sumbawanews.com,- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia H.E. Mr. Pradeep Kumar Rawat didampingi Athan India untuk Indonesia Captain (N) J.S. Dhanoa di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (28/I/2019). Kunjungan kehormatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan India di bidang pertahanan dan patroli terkoordinasi serta kerjasama kedua Angkatan Bersenjata.
sumbawanews.com,- Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Bakamla A. Taufiq R. menyambut hangat kunjungan kehormatan Duta Besar Amerika Serikat Joseph R. Donovan Jr, di Markas Komando Bakamla RI, Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019). Kedatangan Duta Besar AS bersama Perwakilan US Coast Guard, Jim Duval, beserta anggota delegasi AS lainnya disambut pula dengan sigapnya jajar kehormatan barisan personel Bakamla di lapangan Mako Bakamla.. Adapun kedatangan delegasi AS ke Bakamla adalah dalam rangka membahas perkembangan dan rencana kerja sama antara Bakamla dengan pemerintah AS, baik yang telah berlangsung selama tahun 2018 maupun rencana kerja sama di tahun 2019. Tahun 2018 lalu telah berlangsung beberapa kali workshop dan pelatihan yang terlaksana di berbagai negara, antara lain Regional CG MoU Development Workshop Series di Filipina, Public Affairs Workshop di Honolulu, Visit, Board, Search and Seizure Boarding Officer Course di Virginia, dan lain-lain. Selain membicarakan hasil kerja sama tahun lalu, beberapa rencana kerja sama pada tahun 2019 juga dibahas, antara lain rencana Pelatihan Dasar Mobile Training Team di Batam, Manado, dan Ambon, rencana latihan operasi bersama, pembangunan unit diklat kamla, serta pengembangan kapasitas personel Bakamla. Turut serta dalam pembahasan tersebut yaitu Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Laksda Bakamla Dr. Abdul Gofur, Drs., M.H., Deputi Kebijakan dan Strategi Laksda Bakamla Drs. Frederik Kalalembang, Plt. Sestama Laksma Bakamla Eko Jokowiyono, S.E., M.Si., Plt. Deputi Opslat Laksma Bakamla Guntur Wahyudi, serta sejumlah pejabat Bakamla lainnya. Sementara itu, delegasi AS beranggotakan jajaran dari ODC, INL, USDOJ/ICITAP, USCG dan Konsultan AS.
(Puspen TNI). Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menyematkan tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Utama kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa S.E., M.A., M.Sc., M.Phil., Ph.D., berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 3/TK/2019, bertempat di Ruang Hening Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (28/1/2019).
Tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Utama diberikan kepada anggota TNI Angkatan Darat yang dibidang kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat tanpa merugikan tugas pokoknya. (Badar/Puspen TNI)
sumbawanews.com,- Dalam rangka memberikan rasa aman dan mencegah peredaran barang-barang terlarang terutama di sekitar perbatasan, Satgas Pamtas Yonif PR 328/DGH menggelar aksi Sweeping di Pos Koya Koso dan Pos Kout.
Kegiatan Sweeping ini dilakukan secara rutin dengan waktu yang acak oleh Personel Satgas agar dapat mengamankan para pelaku tindak pidana. Hasilnya pun terbukti, Pos Koya Koso yang dipimpin oleh Serka Sulaiman berhasil mengamankan satu orang Warga a.n. YR (34 Th) Warga Tanah Hitam yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol PA 4620 kedapatan membawa 6 paket ganja kering seberat 1.000 gram dan dua botol Miras pada Sabtu malam (26/1/2019).
Kemudian pada Minggu sore (27/01/2019) Pos Kout Km 31 yang dipimpin Letda Eka Deny juga menggelar aksi sweeping dan juga berhasil mengamankan satu orang warga a.n. Z ( 38 Th) Warga Kampung Arso 2 yang mengendarai mobil jenis Toyota Avanza yang membawa 7 paket Ganja dengan berat sekitar 250 Gram, 72 kaleng Miras jenis Bintang, dan 5 botol Miras jenis Vodka di bagasi mobilnya.
Kegiatan sweeping ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif PR 328/DGH untuk mencegah peredaran barang-barang terlarang. Dansatgas Yonif PR 328/DGH, Mayor Inf Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr (Han) mengatakan bahwa Personelnya akan berupaya secara maksimal untuk mencegah peredaran barang terlarang terutama di daerah perbatasan.
“Kegiatan sweeping ini kami lakukan secara rutin dan acak dengan waktu yang tidak ditentukan, tujuannya untuk menghindari dan mencegah para pelaku tindak pidana mengetahui jadwal kegiatan sweeping yang kami laksanakan. Selain kegiatan sweeping kami juga melaksanakan kegiatan patroli-patroli di sekitar jalan-jalan tikus yang sering dilalui dan dijadikan tempat bagi para pengedar untuk melakukan transaksi barang terlarang,” ujar Mayor Inf Erwin Iswari. (Mad/Puspen TNI)
(Puspen TNI). Secara formal Pondok Pesantren merupakan tempat para pemuda menempuh pendidikan dan menimba ilmu agama Islam. Namun secara kultural, Pondok Pesantren adalah tempat berkumpulnya gagasan-gagasan intelektual kebangsaan, tempat lahirnya komunitas yang mempersatukan budaya-budaya bangsa seiring sejalan dengan tuntunan ajaran agama, untuk saling menghormati dan menghargai keberagaman.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,
S.I.P., dalam sambutannya dihadapan ratusan santri dan santriwati Pondok
Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat, Jumat (25/1/2019).
Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, peran para Kyai dan santri
sangat sentral dalam menjaga heterogenitas masyarakat Indonesia tetap dalam
satu keranjang persatuan dan kesatuan bangsa. “Tentunya ini sebiduk seperahu
dengan TNI dalam berjuang menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dari berbagai
macam ancaman,” katanya.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengajak
kepada seluruh santri dan ulama untuk bersama-sama membangun NKRI, salah
satunya dengan merawat warisan sangat berharga yang ditinggalkan oleh para
pahlawan dan pendahulu bangsa yaitu persatuan dan kesatuan.
“Keutuhan bangsa kita jangan sampai dikoyak-koyak oleh fitnah, hoax,
ujaran kebencian atau emosi sesaat. Kita bertanggungjawab untuk mewariskan
negeri yang makmur kepada anak cucu kita, bukan negeri yang terkoyak oleh
perseteruan sesama anak bangsa,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa silaturahmi yang erat sangat penting dalam membangun kedekatan dan kemanunggalan antara TNI dan seluruh komponen bangsa. “Saya merasa sangat senang dan bangga dapat bersilaturahmi dengan para ulama, para santri, dan tokoh masyarakat di Pondok Pesantren ini,” ungkapnya.
Di sisi lain Panglima TNI mengatakan bahwa luas wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki sumber daya alam yang sangat kaya raya dan melimpah. “Kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi karunia yang sangat besar kepada bangsa Indonesia,” ucapnya.
“Dari dasar laut sampai puncak
gunung, di kedalaman laut dan kedalaman bumi, hutan dan sungai, tanah air kita
sangat menakjubkan. Allah SWT telah memilih kita sebagai pengelola kekayaan itu
dan amanah itu harus kita junjung tinggi,” terangnya.
Panglima TNI juga menjelaskan bahwa
untuk dapat mengelola kekayaan alam Indonesia dengan baik, bangsa ini
harus menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang berdaya saing tinggi. Menurutnya, untuk menjadi kuat kita harus
bersatu dalam keberagaman, karena ke-bhinnekatunggalika-an adalah juga anugerah
dari Sang Maha Pencipta. “Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi halangan
untuk memperkuat persaudaraan, karena perbedaan itu justru harus saling
melengkapi dan saling memperkuat,” katanya.
“Semoga dengan doa kita semua dan persatuan seluruh anak bangsa, Allah SWT meridhoi setiap upaya kita dalam mewujudkan cita-cita bersama, menjadikan bangsa dan negara Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, baldatun thayyibatun warabbunghafur,” tutupnya. (Badar/Puspen TNI)
(Puspen TNI). Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Kapolri Jenderal Pol Prof. Dr. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., melaksanakan kunjungan kerja ke Cirebon, Jawa Barat, Jumat (25/1/2019).
Turut
serta dalam kunjungan tersebut, diantaranya Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma
Adji, S.E., M.M., Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, S.Sos, Kapuspen
TNI Brigjen TNI Sisriadi dan Kapusbintal TNI Laksma TNI Budi Siswanto, S.T.,
M.A.P.
Dengan
menggunakan CN-295 TNI AU, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto beserta
rombongan tiba di Bandara Penggung Cirebon, Jawa Barat.
Kedatangan Panglima TNI beserta rombongan disambut antara lain oleh Pangdam-III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., serta Danrem 063/Sunan Gunung Jati Kolonel Arm Maryudi.
Selanjutnya melalui jalur darat, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto beserta rombongan menuju Pondok Pesantren Buntet Cirebon dalam rangka silaturahmi dengan ulama, santri dan tokoh masyarakat. (Badar/Puspen TNI)
(Puspen TNI). Suksesnya suatu kegiatan di lingkungan Mabes TNI harus dimulai dari perencanaan yang baik dan pengelolaan anggaran maupun waktu pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan. Jika rencana dan pelaksanaan tidak sesuai, maka penyerapan anggaran sudah pasti tidak sesuai dengan harapan.
Demikian
disampaikan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan,
M.P.A., M.B.A. pada acara Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa UO
Mabes TNI Tahun 2019, di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta
Timur, Jumat (25/1/2019).
Menurut
Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, agar
tercapai efektivitas dan efisiensi anggaran, maka diperlukan langkah nyata
untuk meningkatkan penyerapan anggaran, salah satunya dengan melaksanakan
percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan penandatanganan
kontrak pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI secara kolektif.
Selanjutnya
Kasum TNI menjelaskan bahwa pada hakikatnya acara penandatanganan kontrak
secara kolektif ini, merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Instruksi
Panglima TNI melalui Surat Telegram Nomor ST/1831/2018 tanggal 19 Desember 2018
tentang perintah melaksanakan Optimalisasi Pelaksanaan Program dan Anggaran TA
2019.
“Di
lingkungan TNI, kebijakan penandatanganan kontrak secara kolektif selain
sebagai upaya mempercepat daya serap anggaran juga sebagai upaya mencegah
terjadinya kegiatan lintas tahun,” katanya.
Kasum TNI juga mengatakan bahwa penandatanganan kontrak bersama tidak akan terlepas dari sistem pengelolaan anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2018 telah diterbitkan dua peraturan baru yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Di Lingkungan Kemhan dan TNI.
“Dengan
diundangkannya Perpres dan Permenkeu tersebut tentunya terdapat perubahan dari
peraturan sebelumnya, untuk itu agar para stakeholders
yang berhubungan
dengan pengadaan barang dan jasa mempedomani kedua peraturan tersebut,”
jelasnya.
Kasum
TNI mengharapkan bahwa kegiatan penandatanganan kontrak secara kolektif ini
dapat dilaksanakan secara konsisten pada masa mendatang, disamping itu agar
para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Barang dapat melaksanakan
kontrak ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Para
Pejabat, Pengawas Kegiatan (Wasgiat) dan Pengendali Kegiatan (Dalgiat) agar
meningkatkan peran sesuai bidang dan fungsi masing-masing sedangkan Inspektorat
Jenderal (Itjen) TNI sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar
membantu pelaksanaan kegiatan guna mencegah dan meminimalkan permasalahan dan
keterlambatan penyelesaian pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.
Diakhir
sambutannya, Kasum TNI mengucapkan terima kasih kepada seluruh PPK dan Kasatker
yang telah menyiapkan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di awal tahun ini. Terima
kasih juga kepada para mitra penyedia barang dan jasa yang telah mengikat
kontrak dengan TNI, untuk selalu mengutamakan kualitas pengadaan barang/jasa
serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini.
“Semoga apa yang kita upayakan pada hari ini akan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara pada umumnya, serta bagi TNI pada khususnya,” tandasnya. (Badar/Puspen TNI)
sumbawanews.com,- Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif PR 328/DGH menggelar acara Press Conference tentang penyerehan diri kembali ke NKRI dua orang anggota OPM beserta keluarga dan satu pucuk senjata M16 A1 serta 7 butir munisi kaliber 5.56 mm yang dilaksanakan di Pos Kotis, Skouw, Provinsi Papua, Jum’at (25/1/2019).
Kegiatan ini dihadiri oleh Danrem 172/PWY selaku Dankolakops Kolonel Inf J.B.P. Sianipar, Kapendam XVII/Cend Kolonel Inf M. Aidi, Wakil Walikota Jayapura Ir. H. Rustan Saru, M.M., Kepala Pos PLBN Bapak Yan Numberi, Kadistrik Muara Tami Bapak Supriyanto, Komandan Kodim 1701 Letkol Inf Johanis Parinussa beserta Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
Dalam acara press conference tersebut, Danrem 172/PWY mengatakan bahwa semuanya adalah Warga Negara Indonesia dan merupakan saudara yang harus diterima kembali. “Berkat adanya komunikasi yang baik dari Satgas selama ini, makanya saudara-saudara kita ini mau kembali dan menyatakan diri kembali ke Indonesia,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Walikota Jayapura Bapak Ir. H. Rustan Saru, MM juga mengucapkan terima kasih kepada Dansatgas Pamtas Mayor Inf Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr (Han). “Melalui pendekatan dan komunikasi yang begitu baik, sehingga saudara kita menyatakan suatu sikap dan suatu komitmen untuk kembali dengan penuh kesadaran kembali ke Pangkuan NKRI,” ucapnya.
Dalam pengakuannya bahwa mantan anggota OPM/TRWP a.n. AK sudah lama ingin kembali ke NKRI, namun menurutnya tidak ada yang memfasilitasi keinginannya. Sehingga Personel Satgas Pamtas Yonif PR 328/DGH melaksanakan Komunikasi Sosial melalui kegiatan-kegiatan Teritorial seperti Memberikan bahan-bahan pokok dan pangan serta melakukan pengobatan kepada Keluarga AK dan yang dilakukan secara kontinuitas.
AK pun merasa bahwa Personel Satgas sudah banyak melakukan bantuan terhadap keluarganya, sehingga AK berkeinginan kuat untuk kembali ke pangkuan NKRI dan menyerahkan senjata jenis M16 A1 miliknya kepada Satgas Yonif PR 328/DGH dengan latar belakang bahwa selama ini AK mengatakan susah hidup di hutan dan menurutnya perjuangannya selama ini hanyalah sia-sia dan tidak ada artinya sehingga AK bersama 6 orang anggota keluarganya yaitu a.n. PGK (Istri AK), NGK (Anak AK), PK (Anak AK), SK (Anak AK), AG (Menantu AK/anggota OPM) dan MG (Istri AG) ingin hidup normal di tengah masyarakat.
AK menuturkan bahwa dirinya ingin diakui sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dengan memiliki KTP Penduduk Indonesia dikarenakan dirinya dan kelurga belum memiliki KTP dan ingin anak-anaknya dapat bersekolah serta ingin mempunyai tempat tinggal yang layak bagi dirinya dan keluarga.
“Jadi saya pikir-pikir jika seperti itu terus, seperti tinggal di hutan dan anak-anak tidak bersekolah dengan baik, oleh karena itu saya meminta tolong ke Satgas agar dapat membantu beasiswa anak-anak saya sekolah dan bisa membantu saya mendapatkan rumah sehingga saya ingin menyerahkan diri kembali disini (NKRI),” katanya.
Dalam kegiatan Press Conference ini AK dan anggota keluarga mengikrakan dirinya untuk kembali ke NKRI dan akan menjadi Warga Negara Indonesia yang baik. Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan satu pucuk senjata jenis M16 A1 dan 7 butir munisi kaliber 5.56 mm dari Dansatgas Pamtas Yonif PR 328/DGH kepada Danrem 172/PWY selaku Dankolakops. Sebelumnya telah dilaksanakan acara penyerahan senjata jenis M16 A1 pada hari Rabu 16 Januari 2019 beserta 7 butir munisi dari AK kepada Dansatgas Yonif PR 328/DGH Mayor Inf Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr (Han) yang dihadiri oleh Kadistrik Muara Tami, Danramil Muara tami serta Ka Pospol Skouw Batas.
Dengan adanya Press Conference ini, Dansatgas Mayor Inf Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr (Han) berharap agar sikap yang diambil oleh AK dan keluarganya menjadi contoh bagi anggota-anggota OPM yang lain untuk dapat kembali kepada NKRI. “Tentunya kami sangat berharap untuk Saudara-saudara kami disana, untuk bersama-sama dengan kami kembali ke pangkuan NKRI. Mari bersama-sama kita bangun Papua untuk menciptakan kemajuan bagi wilayah Papua ini,” jelasnya. (Mad/Puspen TNI)
sumbawanews.com,- Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Bakamla A Taufiq R memimpin rapat pembahasan penyusunan Peraturan Kepala Bakamla tentang Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan di lingkungan Badan Keamanan Laut, serta keputusan tentang bentuk, jenis dan penyebutan kepangkatan di lingkungan Badan Keamanan Laut, di Markas Komando Bakamla RI, Gedung Perintis Kemerdekaan, Jl. Proklamasi No.56, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/01/2019). Menurut Ka Bakamla, pembenahan, peningkatan serta penyempurnaan pakaian dinas, atribut dan kelengkapan perlu dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan tugas Pokok Bakamla dalam keamanan dan keselamatan laut, serta merupakan wujud pembaharuan peraturan agar sesuai dengan kondisi Bakamla saat ini. Diharapkan agar semua secara interatif memberikan masukan-masukan sehingga rancangan peraturan dapat terbentuk dengan efektif dan efisien. Adapun paparan disampaikan oleh Kabag Ortala Kolonel Bakamla Bambang Widiatmoko. Dalam kesempatan yang sama Kepala Bakamla juga mengatakan, rencana pengembangan Bakamla sebagai Indonesian Coast Guard akan diawali dengan validasi organisasi yang sesuai dengan kebutuhan satuan operasi di laut, kemudian pembangunan Pusat Komando Pengendali Operasi (Puskodalops) serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung lainnya. Rencana pembangunan Puskodalops tersebut telah dikoordinasikan Kabakamla dengan lembaga-lembaga pemerintah dibidang keuangan termasuk Bapenas dan bahkan telah meminta bantuan KPK untuk melakukan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan anggaran Bakamla agar tidak terjadi penyimpangan. Rapat dihadiri oleh Plt. Sestama Laksma Bakamla Eko Jokowiyono, Plt. Deputi Opslat Laksma Bakamla Guntur Wahyudi, Inspektur Laksma Bakamla Sarono, Direktur Opsla Laksma Bakamla Nursyawal Embun, Direktur Latihan Laksma Bakamla Suwarno, Direktur Hukum Laksma Bakamla Eddi Rate, Direktur Data dan informasi Laksma Bakamla Gendut Sugiono, Kepala Unit Penindakan Hukum (UPH) Laksma Bakamla Hariadi, Direktur Kerma Laksma Bakamla Dade R, Direktur Strategi Laksma Bakamla Barkah, Direktur Kebijakan Laksma Bakamla Agung Endrawan, Kepala Biro Umum Laksma Bakamla Sandi M Latief, Kepala Biro Sarpras Laksma Bakamla Amrien, Direktur Litbang Laksma Bakamla Brata Mandala, Kabag Kepegawaian Kolonel Bakamla Budi Santoso, serta jajaran pejabat dilingkungan Bakamla RI lainnya.
sumbawanews.com,- Bakamla RI bekerjasama dengan BNPP akan segera mengadakan pelatihan terhadap masyarakat nelayan Desa Maritim Selakau di Sambas. Guna pembahasan lanjut, Kepala Pos SAR Sintete berkunjung ke kantor SPKKL Sambas Bakamla, di Sambas, Prov. Kalimantan Barat, Kamis (24/1/2019). Perbincangan antara Kepala Pos SAR Sintete Hermansyah, S.H. bersama Kepala SPKKL Sambas Mayor Bakamla Arief Purwantono, S.E. meliputi dukungan infrastruktur dan peralatan dari BNPP selama pelatihan berlangsung. Adapun materi pelatihan yang akan diberikan yaitu penanganan korban di air atau di laut dan first medical aid. Selain itu BNPP juga berencana untuk mengeluarkan sertifikasi untuk peserta pelatihan. Desa maritim Selakau merupakan salah satu dari tiga desa maritim binaan Bakamla. Selain Desa Selakau di Sambas ada pula Desa Maritim Cemaga di Natuna dan Desa Maritim Panimbang Jaya di Banten. Mengingat sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai nelayan, maka pemberdayaan terhadap masyarakat desa maritim salah satunya yaitu dengan memberikan pelatihan cara bertahan hidup di laut sehingga pada saat ada kejadian yang tidak diinginkan di laut, mereka dapat menyelamatkan diri sendiri maupun orang lain. Pada kesempatan tersebut, Ka Pos SAR Sintete beserta anggotanya tidak melewatkan pula kesempatan untuk mengunjungi puskodal SPKKL Sambas dan melihat langsung peralatan pemantauan yang digunakan Bakamla dalam tugas pengawasan perairan sehari-hari.
Sumbawanews.com,- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan kekesalannya terhadap pernyataan Mojtaba Kalian, seorang analis politik Iran, yang menyebutnya sebagai sosok “putus asa” dalam upaya...
Sumbawanews.com,- Keduanya menjalani pemeriksaan medis wajib di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai bagian dari prosedur hukum terkait kasus dugaan fitnah dan...
Jakarta - Dalam upaya menghadirkan hiburan yang merata dan memperkuat kebersamaan nasional, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menggelar lebih dari 1.500 titik Nonton Bersama...
