Tuesday, June 23, 2026
Home Blog Page 100

Perempuan Turun Jalan Tolak MBG dan BBM Mahal

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Aliansi Perempuan Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026, menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pembukaan lapangan kerja yang adil. Aksi yang diprediksi diikuti lebih dari seratus perempuan dari berbagai lapisan sosial ini merupakan respons terhadap krisis ekonomi yang semakin membebanai rumah tangga, terutama kaum perempuan yang berada di garis depan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

Dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta pada Rabu, 17 Juni, Mutiara Ika Pratiwi, Ketua Nasional Perempuan Mahardhika dan salah satu perwakilan aliansi, menjelaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes terhadap kebijakan tunggal, melainkan akumulasi frustasi akibat serangkaian keputusan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. “Ini adalah suara perempuan buruh, ibu rumah tangga, dan pekerja rumah tangga yang terjepit antara harga bahan pokok yang melambung dan upah yang stagnan,” ujarnya.

Ratusan peserta akan bergerak dalam long march dari Kawasan Dukuh Atas menuju Istana Negara, membawa perkakas dapur—seperti panci, sendok, dan wajan—sebagai simbol bahwa memasak sehari-hari kini menjadi tantangan besar. Mereka juga mengenakan pakaian warna merah muda, warna yang menjadi representasi kelembutan sekaligus keteguhan dalam perjuangan.

Tiga tuntutan utama yang dibawa adalah: pertama, menurunkan harga BBM yang dinilai menjadi pemicu inflasi bahan pokok; kedua, menghentikan program MBG yang dianggap sebagai proyek populis dengan dampak nyata yang minim dan alokasi anggaran yang tidak transparan; serta ketiga, menagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi sistem perburuhan, termasuk penghapusan tenaga kerja outsourcing dan peningkatan jaminan sosial bagi buruh.

Mutiara menegaskan, kenaikan BBM telah menciptakan efek domino yang mematikan: harga sembako melonjak, pengusaha kecil gulung tikar, dan ribuan pekerja rumah tangga (PRT) kehilangan pekerjaan karena majikan mereka tidak mampu lagi menanggung biaya hidup yang lebih tinggi. “Kami bukan menolak program bantuan sosial, tapi kami menolak program yang lebih mengutamakan citra daripada solusi nyata,” tegasnya.

Ia juga menyoroti ketidakjelasan kinerja Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh yang sejak diluncurkan hingga kini belum menunjukkan langkah konkret. Janji Presiden untuk memberi perlindungan kepada buruh, menurutnya, hanya menjadi retorika yang menguap di tengah realitas lapangan yang semakin sulit.

Aliansi ini mengajak seluruh masyarakat yang merasakan beban serupa untuk bergabung dalam aksi damai. Mereka juga meminta pemerintah tidak mengulangi pola penghadangan seperti yang terjadi pada aksi mahasiswa sebelumnya. “Kami tidak ingin berdemo sebagai lawan, tapi sebagai mitra yang ingin didengar,” kata Mutiara.

Aksi ini menjadi indikator kuat bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah menyebar ke jantung rumah tangga Indonesia—tempat perempuan menjadi penjaga ketahanan keluarga di tengah badai krisis.

AS dan Iran Siap Teken Kesepakatan Damai di Swiss

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Amerika Serikat dan Iran akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Burgenstock, Swiss, pada Jumat, 19 Juni, sebagai langkah pertama menuju penghentian konflik bersenjata yang meletus sejak akhir Februari. Lokasi yang sama pernah menjadi tuan rumah KTT perdamaian Ukraina pada 2024 itu dipilih setelah disepakati oleh mediator Pakistan dan Qatar, serta kedua belah pihak yang terlibat.

Kementerian Luar Negeri Swiss mengonfirmasi perannya sebagai tuan rumah netral, bertugas menciptakan lingkungan diplomatik dan logistik yang memungkinkan pertemuan berjalan lancar. “Swiss berkomitmen mendukung upaya perdamaian melalui diplomasi netral,” demikian pernyataan resmi kementerian itu, seperti dikutip Swiss Info.

Dari sisi Iran, delegasi akan dipimpin oleh Ketua DPR sekaligus mantan komandan Garda Revolusi Islam, Mohammed Bagher Ghalibaf. Konfirmasi ini diberikan langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Politik, Majid Takht Ravanchi, yang menyatakan Ghalibaf akan hadir secara pribadi untuk menandatangani dokumen tersebut.

Sementara itu, perwakilan Amerika Serikat kemungkinan besar akan dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance. Vance, yang sebelumnya memimpin delegasi AS dalam negosiasi awal di Islamabad pada April lalu, telah mengonfirmasi rencananya untuk hadir di Swiss. Dalam wawancara dengan Fox News, ia menyatakan: “Saya berencana hadir, tetapi tidak menutup kemungkinan Presiden Trump juga akan datang.”

Meski demikian, Gedung Putih hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kepastian kehadiran Trump. Sementara itu, sumber-sumber di Washington mengindikasikan bahwa keputusan akhir akan diambil dalam beberapa hari mendekati tanggal penandatanganan, tergantung pada dinamika politik domestik dan perkembangan terakhir dalam proses negosiasi.

MoU yang akan ditandatangani tidak bersifat final, melainkan berfungsi sebagai kerangka dasar bagi pembicaraan lebih lanjut mengenai penarikan pasukan, pencabutan sanksi, dan pembatasan program nuklir Iran. Kedua belah pihak sepakat bahwa kesepakatan ini menjadi titik balik krusial setelah empat bulan ketegangan militer yang memicu kekhawatiran global akan meledaknya konflik regional.

Dengan kehadiran tokoh-tokoh kunci dari kedua negara, pertemuan di Swiss bukan sekadar ritual diplomatik—melainkan ujian nyata apakah diplomasi bisa mengalahkan perang.

Perlinsos Digital Siap Diluncurkan Akhir 2026

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan peluncuran nasional sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital pada Oktober atau November 2026. Dalam jumpa pers di Jakarta, Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan secara resmi meresmikan sistem terintegrasi ini di 541 kabupaten, dengan harapan 80 hingga 90 persen wilayah sudah siap menggunakannya pada saat itu.

Sistem yang dibangun berbasis Infrastruktur Publik Digital (DPI) ini dirancang untuk mengakhiri fragmentasi data bantuan sosial yang selama ini menghambat ketepatan sasaran. Dengan mengintegrasikan KTP, kartu keluarga, dan data kependudukan ke dalam satu platform digital, pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial tepat sasaran, cepat disalurkan, dan minim penyalahgunaan.

Saat ini, uji coba telah berjalan di 42 kabupaten/kota, termasuk Surabaya, Banyuwangi, dan Bali. Luhut menegaskan, seluruh masyarakat di wilayah pilot project diharapkan telah menyelesaikan pendaftaran pada Juli mendatang. Jika target tercapai, sekitar 35 juta penerima bansos akan terdaftar secara digital dalam waktu singkat.

“Sambil jalan, kita bangun sistemnya. Akhir tahun ini, kita ingin semua sudah berjalan,” ujar Luhut, yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Ia menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci keberhasilan program ini—sehingga Presiden Prabowo nantinya dapat mengambil keputusan berbasis informasi yang real-time dan terverifikasi.

Untuk memastikan implementasi berjalan lancar, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan langsung ke lokasi uji coba pada 6–9 Juli mendatang. Pemantauan ini akan fokus pada proses pendaftaran, akses teknologi, dan respons masyarakat di daerah yang menjadi percontohan.

Perlinsos digital bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan perubahan paradigma dalam pemberian bantuan sosial: dari yang bersifat reaktif dan berbasis laporan manual, menjadi proaktif dan berbasis data akurat. Dengan sistem ini, pemerintah menargetkan penghapusan duplikasi, penyalahgunaan, dan ketidakadilan dalam distribusi bansos—menghadirkan perlindungan sosial yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Masyarakat Adat Jadi Mitra Strategis Atasi Degradasi Lahan

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng masyarakat adat sebagai kekuatan utama dalam upaya memulihkan lahan-lahan kritis di seluruh penjuru Nusantara. Dalam langkah strategis yang menggabungkan ilmu tradisional dan kebijakan nasional, pemerintah resmi meluncurkan peta jalan perlindungan dan pemajuan kearifan lokal sebagai fondasi konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan lingkungan hidup.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Rasio Ridho Sani, menjelaskan bahwa inisiatif ini diluncurkan tepat pada Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia, 17 Juni 2026. “Kami tidak lagi hanya menanam pohon secara teknis. Kami belajar dari mereka yang telah menjaga hutan, sungai, dan tanah selama berabad-abad—sebelum negara ini merdeka,” ujarnya usai menggelar Kick Off Meeting di Jakarta.

Pendekatan ini sejalan dengan visi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Moh Jumhur Hidayat, yang sebelumnya menegaskan perlunya “pertobatan ekologis nasional”—sebuah perubahan mendasar dalam cara manusia memandang alam. “Kita tidak cukup hanya menyadari kerusakan. Kita harus berubah, berbalik arah, dan menjadi bagian dari solusi,” tegas Jumhur dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Bogor, 15 Juni lalu.

Sebagai bagian dari gerakan besar ini, pemerintah menargetkan penanaman dua miliar pohon di seluruh Indonesia, dengan penekanan khusus pada bambu sebagai solusi berbasis alam (nature-based solutions). Bambu, yang selama ini dianggap sebagai tanaman pinggiran, kini diposisikan sebagai pahlawan ekologis: mampu menahan erosi, menjaga tata air, menyerap karbon dalam jumlah besar, sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat melalui industri kerajinan dan konstruksi ramah lingkungan.

KLHK menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak diukur semata dari jumlah pohon yang ditanam, melainkan dari sejauh mana kesadaran kolektif tumbuh di kalangan masyarakat. “Ketika masyarakat adat kembali mengelola hutan sesuai adat, ketika ritual adat menghormati siklus alam, ketika larangan membakar lahan dipatuhi bukan karena aturan, tapi karena keyakinan—maka itulah pertobatan ekologis yang sesungguhnya,” ujar Rasio.

Dalam praktiknya, KLHK akan membentuk tim bersama para tetua adat, pemangku kepentingan lokal, dan ilmuwan lingkungan untuk mendokumentasikan, memvalidasi, dan mengintegrasikan praktik-praktik tradisional ke dalam kebijakan nasional. Mulai dari sistem tebang pilih dan tanam ulang di Kalimantan, sistem irigasi tradisional di Bali, hingga pengelolaan lahan berbasis rotasi di Papua—semua akan menjadi rujukan.

Langkah ini sekaligus menjadi respons terhadap laporan PBB yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat degradasi lahan tertinggi di Asia Tenggara. Dengan mengembalikan otoritas pengelolaan lingkungan kepada yang paling memahami tanahnya, pemerintah berharap dapat mempercepat pemulihan ekosistem sekaligus menghormati hak-hak konstitusional masyarakat adat.

Di tengah krisis iklim yang semakin nyata, Indonesia kini memilih jalan yang berbeda: bukan hanya memerintah alam, tapi belajar darinya. Dan dalam perjalanan itu, masyarakat adat bukan lagi pihak yang dilibatkan—mereka adalah pemimpin.

Menag Usul Tambahan Anggaran Rp41,8 Triliun untuk Pendidikan Agama

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp41,89 triliun untuk tahun anggaran 2027, guna memperkuat layanan pendidikan agama dan keagamaan di seluruh Indonesia. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6/2026), sebagai respons terhadap keterbatasan pagu indikatif awal yang hanya sebesar Rp87,66 triliun.

Dalam paparannya, Nasaruddin menjelaskan bahwa peningkatan anggaran diperlukan untuk menutup kesenjangan kebutuhan operasional yang belum terakomodasi, terutama dalam tiga pilar utama: kesejahteraan guru non-ASN, revitalisasi madrasah dan sekolah keagamaan, serta penguatan kelembagaan pesantren. Tambahan dana tersebut akan dialokasikan untuk belanja pegawai, operasional satuan kerja, dukungan penyelenggaraan pendidikan, serta kebutuhan strategis lainnya yang mendukung kesinambungan layanan bidang agama dan pendidikan.

“Kami tidak hanya meminta tambahan anggaran, tapi memperjuangkan keberlanjutan layanan yang menjadi tulang punggung pendidikan karakter bangsa,” ujar Nasaruddin. Ia menekankan bahwa sebagian besar peningkatan anggaran ditujukan untuk afirmasi insentif bagi guru madrasah non-ASN yang belum bersertifikat pendidik, serta percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan agama di daerah tertinggal.

Anggaran tambahan ini juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun yang menjadi prioritas nasional, serta memperkuat kerukunan umat beragama melalui pendidikan yang inklusif dan berbasis nilai. Sebelumnya, Kemenag telah mengalokasikan Rp27,9 triliun dalam pagu awal, namun menurut kajian internal, angka itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan riil di lapangan, terutama setelah peningkatan jumlah peserta didik dan kompleksitas tugas penyelenggaraan pendidikan agama di era pasca-pandemi.

Usulan ini menjadi bagian dari serangkaian permintaan penyesuaian anggaran yang diajukan sejumlah kementerian menjelang penyusunan RAPBN 2027. Jika disetujui, tambahan dana Rp41,89 triliun akan menjadikan total anggaran Kemenag tahun depan mencapai lebih dari Rp129 triliun—menjadi yang terbesar dalam sejarah kementerian ini.

Pendidikan agama, menurut Nasaruddin, bukan sekadar urusan ibadah, tapi fondasi pembentukan kepribadian bangsa. “Tanpa pendidikan agama yang memadai, kita berisiko kehilangan identitas sekaligus kehilangan arah moral dalam menghadapi tantangan zaman,” tegasnya.

DPR RI saat ini sedang mempertimbangkan usulan tersebut dalam proses penyusunan rancangan anggaran yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat teknis. Jika disetujui, pencairan dana diharapkan dapat dimulai sejak triwulan pertama 2027, guna memastikan tidak ada gangguan terhadap layanan pendidikan agama di seluruh pelosok negeri.

MBG adalah Janji Prabowo, Bukan Pilihan Opsional

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan komitmen politik yang telah diikrarkan Presiden Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres. Ia menolak tuntutan sekelompok mahasiswa untuk menghentikan program tersebut, menyebut permintaan itu sebagai kesalahan mendasar dalam memahami legitimasi kepemimpinan.

“MBG tidak bisa dihentikan begitu saja hanya karena ada protes teknis atau kritik sepihak,” ujar Qodari di Jakarta, Rabu (17/6/2026). “Prabowo dipilih oleh 96 juta rakyat Indonesia bukan karena nama atau citra, tapi karena visi dan program kerjanya. Menghentikan MBG berarti mengingkari suara rakyat yang mempercayakannya memimpin.”

Qodari menekankan, menuntut penghentian MBG sama saja dengan meminta presiden untuk tidak menepati janji kampanye—sebuah tindakan yang, menurutnya, bertentangan dengan prinsip demokrasi. “Ini bukan soal kebijakan semata, tapi soal kepercayaan. Rakyat memilihnya karena ia berjanji akan memberi makan bergizi kepada anak-anak, ibu hamil, dan lansia yang membutuhkan. Menghentikannya? Itu bukan kritik, itu pengingkaran.”

Ia menambahkan, kritik terhadap implementasi program—misalnya terkait distribusi, efisiensi, atau dugaan penyimpangan—tetap diterima dan akan ditindaklanjuti secara teknis. Namun, menolak eksistensi MBG secara keseluruhan adalah langkah yang tidak sejalan dengan mandat elektoral. “Kalau ada yang kurang, kita perbaiki. Tapi kalau yang diminta adalah menghapusnya, itu bukan perbaikan, itu pembatalan mandat.”

Pernyataan Qodari muncul di tengah gelombang aksi mahasiswa yang mempertanyakan anggaran dan transparansi MBG, sementara sejumlah organisasi masyarakat, termasuk Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, justru melaporkan manfaat nyata program ini bagi jutaan keluarga miskin. Di sisi lain, Kejaksaan Agung tengah menggali dugaan korupsi terkait penyaluran dana MBG, dengan sejumlah nama, termasuk Sony Sonjaya, dipanggil untuk dimintai keterangan.

Qodari menutup pernyataannya dengan seruan agar kritik tetap berjalan dalam koridor konstruktif. “Kami terbuka terhadap evaluasi, tapi kami tidak akan membiarkan janji-janji rakyat dirobek hanya karena ada yang tidak suka cara pelaksanaannya.”

MBG, dalam pandangan pemerintah, bukan sekadar program bantuan sosial. Ia adalah simbol komitmen presiden untuk menjamin hak dasar rakyat—makan bergizi—sebagai bagian dari visi membangun Indonesia yang lebih adil dan berdaulat pangan.

Sony Sonjaya Tegaskan Telah Buka Semua Nama

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Kuasa hukum mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Krisna Murti, membantah tudingan bahwa kliennya menutupi identitas pihak-pihak terkait dalam kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, seluruh nama yang diketahui telah disampaikan Sony secara lengkap selama pemeriksaan di Kejaksaan Agung.

Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap pengacara sekaligus mantan anggota tim hukum Sony, Elza Syarief, yang baru-baru ini mengumumkan mundur dari kasus tersebut. Elza menyatakan merasa “dibohongi” karena informasi baru dari Kejagung menyebut bahwa Sony diduga menerima uang rutin dari Asep Yusuf Somantri, orang kepercayaannya yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Setahu saya, Pak Sony sudah buka semua dalam BAP. Saya enggak mengerti arahnya ke mana Bu Elza,” ujar Krisna kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/6). Ia menambahkan, selama masa pendampingan hukum, baik dirinya maupun Elza sama-sama hadir dalam proses pemeriksaan, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan dari penyidik.

Krisna juga menegaskan bahwa mundurnya Elza bukan atas kehendak sendiri, melainkan karena kuasa hukumnya dicabut oleh keluarga Sony. “Bukan mundur, tapi dicabut. Saya baru tahu dari staf keluarga pada Senin lalu,” katanya.

Sebelumnya, Elza mengaku memutuskan mengundurkan diri sejak Kejagung menetapkan Asep sebagai tersangka. Ia menyatakan kekecewaan karena Sony, yang sebelumnya bersumpah bersih, ternyata diduga menerima aliran dana dari Asep secara berkala. “Bagaimana mau minta justice collaboration kalau ada yang ditutupi? Saya merasa ada yang dibuka, ada yang dilindungi,” ujar Elza dalam pernyataan tertulis pada Selasa (16/6).

Kasus ini kini menjadi sorotan publik, terutama setelah Kejagung juga menetapkan Kepala BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka. Dalam perkembangan terbaru, Sony Sonjaya dijadwalkan kembali diperiksa sebagai tersangka, sementara Elza Syarief menyatakan tidak akan lagi terlibat dalam proses hukum yang menjerat mantan kliennya itu.

Krisna menegaskan, pihaknya tetap kooperatif dengan penyidik dan siap menjawab semua pertanyaan hukum yang muncul. “Kami tidak punya alasan untuk menutupi apa pun. Yang penting kebenaran hukum yang berjalan,” tegasnya.

iPhone Tak Lagi Diganti Setiap Dua Tahun

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Pengguna iPhone kini lebih memilih bertahan dengan perangkat lama, bukan karena tak mampu beli yang baru, tapi karena tak lagi perlu.

Dulu, ganti iPhone setiap dua tahun adalah ritual wajib—bayar cicilan, antre di gerai, lalu pamer perangkat terbaru. Tapi kini, ritme itu berubah. Di tengah lonjakan harga dan stabilitas performa yang luar biasa, pengguna mulai menahan diri. Banyak yang mempertahankan iPhone mereka hingga empat, bahkan enam tahun—jauh melampaui siklus upgrade yang pernah menjadi norma.

Bukan tanpa alasan. Perangkat iPhone modern, terutama sejak seri iPhone 12, dibangun dengan teknologi Ceramic Shield dan sertifikasi IP68 yang membuatnya tahan terhadap benturan dan air hingga kedalaman enam meter. Layar tak mudah retak, bodi tak cepat aus, dan baterai—meski sudah berusia beberapa tahun—masih bisa bertahan dengan ganti unit seharga ratusan ribu rupiah. “Saya pakai iPhone 11 Pro dari 2019, baru upgrade ke iPhone 17 tahun lalu. Tidak ada lag, tidak ada masalah. Saya ganti bukan karena rusak, tapi karena ingin coba fitur kamera baru,” ujar seorang pengguna di forum diskusi teknologi.

Fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, tapi bukti keberhasilan strategi Apple: membangun produk yang awet. Dulu, penurunan performa setelah dua tahun jadi senjata ampuh untuk mendorong pembelian ulang. Kini, pembaruan sistem operasi tetap dioptimalkan untuk perangkat lama—iOS 27 masih mendukung iPhone dari generasi 2018, dan pengguna tak lagi merasa “ketinggalan zaman” hanya karena belum punya model terbaru.

Ironisnya, meski siklus upgrade melambat, pendapatan Apple justru mencatat rekor. Pada kuartal kedua 2026, perusahaan ini menghasilkan USD 111,2 miliar—angka tertinggi sepanjang sejarah. Loyalitas pengguna terhadap ekosistem Apple—mulai dari iCloud, AirPods, hingga Apple Watch—tetap menjadi penggerak utama pendapatan. Mereka tak perlu beli iPhone tiap tahun, tapi tetap membeli produk Apple lainnya.

Di tengah tren global yang mendorong keberlanjutan, iPhone yang bertahan lama justru menjadi simbol kualitas, bukan kemewahan. Pengguna tak lagi membeli karena gengsi, tapi karena percaya: perangkat ini tak akan mengecewakan—bahkan setelah bertahun-tahun digunakan. Dan mungkin, itulah akhir dari era “ganti hp tiap dua tahun”. Bukan karena tak ada inovasi, tapi karena inovasi kini dibangun untuk bertahan, bukan untuk usang.

Menteri Israel Batal ke AS karena Visa Ditolak

By
Redaksi
-

Sumbawanews.com,- Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, membatalkan rencana perjalanan keluarganya ke Amerika Serikat setelah mengalami hambatan serius dalam proses permohonan visa. Menurut laporan media Israel, *Haaretz*, Kedutaan Besar AS meminta Ben Gvir untuk hadir secara langsung guna memberikan sidik jari biometrik — sebuah prosedur yang biasanya tidak wajib bagi pejabat tinggi negara sekutu.

Namun, sejumlah sumber di Timur Tengah menilai permintaan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sinyal keengganan pemerintah AS untuk memberikan akses kepadanya. Media *Middle East Monitor* menyebut langkah ini sebagai respons diplomatis terhadap kontroversi berulang yang melibatkan Ben Gvir, yang telah dilarang masuk ke sejumlah negara Eropa, termasuk Spanyol, karena tindakan provokatifnya terhadap aktivis pro-Palestina.

Baru-baru ini, ia menjadi sorotan global setelah mengunggah video di platform X (sebelumnya Twitter) yang menunjukkan para relawan dari Global Sumud Flotilla — kelompok aktivis yang ditangkap di Pelabuhan Ashdod — dalam keadaan tangan terikat dan dipaksa sujud oleh petugas Israel. Dalam rekaman itu, Ben Gvir terlihat tersenyum sambil berjalan melewati para aktivis, bahkan menyaksikan salah seorang dari mereka ditampar tanpa berusaha menghentikan tindakan itu. Kalimatnya yang terkenal: “Selamat datang di Israel,” pun menjadi simbol kebijakan represif yang ia dukung.

Ben Gvir juga dikenal sebagai tokoh paling vokal dalam upaya menggoyang status quo di Masjid Al-Aqsa. Ia kerap memaksa masuk ke kompleks suci itu, meskipun perjanjian internasional secara tegas membatasi akses non-Muslim hanya sebagai pengunjung, tanpa izin untuk beribadah. Umat Yahudi, termasuk Ben Gvir, diharuskan beribadah di Tembok Ratapan — lokasi terpisah di luar kompleks Al-Aqsa — bukan di dalamnya. Tindakannya di situs suci ini telah memicu kemarahan luas di dunia Muslim dan mendapat kecaman dari PBB serta organisasi kemanusiaan.

Kebijakan AS yang tampaknya menunda atau menghalangi perjalanan Ben Gvir datang di tengah ketegangan diplomatik yang memanas antara Washington dan Tel Aviv. Presiden AS Donald Trump, yang baru saja kembali menjabat, sebelumnya terbukti frustrasi terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas kegagalan mencapai kesepakatan damai dengan Iran, serta keputusan Israel yang mengabaikan tekanan internasional untuk menghentikan serangan di Lebanon dan menutup akses ke situs-situs keagamaan Palestina.

Dengan batalnya rencana perjalanan Ben Gvir, banyak pengamat melihat ini sebagai bagian dari kalkulasi diplomasi AS yang semakin enggan memberikan legitimasi kepada tokoh-tokoh yang dianggap memperdalam konflik, bukan menyelesaikannya. Bagi banyak pihak, keputusan ini bukan sekadar soal visa — tapi soal batas moral yang kini mulai ditegakkan, bahkan oleh sekutu sekalipun.

1...99100101...3,346Page 100 of 3,346

Berita Terkini

All

DKI Apresiasi Karangan Bunga Hitam Putih dari Dedi Mulyadi

Nasional Redaksi -
Sumbawanews.com,- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut hangat karangan bunga hitam putih yang dikirim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam perayaan HUT ke-499 Jakarta pada...

Portugal Menang Telak 12-0, Ronaldo Cetak Semua Gol? Fakta Sebenarnya

Olah Raga Redaksi -
Sumbawanews.com,- Tidak ada laga resmi Timnas Portugal melawan Uzbekistan dengan skor 12-0 dalam Piala Dunia 2026—dan Cristiano Ronaldo tidak pernah mencetak 12 gol dalam...

NU Hadir di Semua Partai, Prabowo: Belajar Politik dari Sana

Nasional Redaksi -
Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kader Nahdlatul Ulama (NU) tak hanya tersebar luas di pemerintahan, tapi juga menjadi tulang punggung di hampir seluruh...

Israel dan Mesir: Perang yang Diprediksi 15 Tahun Mendatang

Internasional Redaksi -
Sumbawanews.com,- Aktivis Zionis ternama Amiad Cohen memprediksi bahwa dalam waktu 15 tahun, Israel akan terlibat dalam konflik militer dengan Mesir. Pernyataan ini disampaikan Cohen...

Berita Utama

Punya Ide dan Berani Curhat? Ayo menjadi Citizen Jurnalism.   Klik disini untuk mengirimakan artikel ke redaksi Sumbawanews
Contact us: [email protected]