm oilIndonesia. “Jika ekspor sawit Indonesia berkurang, saya yakin akan berpengaruh juga pada pemenuhan kebutuhan pasar India yang semakin meningkat,” kata Presiden.

Oleh karenanya, Presiden Jokowi sangat mengharapkan pemerintah India dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tarif terhadap vegetables oil.

Sedangkan mengenai arsitektur kawasan Indo-Pasifik, Presiden Jokowi ingin mengajak negara kunci di kawasan untuk membahas konsep Indo Pasifik.

“Saran saya, konsep ini dikembangkan berdasar keterbukaan, inklusif, ​dilandasi spirit kerja sama,” ucap Presiden Jokowi.

Sebagai negara yang sangat aktif di IORA, Presiden Jokowi meyakini PM Modi akan sepakat untuk memperkuat IORA. “Agar Lingkar Samudera Hindia dapat menjadi kawasan yang stabil dan sejahtera,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengapresiasi dukungan India terhadap ASEAN-led Mechanism termasuk East Asia Summit (EAS).

“Indonesia telah mengusulkan dimulainya kerja sama maritim dalam EAS yang juga didukung India,” ucap Presiden Jokowi.

Oleh karena itu ke depan, kerja sama maritim akan menjadi salah satu prioritas kerja sama kedua negara.

Sementara itu di awal pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa hubungan bilateral Indonesia-India semakin kokoh, khususnya sejak pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Modi pada Desember 2016 di India.

“Untuk menjaga momentum kerja sama yang erat ini, saya mengundang Yang Mulia untuk berkunjung ke Indonesia tahun ini,” ucap Presiden Jokowi.

Di Indonesia nanti, Presiden Jokowi mengajak PM Modi untuk membahas kerjasama bilateral secara detail.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution; Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; Koordinator Staf Khusus Presiden, Teten Masduki; dan Duta Besar Republik Indonesia untuk India, Sidharto Suryodipuro.(aa)

sumbawanews.com,- Komandan Satuan TNI harus mencermati fenomena perkembangan lingkungan strategis antara lain, lahirnya tatanan dunia baru dalam bentuk uni-multipolar ancaman terorisme, ancaman siber dan kerawanan di laut.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P, saat memberikan pembekalan kepada 425 peserta Apel Komandan Satuan TNI yang mengangkat tema “Meningkatkan Kepemimpinan Komandan Satuan Guna Memantapkan TNI Yang Kuat, Hebat, Profesional dan Dicintai Rakyat”, bertempat di Hanggar Skadron Udara 17 Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis (25/1/2018).

Menyikapi realita lingkungan strategis tersebut, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan beberapa hal yang harus dicermati oleh seluruh Komandan Satuan TNI, meliputi state – non state actors, keduanya memiliki derajat kekuatan yang sama dalam konteks politik global, perang proksi yang dapat berkembang menjadi perang hibrida dan beroperasi secara luas, baik di ranah konvensional, penduduk yang berkonflik termasuk di wilayah Internasional dan metode perang kekinian yang berorientasi pada asimetri. “Asimetri perang juga akan bertransformasi pada aspek kecepatan atau speed, jangkauan atau range dan daya hancur atau lethality,” ujarnya.

Selanjutnya terkait dengan makna filosofis dari visi dan misi TNI ke depan, Panglima TNI menekankan kepada seluruh prajurit TNI agar berorientasi pada outward looking dalam kacamata profesionalisme seorang prajurit. “TNI harus menjadi alat pertahanan negara yang pertama dan utama dalam menjaga keselamatan bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan,” tegasnya.

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, Panglima TNI  Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menetapkan 11 program prioritas TNI, meliputi revitalisasi Minimun Essential Force, Penyempurnaan Doktrin TNI dan Angkatan, Penyempurnaan Organisasi TNI, Pengembangan SDM, Pembangunan masing-masing Matra yang adaptif terhadap Lingstra kekinian, Pembentukan Pasukan Khusus Gabungan, Pengembangan Sistem Operasi Tri Matra yang berbasis jaringan atau Network Centric Warfare dan Penguatan Diplomasi Militer serta Reformasi Sistem Pengadaan yang mengedepankan interoperabilitas melaui mekanisme yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Sebelum mengakhiri pembekalannya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada seluruh Komandan Satuan atas kinerja yang telah ditunjukan dan dibuktikan selama bertugas, khususnya yang bertugas di wilayah rawan, terdepan dan terluar. “Kalian yang menjadi garda setia dalam menjaga dan mengawal NKRI,” tutupnya. (Mad/Puspen TNI)

sumbawanews.com,- Dharma Pertiwi merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan pada tanggal 15 April 1964 berperan aktif mendukung suksesnya misi dan tugas kewajiban TNI sebagai bhayangkari bangsa dan negara yang secara konsisten menjamin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa  dalam wadah NKRI.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ibu Nanny Hadi Tjahjanto saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Musyawarah Nasional Dharma Pertiwi XIII Tahun 2018, bertempat di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Ketum Dharma Pertiwi menjelaskan bahwa prajurit akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila kehidupan berkeluargnya dalam keadaan aman, nyaman, harmonis dan sejahtera serta adanya rasa senasib dan sepenanggungan. “Hal inilah yang akan diwujudkan oleh Dharma Pertiwi sesuai dengan salah satu Tugas Pokoknya,” katanya.

Lebih lanjut Ibu Nanny Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa membina dan meningkatkan rasa persaudaraan serta kekeluargaan berdasarkan rasa senasib dan sepenanggungan, seperjuangan untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan serta kesadaran nasional bagi seluruh istri anggota TNI guna peningkatan kesejahteraan keluarga. “Tanpa kebersamaan dan tanpa kepedulian, maka mustahil terwujud rasa senasib dan sepenanggungan serta persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Musyawarah Nasional ke-13 Tahun 2018 yang mengangkat tema  “Dilandasi Semangat Kebersamaan Dharma Pertiwi Bertekad Meningkatkan Kepedulian Sosial, Pendidikan Dan Kesehatan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Prajurit Dan Keluarganya” membahas tiga agenda utama yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Rencana Kerja dan Atribut. Untuk itu, para anggota agar mempelajari, memahami, mendiskusikan dan mengevaluasi ketiga agenda tersebut dengan merujuk pada hasil Musyawarah Nasional sebelumnya, agar kemajuan organisasi Dharma Pertiwi dapat dicapai. “Apabila  harus ada perubahan khususnya dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Rencana Kerja dan Atribut, maka lakukanlah perubahan yang sifatnya signifikan,” ucap Ibu Nanny Hadi Tjahjanto.

Ketum Dharma Pertiwi mengatakan bahwa perubahan perlu mempertimbangkan peran anggota Unsur Dharma Pertiwi sebagai istri, sebagai orang tua dan sebagai insan sosial di masa milenial. Oleh sebab itu, para Ketua pada setiap level hendaknya untuk dapat memberikan kelonggaran dalam kepengurusan bagi anggota yang bekerja dan berkarier.

“Hal-hal  yang dapat dijadikan pertimbangan  diantaranya  tuntutan kesejahteraan keluarga yang makin tinggi, biaya sekolah, dan lain-lain.  Dengan bekerja sebagai karyawan atau pegawai tentunya dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga,” pungkas Ibu Nanny Hadi Tjahjanto. (Mad/Puspen TNI)