Home Blog Page 119

Pemerintah Batalkan Denda Rp100 Juta bagi Calon Manajer Kopdes

Sumbawanews.com,- Pemerintah resmi mencabut ketentuan denda sebesar Rp100 juta bagi calon manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih yang mengundurkan diri sebelum menyelesaikan ikatan dinas dua tahun. Keputusan ini diumumkan melalui Pengumuman Nomor 09 Tahun 2026 yang ditandatangani Wakil Kepala II Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Tim Pelaksana Panitia Seleksi Nasional, Tedi Bharata, pada 17 Juni 2026.

Poin ke-13 dalam surat pernyataan calon peserta, yang semula mengikat mereka dengan sanksi finansial apabila mengundurkan diri sebelum masa ikatan dinas berakhir, kini dinyatakan tidak berlaku. Langkah ini diambil untuk menghilangkan hambatan administratif yang selama ini menghalangi partisipasi calon manajer, terutama setelah puluhan ribu peserta yang lolos seleksi memilih mundur karena tak sanggup menanggung beban denda tersebut.

“Dengan pencabutan poin ini, peserta dapat fokus sepenuhnya pada pengembangan kapasitas, tanpa tekanan finansial yang bersifat menghambat,” ujar Tedi dalam keterangan resmi pada 19 Juni 2026.

Selain mencabut denda, pemerintah juga menegaskan bahwa kewajiban ikatan dinas selama dua tahun tetap berlaku, namun akan dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan melalui mekanisme kontrak pribadi yang bersifat punitif.

Pemerintah membuka kesempatan bagi para peserta yang sebelumnya mengundurkan diri karena ketakutan akan denda untuk kembali mendaftar. Mereka diminta mengonfirmasi kesediaan kembali melalui portal resmi Panselnas di https://phtc.panselnas.go.id/ dalam periode 17 hingga 23 Juni 2026. Proses ini diharapkan dapat memperluas partisipasi dan memastikan program pengembangan SDM di tingkat desa dan pesisir berjalan dengan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, calon manajer diwajibkan menandatangani surat pernyataan dengan 13 poin, termasuk kewajiban mengikuti pelatihan dasar kemiliteran Komponen Cadangan dan pelatihan manajerial. Kebijakan ini sempat menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa dan aktivis sosial, yang menyebutnya sebagai bentuk militarisme yang tidak relevan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi desa.

Dengan pencabutan denda, pemerintah berharap dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menargetkan 30 ribu manajer Koperasi Desa Merah Putih dan 5 ribu pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah bersedia menyesuaikan kebijakan berdasarkan masukan lapangan—bukan hanya dari segi teknis, tapi juga dari sisi kemanusiaan dan keadilan sosial.

Trump Usulkan Gencatan Senjata Luas dari Iran hingga Lebanon

Sumbawanews.com,- Jakarta — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan gencatan senjata berskala luas yang mencakup wilayah dari Iran hingga Lebanon, sebagai upaya menenangkan ketegangan di Timur Tengah yang kian memanas. Usulan ini disampaikan dalam wawancara eksklusif dengan jaringan media internasional, di mana Trump menekankan bahwa konflik berkepanjangan antara Israel dan kelompok pro-Iran di kawasan itu telah mencapai titik kritis.

Menurut Trump, gencatan senjata tidak boleh hanya terbatas pada garis depan di Gaza atau perbatasan Israel-Lebanon, tetapi harus mencakup seluruh jaringan kekuatan yang dipengaruhi Teheran. “Ini bukan soal Israel atau Iran saja. Ini soal stabilitas regional. Jika kita tidak menghentikan aliran senjata, dana, dan agitasi dari Teheran ke Hezbollah di Lebanon, ke Houthi di Yaman, dan ke kelompok lain di Suriah, maka tidak ada perdamaian yang bertahan,” ujarnya.

Trump, yang pernah menjabat sebagai presiden AS dari 2017 hingga 2021, menyatakan bahwa kebijakan luar negeri sebelumnya—terutama kesepakatan nuklir 2015 yang kemudian ditariknya pada 2018—tidak pernah benar-benar menyelesaikan akar masalah. Ia menilai pendekatan militer semata hanya menunda konflik, bukan menghilangkannya. “Kita butuh kesepakatan yang mengikat, bukan pernyataan persahabatan di atas kertas,” tegasnya.

Dalam usulannya, Trump meminta negara-negara sekutu, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, untuk ikut menengahi. Ia juga menyarankan agar PBB membentuk tim pengawas independen yang diberi wewenang untuk memantau pelanggaran di seluruh wilayah, bukan hanya di titik-titik panas tertentu. “Jangan biarkan Iran bermain dua kaki. Mereka mengatakan damai, tapi mengirim rudal ke Tel Aviv dan drone ke kapal perang AS di Teluk,” katanya.

Meski tidak menyebutkan jadwal pasti, Trump menyatakan bahwa AS siap menjadi mediator, meski tanpa mengembalikan status diplomatik penuh dengan Iran. “Kita tidak perlu berteman, tapi kita harus berhenti saling membunuh,” ujarnya.

Respons internasional masih bervariasi. Israel menyambut baik inisiatif itu sebagai langkah realistis, sementara Teheran menolak mentah-mentah, menyebutnya sebagai “upaya memaksakan kehendak AS”. Hezbollah di Lebanon, yang dianggap sebagai lengan militer Iran di wilayah itu, belum memberikan pernyataan resmi.

Analisis keamanan regional menilai bahwa usulan Trump, meski terdengar ambisius, membuka ruang dialog yang selama ini tertutup. Namun, tantangan terbesar tetap pada kepercayaan—dan pada siapa yang akan menjadi penjamin kepatuhan.

Jual Beli SPPG Bocor, Rp1 Miliar Mengalir ke Jaringan Korupsi

Sumbawanews.com,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk memenuhi gizi anak-anak di pelosok Indonesia ternyata menjadi lahan subur bagi jaringan korupsi berskala besar. Di balik misi mulia pemberian makanan bergizi bagi kelompok rentan, muncul praktik gelap: jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan harga fantastis hingga Rp950 juta per lokasi.

Di Batam, Kepulauan Riau, seorang warga menjadi korban penipuan senilai Rp400 juta setelah dijanjikan dua titik SPPG di Bengkong dan Lubuk Baja. Padahal, kedua lokasi itu sudah dialokasikan resmi sejak Januari 2026 kepada Yayasan Gema Solidaritas Nusantara. Pelaku hanya memegang surat kuasa dari mantan pengurus yang tak lagi berwenang—sebuah kedok legalitas yang sengaja dimanfaatkan untuk menipu calon pembeli.

Tak hanya di Batam, kasus serupa terungkap di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seorang tersangka bernama S ditetapkan sebagai pelaku dengan modus serupa: menjanjikan pembangunan dapur MBG yang belum beroperasi, sementara uang sebesar Rp950 juta telah masuk ke kantongnya. Ia kini dijerat Pasal 492 dan 486 KUHP tentang penipuan dan penggelapan.

Kasus ini bukan insiden terisolasi. Kejaksaan Agung membongkar jaringan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN). Tiga mantan pimpinan BGN—Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung—ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dicopot dari jabatannya. Mereka diduga menerima suap berulang sejak 2025, dengan uang hasil penjualan SPPG mengalir ke rekening mereka.

Tak hanya pejabat, sejumlah pihak swasta juga terjerat. Yusuf Somantri, orang kepercayaan Sony Sonjaya, Andri Mulyono, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, dan Glory Harimas Sihombing, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, ikut ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa harga jual SPPG bervariasi, dari puluhan hingga ratusan juta rupiah, dengan rata-rata sekitar Rp100 juta per titik. “Pemberian uang tidak sekali, tapi berkala,” ujarnya dalam konferensi pers, 18 Juni 2026.

Yang lebih mengkhawatirkan, Kejagung menemukan 41 permintaan resmi untuk mendapatkan kuota SPPG sebelum Sony Sonjaya ditahan. Sebagian besar berasal dari “firm”—sebutan untuk entitas atau kelompok—dan kuasa hukum Sony mengaku ada nama-nama dari kalangan politisi. Namun, apakah permintaan itu untuk kepentingan pribadi atau untuk diperjualbelikan kembali, masih dalam penyelidikan.

Praktik ini bukan sekadar penyalahgunaan wewenang, tapi pengkhianatan terhadap program yang seharusnya menyelamatkan jutaan anak dari malnutrisi. Setiap SPPG mendapat insentif harian Rp6 juta, menjadikannya aset bernilai tinggi—dan menjadi sasaran empuk bagi yang haus keuntungan.

Kasus ini memicu langkah reformasi mendesak. BGN telah mengumumkan rencana mengubah skema insentif SPPG agar tidak lagi seragam, melainkan berbasis kinerja dan kebutuhan wilayah. Sementara itu, 17.600 motor listrik hasil pengadaan BGN telah disegel Kejagung sebagai barang bukti.

Di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola MBG, jaringan korupsi ini mengingatkan: kebijakan yang baik bisa hancur oleh sistem yang rapuh. Dan di balik setiap porsi makan yang tak sampai ke anak-anak, ada uang ratusan miliar yang mengalir ke tangan-tangan tak bertanggung jawab.

Motor Listrik MBG Tak Disita, Kejagung: Akan Dipakai Negara

Sumbawanews.com,- Jakarta – Kejaksaan Agung memutuskan tidak menyita 17.600 unit motor listrik hasil pengadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di era kepemimpinan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Alasannya jelas: barang itu tetap akan dimanfaatkan oleh BGN, bukan dikosongkan sebagai aset mati.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa seluruh motor yang telah disegel di dua gudang di Bogor tidak akan disita karena belum pernah digunakan secara operasional. “Motor-motor itu kami segel untuk diawasi pergerakannya, bukan untuk disita. Tujuannya agar negara tidak rugi lebih dalam,” ujarnya kepada awak media, Jumat (18/6/2026).

Langkah ini, menurut Syarief, merupakan upaya meminimalkan kerugian keuangan negara. “Kalau disita dan dibiarkan menganggur, artinya uang negara yang sudah keluar jadi sia-sia. Lebih baik kita gunakan sesuai fungsinya, asal diawasi ketat.”

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, memperkuat pernyataan itu. Ia menegaskan, penggunaan motor listrik tersebut di masa mendatang akan tetap berada di bawah pengawasan penyidik. “Penyegelan bukan akhir, tapi awal dari pengelolaan yang transparan. BGN boleh memanfaatkannya, tapi setiap pergerakan harus dilaporkan dan mendapat persetujuan penyidik,” ujarnya.

Pernyataan ini selaras dengan sikap Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, yang sebelumnya menekankan pentingnya memaksimalkan aset yang sudah dibeli dengan anggaran negara. “Uang negara sudah keluar. Tidak mungkin kita biarkan motor, laptop, atau perangkat IoT yang sudah dibayar menganggur. Kami ingin semua ini dimanfaatkan secara optimal, bukan dibuang,” ucap Agustina di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/6).

Ia menambahkan, anggaran serupa untuk pengadaan barang dengan output identik tidak lagi tersedia di tahun 2026. “Kalau kita biarkan motor ini mengumpul di gudang, lalu tahun depan kita beli lagi karena anggaran baru ada, itu namanya pemborosan. Kita sedang melakukan penyisiran anggaran, bukan hanya memotong, tapi juga memaksimalkan yang sudah ada.”

Motor listrik yang menjadi sorotan publik itu merupakan bagian dari program MBG yang dijalankan BGN pada 2025. Program ini awalnya dirancang untuk mendukung distribusi makanan bergizi ke daerah terpencil, dengan motor sebagai alat transportasi pendukung. Namun, pengadaannya menjadi bahan investigasi Kejagung setelah ditemukan indikasi penyimpangan, termasuk markup harga dan prosedur pengadaan yang tidak transparan.

Hingga kini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan kepala BGN Dadan Hindayana, wakilnya Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya, serta bos vendor penyedia motor. Meski demikian, Kejagung memilih pendekatan pragmatis: aset yang sudah dibeli tetap dipertahankan untuk kepentingan publik, selama penggunaannya diawasi secara ketat.

Dengan keputusan ini, Kejagung menunjukkan bahwa dalam kasus korupsi, bukan hanya soal hukuman, tapi juga soal memulihkan nilai uang rakyat. Motor-motor itu bukan lagi simbol keborosan, tapi potensi alat distribusi yang bisa menyelamatkan nutrisi anak-anak di pelosok — asalkan digunakan dengan integritas.

BGN Akan Revisi Anggaran MBG Rp270 Triliun, Insentif SPPG Dinilai Berlebihan

Sumbawanews.com,- Badan Gizi Nasional (BGN) akan merevisi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2027 yang semula diusulkan sebesar Rp270 triliun. Penyesuaian ini dilakukan menyusul kritik bahwa angka tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan riil dan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa usulan anggaran sebesar itu berasal dari periode kepemimpinan sebelumnya, dengan asumsi penerima manfaat mencapai 81 juta orang. “Itu adalah angka yang diajukan masa lalu, dan kami menilainya terlalu besar,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor BGN, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, anggaran Rp270 triliun tidak hanya tidak efisien, tetapi juga tidak mencerminkan realitas program yang kini tengah menjalani restrukturisasi. BGN sedang berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun ulang pagu alokasi yang lebih realistis, dengan target utama memastikan program tetap berjalan secara berkelanjutan tanpa pemborosan.

Di tengah upaya efisiensi, BGN juga mengkritik kebijakan insentif Rp6 juta per hari untuk Sistem Pendukung Pangan Gratis (SPPG), yang dinilai tidak proporsional dengan tugas yang diemban. Insentif ini, yang diberikan kepada mitra penyedia makanan di sekolah, kini menjadi sorotan publik setelah muncul laporan bahwa sejumlah pihak meminta tambahan tunjangan bahkan saat sekolah libur.

“Insentif itu dirancang untuk mendukung operasional harian, bukan sebagai pengganti gaji tetap. Memberikannya selama libur sekolah justru bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran yang sedang kami dorong,” tegas Agustina.

Langkah ini sejalan dengan keputusan BGN untuk menghentikan pemberian makanan gratis selama masa libur sekolah, yang diperkirakan dapat menghemat hingga Rp3 triliun. Selain itu, 76 sekolah di Jawa telah dicoret dari daftar penerima MBG karena tidak memenuhi kriteria penerimaan yang baru, dan proses ini diperkirakan akan terus berlanjut.

DPR telah memberikan waktu satu bulan kepada BGN untuk menyusun ulang anggaran MBG secara transparan dan berbasis bukti. Revisi ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas program yang sempat tercoreng oleh dugaan korupsi, termasuk kasus dugaan penyelewengan dana pengadaan motor listrik dan CCTV.

BGN menegaskan bahwa semua perubahan akan didasarkan pada data akurat, kebutuhan nyata masyarakat, dan prinsip tata kelola keuangan yang baik. “Kami tidak ingin program ini menjadi beban fiskal, tapi benar-benar menjadi solusi nutrisi yang berkelanjutan,” ujar Agustina.

Dengan langkah-langkah ini, BGN berharap dapat memulihkan kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah anggaran MBG benar-benar sampai ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan.

PDIP Kritik Sistem SPPG, Dorong Pemberdayaan Kantin Sekolah

Sumbawanews.com,- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengkritik keras sistem Sistem Pendanaan Pendidikan Berbasis Gugus (SPPG) yang kini diterapkan di sejumlah sekolah, menilai kebijakan itu justru memperdalam ketimpangan akses pangan sehat bagi pelajar. Dalam pandangan PDI-P, SPPG yang mengandalkan dana dari iuran siswa dan orang tua berpotensi mengabaikan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan, terutama di daerah tertinggal dan keluarga kurang mampu.

Ketua DPP PDI-P, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa pendidikan bukan komoditas yang bisa diperdagangkan. “Kantin sekolah harus menjadi ruang pemberdayaan, bukan sumber pendapatan yang membebani orang tua. Anak-anak berhak mendapat makanan bergizi tanpa harus menunggu uang jajan tersedia,” ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

PDI-P mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera merevisi kebijakan SPPG dengan mengalihkan pendanaan kantin sekolah dari iuran swadaya ke anggaran publik yang terstruktur. Partai ini menyarankan agar kantin sekolah dikelola secara mandiri oleh koperasi guru dan ibu-ibu PKK setempat, dengan dukungan logistik dari dinas pendidikan dan kesehatan. Model ini, menurut PDI-P, tidak hanya menjamin kualitas pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja lokal dan memperkuat ekonomi rakyat di sekitar sekolah.

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa lebih dari 40% sekolah dasar di luar Jawa belum memiliki kantin yang memenuhi standar gizi. Di sejumlah daerah, siswa terpaksa membawa bekal dari rumah atau membeli makanan sembarangan di pinggir jalan karena kantin sekolah tidak tersedia atau terlalu mahal.

PDI-P juga menyoroti ketidakjelasan transparansi pengelolaan dana SPPG. “Kami mendapat laporan dari guru dan orang tua bahwa uang iuran kantin sering tidak dipertanggungjawabkan. Tidak ada laporan keuangan, tidak ada audit, dan tidak ada sanksi jika terjadi penyimpangan,” ujar Anggota Komisi X DPR dari PDI-P, Suharso Monoarfa.

Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini meminta Kementerian Pendidikan segera membentuk tim pemantau independen untuk mengevaluasi implementasi SPPG di seluruh wilayah. Selain itu, PDI-P mendesak pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membangun dan memodernisasi kantin sekolah berbasis gizi seimbang, dengan prioritas pada daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terpencil).

“Kita tidak bisa membiarkan anak-anak Indonesia kelaparan di sekolah karena sistem yang salah. Pendidikan harus dimulai dari perut yang kenyang, bukan dari rekening yang kosong,” tegas Tjahjo.

GTA 6 Buka Pre-order, Harga Masih Misteri

Sumbawanews.com,- Rockstar Games resmi membuka pre-order Grand Theft Auto VI pada 25 Juni 2026, menandai titik balik penting bagi para penggemar yang telah menanti selama lebih dari satu dekade. Game legendaris ini akan tiba di pasaran pada 19 November 2026, eksklusif untuk PlayStation 5 dan Xbox Series X/S, setelah mengalami dua kali penundaan—dari musim gugur 2025 ke Mei, lalu ke November.

Cover art resmi yang dirilis dalam video 30 detik memperkenalkan dua protagonis utama, Jason dan Lucia, dalam nuansa pop-art khas GTA. Latar fiksi negara bagian Leonida—terinspirasi Florida—dihiasi flamingo, buaya, mobil sport, helikopter, dan motor, mencerminkan dunia yang lebih hidup dan penuh detail. Namun, satu hal yang masih menggantung: harga.

Meski pre-order telah dibuka di PlayStation Store dan Xbox Store, Rockstar belum mengumumkan harga resmi. Ini memicu spekulasi luas di kalangan gamer. Sebelumnya, analis dari Epyllion memperkirakan GTA 6 bisa menjadi game pertama yang dibanderol USD 100, atau sekitar Rp 1,5 juta. Namun, CEO Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, hanya mengatakan singkat: “Sangat mahal.” Pernyataan itu cukup untuk menggambarkan skala ambisi proyek ini.

Diperkirakan, biaya pengembangan GTA 6 mencapai USD 1,5 miliar—setara Rp 26 triliun—menjadikannya salah satu game termahal sepanjang sejarah. Angka ini setara dengan produksi film blockbuster Hollywood, mengingat dunia terbuka yang dua kali lebih luas dari GTA V, animasi realistis, narasi kompleks, dan teknologi mutakhir yang digunakan. Zelnick menegaskan, Take-Two memberi Rockstar kebebasan penuh: sumber daya manusia, ruang kreatif, dan dana tak terbatas—“untuk membuat game sempurna.”

Trailer gameplay terbaru masih ditunggu-tunggu, meski dua reveal sebelumnya—pada 2023 dan 2025—sudah ditonton lebih dari 446 juta kali. Para penggemar kini berharap, pengumuman harga dan trailer gameplay akan datang bersamaan, sebagai puncak dari rangkaian promosi yang telah membangun ekspektasi hingga ke level budaya pop.

Dengan GTA V yang masih menjadi game terlaris kedua sepanjang masa, Rockstar bukan hanya menjual produk—mereka menegaskan kembali dominasi mereka di industri game. Dan kali ini, dunia menunggu, bukan hanya untuk bermain, tapi untuk merasakan sebuah pengalaman yang mungkin tak akan terulang lagi.

Mahasiswa Trisakti Demo di DPR Tuntut Reformasi Sipil-Militer

Sumbawanews.com,- Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat siang, 19 Juni 2026. Aksi yang dimulai pukul 13.30 WIB itu dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Trisakti dengan tiga tuntutan utama: memulihkan ekonomi dan stabilitas politik, memberantas inkompetensi pejabat publik, serta mengembalikan supremasi sipil sebagai fondasi demokrasi.

Dalam rilis resmi di akun Instagram @bem.fh.usakti, BEM Trisakti menyebut Indonesia sedang mengalami “gawat darurat” akibat krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan negara. Mereka menilai perekonomian terus melemah, sementara program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menjadi ladang korupsi dan berujung pada kasus keracunan massal. “Ini bukan sekadar kegagalan kebijakan, tapi tanda sistem yang sudah kehilangan arah,” demikian pernyataan BEM yang dikutip Jumat pagi.

Kritik paling tajam ditujukan pada semakin kaburnya batas antara ruang sipil dan militer. BEM mengecam keterlibatan figur berlatar belakang militer dalam jabatan-jabatan sipil strategis, yang dinilai mengkhianati semangat reformasi 1998. “Supremasi sipil bukan sekadar prinsip, tapi nyawa demokrasi. Jika militer menguasai ruang sipil, maka negara ini bukan lagi milik rakyat, tapi milik kekuatan senjata,” tegas pernyataan itu.

Selain tiga tuntutan inti, mahasiswa juga menyampaikan sembilan permintaan spesifik: menurunkan harga bahan pokok, menurunkan harga BBM sekaligus memperluas kuota subsidi, menghentikan pemborosan anggaran negara, menunda dan mengevaluasi total program MBG, memperbaiki komunikasi pemerintah dengan publik, menolak revisi UU Polri, membebaskan seluruh tahanan politik, menghentikan represivitas aparat, serta mengakhiri militerisme di wilayah timur Indonesia. Mereka juga menolak kebijakan PSN (Program Sosial Nasional) yang dianggap tidak pro-rakyat.

Aksi ini sengaja dijadwalkan menjelang pertemuan antara pimpinan DPR dengan perwakilan mahasiswa yang direncanakan esok hari. Dalam sebuah pernyataan terpisah, Wakil Ketua DPR Arsul Sani menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendengar aspirasi, meski menekankan pentingnya aksi yang tetap damai dan konstitusional.

Universitas Trisakti, yang punya sejarah panjang dalam pergerakan mahasiswa—terutama setelah tragedi 12 Mei 1998—kembali menjadi pusat gerakan sipil yang menuntut keadilan struktural. Aksi kali ini bukan hanya soal kebijakan ekonomi atau anggaran, tapi sebuah panggilan moral untuk mengembalikan negara ke tangan sipil, bukan ke tangan senjata.

Dengan tema “Indonesia Gawat Darurat: Rakyat Bersatu Menggugat”, puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta diprediksi akan bergabung dalam aksi ini. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Kami Bukan Anarkis, Kami Adalah Penjaga Demokrasi” dan “Jangan Biarkan Militer Menggantikan Rakyat”.

Trump dan Iran Sepakat Kerja Sama Energi, China dan Rusia Bereaksi

Sumbawanews.com,- Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani memorandum kesepahaman (MoU) dengan Iran terkait kerja sama energi, sebuah langkah diplomatik yang mengejutkan dunia setelah bertahun-tahun ketegangan antara Washington dan Teheran. Kesepakatan itu mencakup kolaborasi dalam pengembangan teknologi minyak dan gas, serta transfer pengetahuan dalam bidang energi bersih, dengan fokus pada peningkatan efisiensi produksi dan pengurangan emisi karbon.

MoU yang ditandatangani di sela-sela pertemuan tingkat tinggi di Geneva itu menjadi titik balik dalam hubungan AS-Iran, yang sebelumnya terjebak dalam sanksi ekonomi dan retorika permusuhan sejak penarikan AS dari kesepakatan nuklir 2015. Meski tidak membahas isu nuklir secara langsung, para pengamat menilai kesepakatan ini membuka pintu bagi pembicaraan lebih luas di masa depan.

China dan Rusia, dua kekuatan global yang selama ini menjadi mitra strategis Iran, langsung merespons. Beijing menyatakan “menghargai inisiatif dialog,” namun menekankan bahwa setiap kerja sama energi harus “menghormati kedaulatan dan kepentingan bersama semua pihak.” Sementara Moskow memperingatkan bahwa “kerja sama bilateral tidak boleh mengabaikan stabilitas regional,” sebuah sinyal halus bahwa Rusia khawatir pengaruhnya di Timur Tengah bisa tergoyahkan.

Di Teheran, Presiden Masoud Pezeshkian menyebut kesepakatan itu sebagai “langkah pragmatis untuk memulihkan ekonomi rakyat,” sambil menegaskan bahwa Iran tetap berkomitmen pada prinsip kemandirian strategis. Di Washington, Menteri Energi Chris Wright mengatakan MoU ini “bukan tanda melemahnya kebijakan keamanan, tapi bukti bahwa diplomasi bisa mengubah musuh menjadi mitra.”

Analisis dari lembaga riset geopolitik di Jakarta menyebut langkah Trump ini sebagai upaya strategis menjelang pemilu 2024 — membangun narasi keberhasilan luar negeri di tengah tekanan domestik. Namun, para pakar menilai dampak jangka panjangnya akan bergantung pada sejauh mana kedua belah pihak bisa mempertahankan kepercayaan dan menghindari provokasi baru.

Kesepakatan ini belum diratifikasi oleh Kongres AS, dan sejumlah anggota parlemen Republik maupun Demokrat sudah menyatakan kekhawatiran. Sementara itu, Uni Eropa meminta klarifikasi lebih lanjut, dan negara-negara Teluk menunggu dengan hati-hati, mengingat potensi perubahan keseimbangan kekuatan di kawasan.

Espresso Murah Meriah: Breville dan Ninja Diskon Hingga Rp3 Juta

Sumbawanews.com,- Amazon Prime Day 2026 membawa penawaran terbesar tahun ini untuk dua mesin espresso paling populer di dunia: Breville Barista Express dan Ninja Luxe Cafe Pro. Keduanya mengalami potongan harga hingga Rp3 juta, menjadikannya momen terbaik bagi para pencinta kopi rumahan untuk mengganti kebiasaan beli kopi di kedai dengan investasi jangka panjang yang lebih hemat.

Breville Barista Express, yang telah mendominasi penjualan kategori mesin espresso semi-otomatis selama lebih dari satu dekade, kini tersedia dengan harga Rp5 juta—turun dari Rp6,9 juta atau diskon 28%. Ini adalah harga terendah yang pernah tercatat dalam lima tahun terakhir. Dengan grinder terintegrasi, steam wand presisi, dan desain yang ramah pemula, mesin ini menjadi pilihan ideal bagi mereka yang ingin menghasilkan espresso berkualitas kafe tanpa harus menguasai teknik barista profesional. Keandalannya tak perlu diragukan: Julian Chokkattu, Senior Gear Editor WIRED, telah menggunakannya secara rutin selama tujuh tahun tanpa gangguan signifikan. Reputasi Breville dalam layanan purna jual juga menjadi nilai tambah, terutama untuk perangkat yang dirancang bertahan puluhan tahun.

Di sisi lain, Ninja Luxe Cafe Pro menawarkan alternatif menarik dengan harga Rp5,99 juta—diskon Rp150 ribu dari harga normal Rp7,5 juta. Meski baru memasuki pasar espresso pada 2024, produk ini langsung mengejutkan dengan performa luar biasa, terutama pada sistem pengocok susu magnetik yang menghasilkan foam halus dan konsisten, bahkan melebihi beberapa pesaing harga tinggi. Fitur “bean assist” yang membantu menyesuaikan ukuran gilingan sesuai biji kopi, serta tamping lever manual dan spout air panas, membuatnya unggul dibanding versi lebih murahnya. Meski fungsi drip coffee-nya kurang optimal, Ninja justru menonjol sebagai pilihan utama bagi penggemar latte dan cappuccino yang mengutamakan kemudahan dan kualitas susu.

Kedua mesin ini bukan sekadar alat rumah tangga—mereka adalah investasi dalam pengalaman kopi harian. Dengan harga yang kini terjangkau, membeli salah satunya berarti menghentikan pengeluaran rutin sebesar Rp70 ribu per hari untuk kopi kemasan, dan menggantinya dengan ritual yang lebih personal, lebih sehat, dan jauh lebih ekonomis dalam jangka panjang.

Penawaran ini berlaku terbatas, dan stok terbatas. Bagi yang serius mengejar kopi berkualitas tinggi tanpa harus membayar harga kafe, waktu terbaik untuk bertindak adalah sekarang.

Berita Terkini

Rio Ferdinand Tegur Narasi Berlebihan Soal Timnas Inggris

Sumbawanews.com,- Legenda Manchester United dan mantan kapten Timnas Inggris, Rio Ferdinand, angkat suara mengecam narasi media yang berlebihan dan tidak seimbang terhadap timnya di...

Pemain Garuda Menarik Perhatian Eropa, Marselino dan Romeny Mulai Latihan

Sumbawanews.com,- Bursa transfer musim panas 2026 membawa angin segar bagi pemain Timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri. Sejumlah nama mulai menunjukkan stabilitas karier...

Mees Hilgers Terjebak Kontrak, Agen Dianggap Jadi Dalang Krisis di FC Twente

Sumbawanews.com,- Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers terperangkap dalam spiralisasi kontrak yang memperpanjang ikatannya dengan FC Twente hingga musim 2027, meski ia jelas ingin berpindah....

Persebaya Datangkan Yusuf Meilana untuk Solusi Fleksibilitas Taktis

Sumbawanews.com,- Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengungkap alasan mendasar di balik keputusan mendatangkan Yusuf Meilana dari Persik Kediri: kebutuhan akan pemain serba bisa yang...

Berita Utama