Saturday, June 13, 2026
Home Blog Page 33

Koalisi Sipil Ancam Aksi Massal di BGN

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menyegel Gedung Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juni 2026, sebagai simbol protes terhadap kegagalan sistemik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi simbolik itu diikuti oleh puluhan aktivis, peneliti, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang menuntut penghentian sementara program senilai puluhan triliun rupiah itu, serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, transparansi, dan akuntabilitasnya.

Dalam konferensi pers usai penyegelan, Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia menyatakan, MBG — yang diluncurkan pada 31 Oktober 2025 — telah gagal memenuhi tujuan dasarnya: memerangi malnutrisi. Sebaliknya, program ini justru menjadi lahan subur bagi korupsi, konflik kepentingan, dan ketidakjelasan prosedur. “Ini bukan program pangan, tapi bancakan gizi nasional,” tegasnya.

Tuntutan koalisi jelas: hentikan sementara MBG selama 30 hari, lalu lakukan audit independen yang melibatkan masyarakat sipil, bukan hanya birokrasi dalam negeri. Selama periode itu, BGN wajib merevisi seluruh mekanisme pengadaan, memperbaiki kriteria penerima manfaat, dan membuka proses penunjukan mitra penyedia makanan secara transparan — khususnya melalui e-Katalog lokal agar UMKM bisa berperan.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Penelitian Celios pada 2024 sudah memperingatkan empat celah korupsi potensial dalam MBG: manipulasi data penerima, penyimpangan anggaran, pengadaan barang tidak kompetitif, dan lemahnya pengawasan. Kini, peringatan itu terbukti: Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan pejabat BGN — Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung — sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan MBG periode 2025–2026.

Bhima Yudhistira dari Celios menegaskan, pemerintah sengaja mengabaikan saran teknis sejak awal. “Kami sudah beri peta jalan, tapi yang didengar hanya suara yang menguntungkan proyek. Hasilnya? Anak-anak di Cianjur keracunan, sementara dana miliaran rupiah menguap tanpa jejak jelas.”

Kritik juga menyasar ketiadaan indikator kinerja yang jelas. BGN hanya mengacu pada target jumlah penerima dalam RPJMN, tanpa mempertimbangkan kriteria kesehatan, kemiskinan, atau kerentanan gizi. “Bagaimana mungkin program gizi bisa tepat sasaran jika tidak tahu siapa yang benar-benar butuh?” tanya Agus.

Lebih jauh, koalisi mempertanyakan proses penunjukan yayasan penyedia makanan yang dilakukan secara tertutup. Tidak ada kompetisi terbuka, tidak ada audit terhadap kapasitas logistik, dan tidak ada keterlibatan pelaku usaha lokal. “Di mana UMKM? Di mana keadilan distribusi? Semua terabaikan demi efisiensi administratif yang ternyata hanya menguntungkan segelintir pihak,” ujar Agus.

Dengan tegas, MBG Watch memberi tenggat 30 hari bagi BGN untuk menunjukkan komitmen nyata perbaikan. Jika tidak, aksi akan kembali — dengan massa yang jauh lebih besar, lebih terorganisasi, dan lebih luas jangkauannya. “Kami tidak akan berhenti sampai program ini benar-benar berubah, atau dihentikan. Rakyat tidak bisa lagi jadi korban dari kebijakan yang dibuat tanpa hati nurani.”

Kepala BGN Nanik S. Deyang, yang baru menjabat, belum memberikan respons resmi terhadap tuntutan ini. Namun, tekanan publik kini semakin mengeras — bukan hanya dari aktivis, tapi juga dari para orang tua, guru, dan warga yang melihat anak-anak mereka kehilangan hak dasar: makan bergizi, bukan makan yang beracun.

AS Bantah Kapal Perangnya Diserang Iran di Selat Hormuz

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Komando Pusat AS (CENTCOM) secara tegas membantah klaim Iran bahwa kapal perang Amerika menjadi sasaran serangan di Selat Hormuz. Dalam pernyataan resmi di platform X pada Rabu (10/6), CENTCOM menegaskan bahwa tidak ada satu pun kapal milik Angkatan Laut AS yang mengalami kerusakan atau serangan fisik selama operasi di wilayah strategis tersebut.

Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) melalui unit Khatam Al Anbiya mengklaim terjadi baku tembak antara marinir Iran dan kapal-kapal AS di perairan sempit itu. Klaim itu disertai pernyataan bahwa Selat Hormuz kini ditutup sepenuhnya untuk semua kapal, termasuk tanker minyak dan kapal komersial, sebagai respons atas serangan udara AS yang dilancarkan terhadap sejumlah lokasi di provinsi Hormozgan.

Namun, pejabat militer AS menolak semua narasi tersebut. Menurut sumber yang berbicara kepada Fox News, tidak ada kontak senjata di laut, dan operasi militer AS tetap berfokus pada serangan udara terhadap target di wilayah Iran, bukan pertempuran maritim. “Tidak ada kapal perang AS yang terkena serangan,” tegas CENTCOM.

Sementara itu, IRGC menyatakan telah menargetkan dua kapal tanker minyak di Selat Hormuz, meski belum memberikan identitas atau konfirmasi independen mengenai kapal-kapal tersebut maupun adanya korban jiwa. Pernyataan Iran ini muncul di tengah eskalasi ketegangan yang semakin memanas, dengan Presiden Donald Trump sebelumnya mengklaim bahwa Iran “memohon” AS menghentikan serangan—klaim yang langsung dibantah oleh pihak Teheran.

AS tetap mempertahankan bahwa lalu lintas maritim di Selat Hormuz masih berjalan normal, menolak klaim Iran bahwa jalur strategis pengiriman minyak global itu telah ditutup. Pernyataan ini sejalan dengan laporan satelit dan pemantauan maritim oleh negara-negara sekutu yang tidak mendeteksi gangguan signifikan terhadap arus kapal komersial.

Ketegangan di Selat Hormuz kini menjadi titik panas baru dalam konflik AS-Iran yang telah berlangsung berbulan-bulan, dengan kedua belah pihak saling melempar tuduhan, klaim keberhasilan serangan, dan penutupan jalur strategis—semua tanpa konfirmasi independen yang kredibel. Di tengah kekacauan informasi, satu hal yang jelas: AS dan Iran kini berada di ambang perang tanpa perang, di mana setiap pernyataan bisa menjadi korek api yang memicu ledakan lebih besar.

Iran Balas Serangan AS dengan Serang Pangkalan di Teluk

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan drone terhadap dua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah—Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain dan Pangkalan Udara Ali Al Salem serta Ahmad Al-Jaber di Kuwait—pada Kamis pagi, 11 Juni 2026. Serangan itu diklaim sebagai balasan atas serangan udara AS yang menargetkan sejumlah lokasi di dalam Iran, termasuk Pulau Qeshm, Bandar Abbas, dan Sirik, yang menurut Tehran menghancurkan dua waduk air dan merusak menara telekomunikasi.

Selain itu, IRGC menyatakan dua kapal tanker minyak yang berusaha melintasi Selat Hormuz secara “ilegal” juga menjadi sasaran serangan. Dalam pernyataan resmi, mereka menutup seluruh lalu lintas maritim di jalur strategis itu hingga pemberitahuan lebih lanjut, memperdalam krisis pasokan energi global yang telah memicu kenaikan harga minyak dan pangan.

Serangan ini memperdalam siklus balas-membalas yang memanas sejak Rabu, ketika AS, atas perintah Presiden Donald Trump, melancarkan serangan udara terhadap “berbagai target” di Iran sebagai respons atas apa yang disebutnya sebagai “agresi Iran yang tidak beralasan dan berkelanjutan.” Trump, dalam pidato di Gedung Putih dan unggahan di Truth Social, menuduh Teheran mengulur waktu dalam negosiasi damai dan mengancam akan menyerang infrastruktur vital Iran—termasuk pembangkit listrik dan jembatan—jika tidak segera menandatangani kesepakatan.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, merespons dengan tegas. Dalam unggahan di platform X, ia menyatakan bahwa ancaman terhadap infrastruktur sipil bukanlah simbol kekuatan, melainkan tanda keputusasaan. “Iran, dengan mengandalkan pengetahuan para spesialisnya, persatuan nasional, dan solidaritas rakyat, akan tetap teguh melawan tekanan atau ancaman apa pun,” tulisnya.

Eskalasi ini terjadi dalam konteks ketegangan regional yang semakin kompleks. Hanya beberapa hari sebelumnya, Iran dan Israel terlibat dalam pertukaran serangan paling intensif sejak gencatan senjata 8 April, yang sempat menenangkan kawasan. Serangan balasan Iran terhadap pangkalan AS di Yordania dan Bahrain, serta serangan AS yang menghantam pelabuhan-pelabuhan Iran, memperdalam kekacauan di Selat Hormuz—jalur strategis yang mengalirkan seperlima pasokan energi dunia.

Negosiasi damai antara AS dan Iran, yang berlangsung secara tidak langsung, masih terhambat oleh tuntutan Iran: pencairan aset miliaran dolar yang dibekukan dan pencabutan sanksi ekonomi. Sementara itu, Israel bersikeras bahwa invasinya di Libanon—yang menargetkan Hizbullah, kelompok yang didukung Iran—adalah konflik terpisah. Iran, sebaliknya, menegaskan bahwa setiap kesepakatan dengan Washington harus mencakup penghentian operasi militer Israel di Libanon.

Dengan Selat Hormuz kembali ditutup, dunia kembali menghadapi risiko gangguan pasokan energi, sementara tekanan politik dan militer semakin memperdalam jurang antara kekuatan-kekuatan besar di kawasan. Tidak ada tanda bahwa kedua belah pihak bersedia mundur—dan krisis ini, sekali lagi, berubah menjadi ujian ketahanan, bukan hanya bagi Iran dan AS, tapi bagi stabilitas global.

Iran Tutup Selat Hormuz Usai Serangan AS

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan penutupan total Selat Hormuz setelah serangan udara Amerika Serikat melanda sejumlah titik strategis di wilayah selatan Iran, termasuk Pulau Qeshm, Bandar Abbas, dan Sirik. Serangan yang berlangsung pada Rabu malam, 10 Juni 2026, diklaim AS sebagai respons terhadap “agresi berulang” Teheran, meski Iran menegaskan bahwa pihaknya hanya mempertahankan kedaulatan setelah helikopter Apache milik AS ditembak jatuh di perairan tersebut beberapa hari sebelumnya.

Dalam pernyataan resmi, IRGC menyatakan seluruh lalu lintas maritim—mulai dari kapal tanker minyak hingga kapal komersial—dilarang melintasi selat yang menjadi urat nadi perdagangan energi global itu, hingga pemberitahuan lebih lanjut. “Kami tidak akan membiarkan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan kami berlalu tanpa konsekuensi,” tegas juru bicara IRGC. Mereka juga membantah klaim Washington bahwa AS telah membantu memastikan kelancaran pelayaran di wilayah itu, menyebutnya sebagai upaya “mengaburkan fakta agresi militer.”

Ledakan hebat dilaporkan mengguncang tiga lokasi di sepanjang Selat Hormuz, dengan dua kapal tanker minyak yang mencoba melintas secara ilegal menjadi sasaran serangan balasan Iran. Sedikitnya dua warga sipil terluka akibat serangan di Kota Kargan, menambah daftar korban dalam eskalasi ketegangan yang kian memburuk.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengecam keras ancaman dari mantan Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya menyatakan AS akan menyerang Iran “dengan sangat keras.” Dalam unggahan di platform X, Pezeshkian menegaskan bahwa infrastruktur vital seperti jaringan listrik, air, dan transportasi bukanlah target yang layak, melainkan bukti keputusasaan dalam menghadapi tekad bangsa yang tak tergoyahkan. “Iran akan tetap berdiri tegak—dengan kecerdasan para spesialisnya, persatuan nasional, dan solidaritas rakyatnya—menghadapi segala bentuk tekanan,” tulisnya.

Sementara itu, pasar global merespons dengan kekhawatiran mendalam. Harga minyak mentah dunia langsung melonjak lebih dari 7% dalam sesi perdagangan Asia, mengingat Selat Hormuz menjadi jalur transit bagi sekitar 20% pasokan minyak global dan 30% perdagangan gas alam cair. Negara-negara pengimpor energi, termasuk China, India, dan Jepang, segera menggelar pertemuan darurat untuk mengevaluasi skenario terburuk.

AS, yang belum mengonfirmasi jumlah kerusakan akibat serangan balasan Iran, tetap mempertahankan narasi bahwa tindakan mereka bersifat “terbatas dan terarah.” Namun, para analis keamanan memperingatkan bahwa langkah penutupan Selat Hormuz oleh Iran bukan sekadar retorika—ini adalah sinyal bahwa konflik regional telah memasuki fase baru yang berpotensi mengganggu tatanan ekonomi global.

Dengan kedua belah pihak saling menegaskan sikap tak mundur, dunia kini menahan napas: apakah diplomasi akan menyelamatkan keseimbangan, atau apakah selat yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuatan maritim akan berubah menjadi medan perang?

TNI AD Tertibkan Rumah Dinas Lenteng Agung, Ini Alasannya

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- TNI Angkatan Darat menegaskan bahwa penertiban rumah dinas di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, bukanlah tindakan sembarangan, melainkan langkah sistematis untuk mengembalikan aset negara sesuai fungsinya. Kawasan seluas 15.250 meter persegi yang menjadi sasaran penertiban merupakan bagian dari aset Denzijihandak/Pusziad yang secara resmi bersertifikat Hak Pakai Nomor 00184/2016 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. TNI AD.

Rumah-rumah di lokasi tersebut secara hukum berstatus Rumah Negara Golongan II, yang hanya diperuntukkan bagi prajurit aktif. Ketika seorang prajurit pensiun, pindah satuan, atau tidak lagi memenuhi syarat, hak penggunaannya wajib dikembalikan kepada satuan. Namun, selama bertahun-tahun, sejumlah rumah justru ditempati oleh keluarga yang tidak lagi berhak, bahkan ada yang menempati sejak puluhan tahun lalu.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Donny Pramono, menekankan bahwa proses penertiban telah melalui tahapan berjenjang dan berprinsip humanis. Sosialisasi intensif dimulai sejak Juli 2024, melibatkan RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga Badan Pertanahan Nasional. Tiga surat peringatan resmi diterbitkan—pada Oktober 2024, Desember 2024, dan Juli 2025—sebagai bentuk kesempatan terakhir bagi penghuni untuk mengosongkan rumah secara sukarela.

Dari 152 kepala keluarga yang terdata, 45 rumah telah dikosongkan secara sadar setelah mendapat penjelasan mendetail. Pada tahap pertama penertiban, 58 rumah lainnya berhasil dievakuasi tanpa konflik, dengan dukungan logistik dan bantuan pengangkutan barang dari TNI AD. Sisanya, 49 keluarga, masih dalam proses pendampingan dan negosiasi lanjutan.

“Kami tidak mengejar target, tapi keadilan dan kepatuhan hukum,” ujar Donny. “Ini bukan soal mengusir warga, tapi memastikan barang milik negara digunakan untuk kepentingan pertahanan, bukan untuk kepentingan pribadi yang berlarut-larut.”

Penertiban ini juga terkait dengan rencana pengembangan organisasi dari Kompi Zeni Jihandak menjadi Detasemen Zeni Jihandak, yang membutuhkan peningkatan kapasitas fasilitas perumahan bagi prajurit aktif yang bertugas di ibu kota. Dengan demikian, rumah-rumah yang kini kosong atau tidak sesuai peruntukan akan segera dialihfungsikan untuk menampung prajurit yang benar-benar membutuhkan.

TNI AD menjamin seluruh proses dilakukan dengan koordinasi ketat bersama aparat keamanan dan pemerintah daerah, serta mengutamakan pendekatan persuasif. Tidak ada penggusuran paksa terhadap rumah yang masih ditempati oleh prajurit aktif atau keluarga yang masih memenuhi syarat.

Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen institusi militer dalam menjaga integritas aset negara—bukan sebagai alat kekuasaan, tapi sebagai tanggung jawab untuk memastikan sumber daya pertahanan tetap berfungsi demi kepentingan bangsa.

ASN Bekasi Dilarang Pakai Seragam Saat Posting Medsos

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Pemerintah Kota Bekasi melarang aparatur sipil negara (ASN) membuat konten media sosial dengan mengenakan seragam dinas atau atribut resmi, sebuah kebijakan yang mendapat respons positif dari anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan dari Fraksi Golkar. Irawan menilai aturan tersebut tidak hanya sejalan dengan prinsip etika kedinasan, tetapi juga bisa menjadi teladan bagi daerah lain dalam mempertegas profesionalisme ASN.

Dalam surat edaran Nomor 800.1.6/2668/BKPSDM.PKA yang ditandatangani Plh Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe pada 8 Juni 2026, Pemkot Bekasi menegaskan bahwa penggunaan seragam dan atribut dinas hanya boleh dilakukan dalam lingkup tugas resmi. Larangan ini bertujuan menjaga martabat, integritas, dan netralitas ASN, sekaligus mendorong penggunaan media sosial yang bijak, bertanggung jawab, dan sesuai norma hukum serta etika.

“Surat edaran ini bersifat normatif. Secara prinsip, seragam dinas memang tidak boleh digunakan di luar konteks pekerjaan,” ujar Irawan kepada wartawan, Kamis (11/6/2026). Ia menekankan bahwa aturan serupa sebenarnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah terkait disiplin ASN, sehingga kebijakan Bekasi lebih bersifat memperkuat dan memperjelas ketentuan yang sudah ada.

Namun, Irawan mengingatkan agar larangan ini tidak berubah menjadi pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. “Pemerintah daerah harus jelas membedakan antara penggunaan seragam dan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. ASN tetap punya hak sebagai warga negara, selama tidak mengatasnamakan instansi atau merusak citra pemerintah,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika kebijakan ini diterapkan secara proporsional dan transparan, Bekasi bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang sedang berupaya menyeimbangkan antara disiplin birokrasi dan kebebasan sipil. “Tidak perlu menunggu surat edaran baru—yang penting adalah konsistensi dalam menegakkan nilai-nilai profesionalisme,” ucapnya.

Sebelumnya, sejumlah daerah seperti Depok dan Mataram juga telah mengeluarkan aturan serupa, meski dengan cakupan berbeda. Di Depok, misalnya, ASN dilarang melakukan live streaming di media sosial selama jam kerja, kecuali untuk keperluan tugas resmi. Sementara di Mataram, larangan menyasar penerimaan parcel saat hari raya.

Kebijakan Bekasi ini menandai semakin kuatnya kesadaran pemerintah daerah bahwa citra institusi tidak hanya dibangun dari kinerja, tetapi juga dari perilaku sehari-hari para pegawainya—terutama di era digital, di mana setiap unggahan bisa menjadi cerminan nilai-nilai negara.

Israel Perkuat Kendali atas Kompleks Al-Aqsa dengan Kosongkan Empat Fasilitas Wakaf

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Tel Aviv — Israel secara sistematis mengosongkan empat fasilitas strategis di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa, yang selama ini digunakan sebagai kantor Wakaf Islam, badan administratif yang diakui secara internasional dan didukung oleh Yordania. Langkah ini, yang dikecam sebagai upaya menggantikan otoritas Muslim di situs suci ketiga umat Islam, menandai perluasan kendali de facto Israel atas seluruh struktur dan operasional Al-Aqsa.

Menurut Lembaga Internasional Al-Quds, organisasi pemantau Palestina yang berbasis di Yerusalem, otoritas Israel telah melakukan serangkaian penggerebekan selama beberapa bulan terakhir. Pasukan keamanan merusak kunci pintu, mencegah pemasangan pengganti, dan membiarkan ruangan-ruangan tersebut terbuka lebar—sementara siapa pun yang mencoba memasuki area itu diusir dengan alasan “mengancam keamanan.”

Keempat lokasi yang dikosongkan adalah: Kubah Imam al-Ghazali, yang berdiri di atas ruang salat Bab al-Rahma di dinding timur kompleks; Dar al-Hadith al-Sharif di sektor timur laut Al-Aqsa; Qubbat Sulayman, sebuah struktur berkubah terbuka di seberang Gerbang Raja Faisal; dan Qubbat Musa, yang terletak dekat Bab al-Silsila (Gerbang Rantai). Keempatnya tersebar di empat penjuru kompleks—pola yang menurut organisasi tersebut jelas menunjukkan perencanaan terstruktur, bukan kebetulan.

“Ini bukan sekadar pengosongan fisik, tapi penghapusan institusional,” tegas lembaga itu dalam pernyataannya. “Dengan mengusir Wakaf dari ruang-ruang administratifnya, Israel secara perlahan menggantikan posisinya sebagai otoritas de facto di Al-Aqsa.”

Langkah ini memperdalam kekhawatiran global terhadap upaya “yahudisasi” Yerusalem Timur, yang telah berlangsung bertahun-tahun melalui pembatasan akses, penutupan lembaga pendidikan Islam, dan peningkatan kehadiran polisi serta pemukim Yahudi di area suci. Wakaf Islam, yang telah mengelola Al-Aqsa sejak abad ke-12, kini berada di ambang kehilangan kendali atas infrastruktur intinya—meskipun secara hukum internasional, Yerusalem Timur tetap dianggap sebagai wilayah pendudukan.

Pengamat keamanan dan hak asasi manusia memperingatkan bahwa pengosongan fasilitas ini bisa menjadi pintu masuk bagi penguasaan lebih luas: mulai dari pengawasan digital, pembatasan ibadah, hingga kemungkinan pembukaan akses bagi kalangan Yahudi untuk beribadah di dalam kompleks—langkah yang selama ini dianggap tabu dan memicu kerusuhan berulang.

Dengan langkah ini, Israel tidak hanya menguasai ruang fisik, tetapi juga mengikis legitimasi sejarah dan keagamaan yang telah berakar selama berabad-abad di bawah pengelolaan Muslim. Di tengah ketegangan regional yang memanas, Al-Aqsa kini menjadi simbol paling rentan—bukan hanya bagi umat Islam, tetapi bagi prinsip dasar kebebasan beribadah di situs suci dunia.

Gunung Marapi Meletus, Kolom Abu Capai 2.400 Meter

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Gunung Marapi di Sumatera Barat meletus pada Kamis, 11 Juni 2026, pukul 03.02 WIB, menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 2.400 meter di atas puncak—atau sekitar 5.291 meter di atas permukaan laut. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat, abu erupsi berwarna cokelat tebal dan condong ke arah timur laut. Fenomena ini terdeteksi pada seismogram dengan amplitudo maksimum 27,7 mm dan durasi sekitar 57 detik, dan hingga laporan dibuat, aktivitas erupsi masih berlangsung.

Status Gunung Marapi saat ini tetap pada Level II (Waspada). PVMBG mengimbau masyarakat, pendaki, dan wisatawan untuk tidak memasuki zona radius 3 kilometer dari pusat erupsi, yaitu Kawah Verbeek. Wilayah di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari puncak gunung juga diminta waspada terhadap potensi lahar, terutama menjelang dan selama musim hujan.

Masyarakat di sekitar lereng gunung diharapkan mengenakan masker untuk mencegah gangguan pernapasan akibat hujan abu, serta melindungi mata dan kulit dari partikel vulkanik. Selain itu, penting untuk membersihkan atap rumah dari timbunan abu yang tebal guna mencegah kerusakan struktural, serta mengamankan sumber air bersih dari kontaminasi.

PVMBG menekankan pentingnya menjaga ketenangan sosial di tengah krisis ini. Masyarakat diminta tidak menyebarkan hoaks atau informasi tak terverifikasi, dan selalu mengikuti arahan resmi dari pemerintah daerah dan badan penanggulangan bencana.

Erupsi ini menjadi yang terbesar sejak awal tahun 2026, mengungguli letusan sebelumnya yang mencapai 1.600 meter pada Januari lalu. Gunung Marapi, yang terus menunjukkan aktivitas vulkanik sepanjang tahun ini, kembali menjadi pusat perhatian nasional sebagai salah satu gunung api paling aktif di Indonesia.

Roy Suryo Tuding P21 Kasus Ijazah Jokowi Dipaksakan

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Tersangka kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo, Roy Suryo, menduga pengumuman status berkas perkara lengkap (P21) oleh Polda Metro Jaya dilakukan bukan karena kesadaran hukum, melainkan karena tekanan publik. Dalam wawancara eksklusif di program Head to Head CNN Indonesia, Roy menyatakan bahwa informasi soal P21 muncul secara tidak resmi, bahkan tanpa penyebutan jelas dari aparat kepolisian.

“Emang udah ada P-21-nya? Makanya. Sudah terinfo belum? Kalau info sudah, dari info itu—bahkan berkas lengkap itu sudah sejak tahun lalu. Jadi, selama ini kita dengar P21 diumumkan secara terpaksa. Saya bilang secara terpaksa,” ujar Roy, Rabu (10/6) malam.

Ia menyoroti konferensi pers yang digelar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Imam Imanuddin, pada Selasa (2/6). Saat itu, menurut Roy, petugas hanya menyampaikan pernyataan singkat selama 57 detik—tanpa menyebut kata “P21” atau “berkas lengkap”. Yang disampaikan hanyalah frasa samar: “sedang melakukan koordinasi” dan “tidak perlu lagi karena sudah tidak memenuhi”.

Roy menegaskan, dalam sistem hukum Indonesia, P21 bukan sekadar pernyataan lisan. Ia merupakan tahapan formal yang harus didukung surat resmi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada kepolisian, yang mencantumkan tanggal penerbitan dan jadwal pelimpahan tahap II. Namun hingga delapan hari setelah konferensi pers itu, tak ada kejelasan mengenai kapan pelimpahan tahap II akan dilakukan—padahal, menurutnya, surat tersebut seharusnya sudah ada sejak lama.

“Kalau kepolisian sudah punya surat dari kejaksaan, pasti sudah diumumkan tanggal terbitnya, tanggal penyerahan tahap dua-nya kapan. Sampai sekarang, belum ada rencana tahap dua. Padahal, surat itu kan harus ada dalam waktu paling lambat beberapa hari,” tegasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya memang mengumumkan bahwa berkas perkara Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma (dokter Tifa) telah dinyatakan lengkap oleh Kejati DKI Jakarta. “Alhamdulillah, jaksa sampai hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang sebelumnya sudah kami penuhi,” kata Imam Imanuddin saat itu.

Namun, hingga kini, belum ada kepastian kapan pelimpahan tahap II akan dilakukan. Proses selanjutnya—penyusunan dakwaan dan persidangan—masih tertunda tanpa kejelasan waktu. Roy menilai, ketidakjelasan ini justru memperkuat dugaannya: bahwa pengumuman P21 bukanlah hasil proses hukum yang transparan, melainkan respons terhadap tekanan opini publik yang semakin menguat.

Sementara itu, kuasa hukum Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa sang presiden siap hadir di persidangan jika diminta menjadi saksi—sebuah sikap yang menegaskan bahwa kasus ini tidak akan berhenti di ranah dugaan, tapi akan berujung pada pembuktian hukum yang sejati.

Iran Bantah Klaim Trump soal Permintaan Damai

By
ancos
-

Sumbawanews.com,- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa pejabat Iran telah memohon kepadanya untuk menghentikan serangan militer, sebuah pernyataan yang langsung ditolak tegas oleh pemerintah Teheran. Dalam wawancara dengan Fox News pada Rabu (10/6), Trump menyatakan bahwa ia menerima permintaan langsung dari pihak Iran setelah AS melancarkan serangan balasan terhadap sistem pertahanan udara dan radar Iran, menyusul jatuhnya helikopter serang Apache milik AS di dekat Selat Hormuz pada Senin (8/6).

Namun, pada Kamis (11/6), seorang pejabat senior Iran menegaskan bahwa tidak pernah ada komunikasi semacam itu. “Klaim Trump bahwa pejabat Iran menghubunginya adalah kedok untuk menghindari perang langsung,” ujar pejabat tersebut kepada kantor berita resmi Iran, sebagaimana dilaporkan Reuters. Pernyataan ini menegaskan sikap Teheran yang menolak segala bentuk narasi yang menggambarkan Iran sebagai pihak yang mencari jalan damai di bawah tekanan militer.

Konflik antara AS dan Iran memanas setelah insiden jatuhnya Apache tersebut, yang disebut Washington sebagai akibat dari serangan rudal Iran. AS merespons dengan serangan presisi terhadap beberapa titik pertahanan udara dan infrastruktur radar di wilayah Selat Hormuz. Iran membalas dengan serangan drone dan rudal ke pangkalan militer AS di Yordania, Kuwait, dan Bahrain — sebuah siklus balasan yang memperdalam kekhawatiran global akan eskalasi perang terbuka.

Trump, yang sebelumnya mengancam akan “membombardir Iran habis-habisan” jika tidak menyetujui kesepakatan yang ia ajukan, kini berusaha membingkai respons AS sebagai tindakan defensif yang didorong oleh permintaan damai dari pihak lawan. Namun, di Teheran, narasi itu dianggap sebagai upaya politik untuk membenarkan agresi militer sekaligus menutupi kegagalan strategis dalam meredam ketegangan.

Pada dini hari Kamis, sejumlah warga di kota-kota Iran seperti Sirik, Kangan, Bandar Abbas, dan Minab melaporkan ledakan keras yang diduga akibat serangan udara AS. Pemerintah Iran belum mengonfirmasi kerusakan rinci, tetapi menegaskan bahwa serangan tersebut tidak akan menggoyahkan tekadnya untuk mempertahankan kedaulatan.

Sementara itu, AS membantah klaim Iran bahwa Selat Hormuz ditutup, menegaskan bahwa lalu lintas kapal dagang tetap berjalan normal. Namun, Teheran bersikeras bahwa setiap kapal yang melintas tanpa izin akan menjadi sasaran — sebuah peringatan yang semakin mengguncang stabilitas maritim global.

Dengan kedua belah pihak saling menolak narasi lawan, dan serangan balas-membalas terus berlanjut, dunia kini menanti apakah diplomasi akan muncul sebagai jalan keluar — atau apakah konflik ini akan terus memburuk menuju titik tak terkendali.

1...323334...3,179Page 33 of 3,179

Berita Terkini

All

Putri Thailand Meninggal Setelah 3 Tahun Dirawat

Internasional ancos -
Sumbawanews.com,- Putri Bajrakitiyabha Mahidol, putri tertua Raja Maha Vajiralongkorn, meninggal dunia pada usia 47 tahun setelah menjalani perawatan intensif selama lebih dari tiga tahun...

Nazi Luncurkan Bom V1, London Diguncang Teror Udara

Internasional ancos -
Sumbawanews.com,- Pada 13 Juni 1944, London menjadi saksi awal perang modern ketika Nazi Jerman meluncurkan serangan pertama menggunakan bom terbang V1—senjata yang mengubah cara...

Hujan Merata, BMKG Imbau Waspada Cuaca Ekstrem

Nasional ancos -
Sumbawanews.com,- Sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Sabtu, 13 Juni 2026, menurut prakiraan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi,...

Klakson Jadi Suara Rakyat, Protes Mahasiswa Menyebar di Jalanan

Nasional ancos -
Sumbawanews.com,- Suara klakson yang bersahutan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Pemuda menjadi simbol solidaritas publik terhadap aksi mahasiswa di Jakarta, Jumat (12/6/2026)....

Cuaca Sabtu: Hujan Ringan-Sedang Meliputi Sebagian Besar Indonesia

Nasional ancos -
Sumbawanews.com,- BMKG memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia pada Sabtu didominasi kondisi berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang meluas dari Sumatera...

Berita Utama

Punya Ide dan Berani Curhat? Ayo menjadi Citizen Jurnalism.   Klik disini untuk mengirimakan artikel ke redaksi Sumbawanews
Contact us: [email protected]