Sumbawanews.com,- Jakarta, 11 Juni 2026 — Tiga aksi unjuk rasa berlangsung tertib di ibu kota hari ini, dengan ratusan personel kepolisian dikerahkan untuk memastikan keamanan tanpa menghambat hak konstitusional warga. Aksi yang digelar oleh berbagai organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat berlangsung di tiga titik strategis: Silang Selatan Monas, Kantor Pusat Bank BRI, dan Kantor BGN RI.
Di kawasan Monas, sejumlah organisasi seperti LMND, HMI MPO, GMNI, PMKRI, SEMMI, PMII, IMM, KAMMI, dan HIKMAHBUDHI, bersama elemen masyarakat lainnya, menyampaikan aspirasi sejak pukul 13.00 WIB. Sementara itu, Asosiasi Anti Korupsi Indonesia Raya memulai aksinya lebih awal, pukul 11.00 WIB, di depan kantor pusat BRI. Di lokasi ketiga, Forum Perjuangan Mahasiswa Maluku Utara menyampaikan tuntutan terkait kebijakan daerah di depan Kantor BGN RI, juga pada pukul 11.00 WIB.
Untuk mengawal ketiga aksi ini, Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan jajaran Polsek mengerahkan 607 personel gabungan. “Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan aspirasi,” ujar perwakilan kepolisian, Eryln, yang menekankan pendekatan humanis dalam pengamanan.
Petugas secara aktif mengingatkan peserta aksi untuk tetap damai: tidak membakar ban, tidak merusak fasilitas umum, tidak melawan petugas, dan menghormati aktivitas masyarakat sekitar. Rekayasa lalu lintas pun diberlakukan secara dinamis, menyesuaikan perkembangan massa di lapangan.
Meski aksi berlangsung bersamaan di tiga titik, tidak ada insiden kekerasan atau kerusuhan yang dilaporkan. Polisi memastikan semua peserta tetap berada dalam koridor hukum, sambil terus memantau perkembangan melalui tim pengawas lapangan dan koordinasi dengan pengelola aksi.
Aksi ini menjadi salah satu bentuk partisipasi sipil yang terorganisir dalam demokrasi Indonesia, di mana kebebasan menyampaikan pendapat tetap dijunjung tinggi—dengan tanggung jawab. Pihak kepolisian berjanji akan terus menjaga keseimbangan antara keamanan dan hak konstitusional warga, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
Sumbawanews.com,- Dengan mengalihkan tradisi berburu madu hutan menjadi budidaya terkendali di pekarangan rumah, Program Sustainable Living Village (SLV) di Aceh Singkil berhasil mengubah nasib ratusan petani sekaligus menyelamatkan hutan primer di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Tidak ada penebangan, tidak ada konversi lahan—hanya lebah trigona yang berkerumun di kotak kayu sederhana, menghasilkan madu murni dan pendapatan stabil bagi keluarga yang dulu bergantung pada perkebunan sawit yang merusak ekosistem.
Program yang digagas Apical Group melalui prinsip NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) ini bukan sekadar inisiatif sosial. Ia adalah strategi rantai pasok berkelanjutan yang menyentuh hulu: petani swadaya. Di tengah tekanan global terhadap minyak sawit yang dianggap merusak lingkungan, SLV menawarkan solusi berbeda—mengganti eksploitasi alam dengan pemberdayaan berbasis ekologi. Di Aceh Singkil, pilihan jatuh pada madu trigona: lebah kecil yang tidak menyengat, tidak membutuhkan lahan baru, dan justru membantu penyerbukan tanaman lokal.
Dalam enam bulan terakhir, enam kelompok tani dari enam desa berhasil memproduksi 279 liter madu trigona dengan nilai penjualan lebih dari Rp80 juta. Uang itu tidak dibagi rata, tapi dihitung berdasarkan kontribusi produksi masing-masing—61 petani menerima hasil sesuai kerja kerasnya. Salah satunya Khaidir, 30, ketua Kelompok Madu Rumbia di Desa Teluk Rumbia. Sejak 2023, ia mengelola 267 stup lebah. Setiap bulan, anggota kelompoknya memperoleh tambahan pendapatan Rp350 ribu hingga Rp500 ribu. Uang itu kini menopang biaya sekolah anak-anaknya dan perlahan memperbaiki atap rumahnya yang bocor.
“Alhamdulillah, bisa sekolahkan anak, bisa bangun rumah sedikit-sedikit. Bahkan bisa pergi ke kota, jumpa pejabat, pasarkan madu sendiri. Itu kebanggaan,” ujar Khaidir, yang juga mengikuti studi banding ke Danau Sentarum, Kalimantan Barat, untuk belajar teknik pemasaran dan pengolahan madu yang lebih profesional.
Kunci keberhasilan SLV bukan hanya pada teknis budidaya, tapi pada kolaborasi multipihak yang langka: Apical Group, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH), Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Forum Konservasi Leuser (FKL), dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Mereka bersatu bukan hanya untuk mengajarkan cara memelihara lebah, tapi juga memperkuat legalitas lahan. Lebih dari 800 Surat Tanda Daftar Budidaya (S-TDB) telah diterbitkan bagi petani swadaya, memberi mereka kepastian hukum atas lahan yang selama ini dianggap “ilegal” oleh sistem. Lebih dari 1.000 petani pun telah dilatih dalam praktik perkebunan berkelanjutan (Good Agricultural Practices).
“Ini bukan proyek jangka pendek. Ini tata kelola lanskap,” tegas Anne Fadilla Rachmi, Program Manager IDH. “Perubahan nyata terjadi ketika industri, konservasi, dan masyarakat duduk di meja yang sama—bukan saling menyalahkan, tapi mencari titik temu.”
Titik temu itu ada di Aceh Singkil, wilayah yang menjadi salah satu habitat kritis orangutan Sumatera. YEL, yang sebelumnya memandang sawit sebagai ancaman, kini melihatnya sebagai tantangan tata kelola—bukan komoditas itu sendiri. “Kami bergabung karena visinya sama: menjaga ekosistem tanpa mengorbankan hak hidup masyarakat,” kata Direktur Konservasi YEL, M. Yakob Ishadamy. “SLV membuktikan bahwa konservasi dan kesejahteraan bukan lawan, tapi dua sisi mata uang yang harus dibangun bersama.”
Dengan pendekatan ini, SLV tidak hanya mengurangi tekanan terhadap hutan, tapi juga membangun ekonomi lokal yang mandiri. Petani tidak lagi masuk hutan untuk mencari madu liar—mereka memelihara lebah di rumah, menanam pohon peneduh di lahan restorasi, dan belajar mengelola usaha kecil dengan prinsip pasar global. Sertifikasi keberlanjutan pun menjadi tujuan akhir: agar madu trigona dan produk sawit mereka bisa diterima di pasar internasional yang semakin ketat.
Program ini, yang merupakan bagian dari inisiatif nasional NISCOPS didukung pemerintah Belanda dan Inggris, kini menjadi model yang diujicoba di Malaysia, Nigeria, Kolombia, dan India. Di Indonesia, SLV menunjukkan bahwa solusi berkelanjutan tidak datang dari aturan tinggi, tapi dari akar rumput yang diberdayakan dengan tepat.
Di balik setiap tetes madu trigona, ada cerita: tentang seorang ayah yang bisa menyekolahkan anak, tentang hutan yang bernapas lega, dan tentang industri yang belajar bahwa keberlanjutan bukanlah beban—melainkan peluang.
Sumbawanews.com,- Menyusul serangan udara Amerika Serikat terhadap target di wilayah selatan Iran, Teheran melancarkan balasan militer yang terkoordinasi dan luas. Pada Kamis (11/6/2026), Iran meluncurkan serangkaian rudal yang menghantam tiga titik strategis milik AS di Irak utara: Pangkalan Udara Harir, sebuah situs radar di wilayah Kurdistan, serta kapal-kapal perang di Selat Hormuz dan Teluk Persia.
Kantor berita Iran, Nour News, mengonfirmasi bahwa serangan ini merupakan respons langsung terhadap serangan AS yang terjadi sehari sebelumnya. Presiden Donald Trump sebelumnya menuduh Iran mengulur-ulur perundingan dan mengancam akan melancarkan serangan “berskala besar” terhadap republik Islam itu. Balasan Iran tidak hanya terbatas pada Irak—media lokal melaporkan ledakan di kota-kota pesisir Minab, Mohr, Bandar Abbas, dan Sirik, sementara sistem pertahanan udara aktif di ibu kota Tehran dan wilayah selatan.
Markas Besar Khatam al-Anbiya, komando militer Iran, mengumumkan penutupan total Selat Hormuz bagi semua kapal, termasuk tanker minyak dan kapal komersial. “Klaim Amerika bahwa lalu lintas di Selat Hormuz bersifat normal adalah palsu,” tegas pernyataan resmi militer Iran, seperti dikutip situs The Cradle. Ancaman itu disertai peringatan keras: setiap kapal yang mencoba melintas akan menjadi sasaran.
Serangan ini memperdalam krisis energi global. Selat Hormuz, yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, kini terhenti total. Dampaknya langsung terasa di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana harga bensin jenis Pertamax melonjak akibat gangguan rantai pasok minyak.
Selain itu, Iran juga melaporkan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat tempur F-16 AS di wilayah selatan. Respons militer Iran terhadap insiden ini menunjukkan sikap tegas: tidak hanya mempertahankan, tetapi juga memperluas operasi balasan ke wilayah-wilayah yang menjadi basis kekuatan AS di Timur Tengah.
Dengan serangan ini, ketegangan antara Iran dan AS memasuki fase paling kritis dalam beberapa tahun terakhir. Kedua pihak kini terperangkap dalam siklus balas-membalas yang berpotensi melebar ke seluruh kawasan. Dunia menahan napas—karena di balik ledakan rudal dan penutupan selat, bukan hanya keamanan regional yang dipertaruhkan, tetapi stabilitas energi global.
Sumbawanews.com,- Bareskrim Polri menetapkan FH, founder dan advisor PT Dana Syariah Indonesia (DSI), sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan berbasis keuangan yang merugikan masyarakat hingga Rp2,4 triliun. Penetapan ini diumumkan pada Senin, 8 Juni 2026, setelah gelar perkara yang mempertimbangkan lima alat bukti, termasuk keterangan saksi, ahli, dokumen, barang bukti, dan data elektronik.
Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, FH diduga memanfaatkan struktur perusahaan afiliasi untuk menyembunyikan transaksi fiktif. Ia membuat laporan keuangan palsu tanpa dasar dokumen sah, sekaligus mengelabui investor dengan memanfaatkan data peminjam yang sudah ada—padahal proyek yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan.
Peran FH tidak hanya sebagai pendiri DSI, tetapi juga sebagai pengendali di balik layar sejumlah perusahaan yang menjadi jembatan pencucian uang. Ia menjabat sebagai komisaris di PT MEDIFFA BAROKAH INTERNASIONAL dan PT DUO PUTRA LESTARI, serta direktur utama di PT IQQON TRIARTA MAS. Selain itu, FH merupakan pemegang saham mayoritas di tiga entitas keuangan: PT BPRS Albarokah, PT Surya Finansial Utama (SFU), dan PT Surya Ritelindo Utama (SRU)—semua menjadi alat untuk mengalirkan dana masyarakat yang dihimpun secara ilegal.
Penetapan FH sebagai tersangka merupakan kelanjutan dari penyidikan terhadap empat tersangka sebelumnya, yaitu Direktur Utama TA, Komisaris ARL, serta dua eks direktur, MY dan AS. Dengan demikian, jaringan kejahatan keuangan ini kini telah mencapai puncak struktur kepemimpinan.
Kasus ini tidak hanya mengungkap praktik penipuan skala besar, tetapi juga membongkar celah sistemik dalam pengawasan lembaga keuangan syariah non-bank. Pemerintah dan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tengah mengkaji ulang tata kelola dan regulasi terhadap perusahaan pembiayaan berbasis teknologi yang beroperasi di luar kerangka hukum yang ketat.
Dengan total kerugian mencapai triliunan rupiah dan jaringan perusahaan yang tersebar luas, kasus DSI menjadi salah satu skandal keuangan paling kompleks yang pernah diungkap Polri dalam beberapa tahun terakhir. Penyidik kini fokus pada pelacakan aset yang telah dialihkan ke dalam bentuk properti, saham, dan rekening offshore, demi memulihkan kerugian para korban.
Sumbawanews.com,- Kehadiran Paralympic Training Center di Desa Delingan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, menandai lompatan strategis dalam upaya mewujudkan olahraga inklusif di Indonesia. Dibangun dengan anggaran Rp421,9 miliar di atas lahan seluas lebih dari 80.000 meter persegi, pusat pelatihan ini menjadi fasilitas terlengkap dan termodern bagi atlet difabel di Tanah Air.
Gedung utama berupa Gor seluas 17.482 meter persegi dan dua tower asrama berlantai empat dengan kapasitas 392 atlet—menyediakan 188 kamar—menciptakan lingkungan pelatihan terpadu yang belum pernah ada sebelumnya. Fasilitasnya dirancang sesuai standar internasional: kolam renang utama, kolam pemanasan dan recovery, arena boccia, menembak, tenis meja, wheelchair tennis, badminton, angkat besi, blind judo, lapangan sepak bola, lintasan atletik 400 meter, serta sarana lompat jauh, lompat tinggi, dan tolak peluru. Semua dirancang agar dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh atlet dengan berbagai jenis disabilitas.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa infrastruktur ini bukan sekadar bangunan, melainkan simbol komitmen negara terhadap kesetaraan kesempatan. “Kami percaya Indonesia punya potensi besar melahirkan juara Paralimpiade dunia. Fasilitas ini adalah fondasi untuk memastikan atlet difabel berlatih dengan profesional, tanpa hambatan teknis atau logistik,” ujarnya.
Sebelumnya, keterbatasan sarana menjadi penghambat utama dalam pembinaan atlet paralimpiade. Kini, dengan semua fasilitas terintegrasi dalam satu kawasan, para atlet bisa menjalani program latihan harian yang terstruktur, didukung tim medis, fisioterapis, dan pelatih ahli—tanpa harus berpindah-pindah lokasi.
Di luar dampak olahraga, keberadaan pusat pelatihan ini juga menjadi mesin pendorong ekonomi lokal. Aktivitas rutin atlet, pelatih, ofisial, hingga penyelenggaraan event nasional dan internasional diprediksi akan meningkatkan permintaan di sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan UMKM sekitar Karanganyar. Pemerintah pun telah merencanakan tahap kedua pembangunan, yang akan menambah kapasitas asrama dan ruang olahraga baru untuk menampung lebih banyak atlet dari seluruh penjuru Indonesia.
Dengan proyek ini, Kementerian PUPR menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal jalan, jembatan, atau air bersih—tapi juga tentang membangun manusia. Paralympic Training Center adalah bukti nyata bahwa kesetaraan bukan sekadar retorika, melainkan kebijakan yang diwujudkan lewat beton, aspal, dan fasilitas yang benar-benar berpihak pada mereka yang selama ini diabaikan.
Sumbawanews.com,- Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menyegel Gedung Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juni 2026, sebagai simbol protes terhadap kegagalan sistemik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi simbolik itu diikuti oleh puluhan aktivis, peneliti, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang menuntut penghentian sementara program senilai puluhan triliun rupiah itu, serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, transparansi, dan akuntabilitasnya.
Dalam konferensi pers usai penyegelan, Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia menyatakan, MBG — yang diluncurkan pada 31 Oktober 2025 — telah gagal memenuhi tujuan dasarnya: memerangi malnutrisi. Sebaliknya, program ini justru menjadi lahan subur bagi korupsi, konflik kepentingan, dan ketidakjelasan prosedur. “Ini bukan program pangan, tapi bancakan gizi nasional,” tegasnya.
Tuntutan koalisi jelas: hentikan sementara MBG selama 30 hari, lalu lakukan audit independen yang melibatkan masyarakat sipil, bukan hanya birokrasi dalam negeri. Selama periode itu, BGN wajib merevisi seluruh mekanisme pengadaan, memperbaiki kriteria penerima manfaat, dan membuka proses penunjukan mitra penyedia makanan secara transparan — khususnya melalui e-Katalog lokal agar UMKM bisa berperan.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Penelitian Celios pada 2024 sudah memperingatkan empat celah korupsi potensial dalam MBG: manipulasi data penerima, penyimpangan anggaran, pengadaan barang tidak kompetitif, dan lemahnya pengawasan. Kini, peringatan itu terbukti: Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan pejabat BGN — Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung — sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan MBG periode 2025–2026.
Bhima Yudhistira dari Celios menegaskan, pemerintah sengaja mengabaikan saran teknis sejak awal. “Kami sudah beri peta jalan, tapi yang didengar hanya suara yang menguntungkan proyek. Hasilnya? Anak-anak di Cianjur keracunan, sementara dana miliaran rupiah menguap tanpa jejak jelas.”
Kritik juga menyasar ketiadaan indikator kinerja yang jelas. BGN hanya mengacu pada target jumlah penerima dalam RPJMN, tanpa mempertimbangkan kriteria kesehatan, kemiskinan, atau kerentanan gizi. “Bagaimana mungkin program gizi bisa tepat sasaran jika tidak tahu siapa yang benar-benar butuh?” tanya Agus.
Lebih jauh, koalisi mempertanyakan proses penunjukan yayasan penyedia makanan yang dilakukan secara tertutup. Tidak ada kompetisi terbuka, tidak ada audit terhadap kapasitas logistik, dan tidak ada keterlibatan pelaku usaha lokal. “Di mana UMKM? Di mana keadilan distribusi? Semua terabaikan demi efisiensi administratif yang ternyata hanya menguntungkan segelintir pihak,” ujar Agus.
Dengan tegas, MBG Watch memberi tenggat 30 hari bagi BGN untuk menunjukkan komitmen nyata perbaikan. Jika tidak, aksi akan kembali — dengan massa yang jauh lebih besar, lebih terorganisasi, dan lebih luas jangkauannya. “Kami tidak akan berhenti sampai program ini benar-benar berubah, atau dihentikan. Rakyat tidak bisa lagi jadi korban dari kebijakan yang dibuat tanpa hati nurani.”
Kepala BGN Nanik S. Deyang, yang baru menjabat, belum memberikan respons resmi terhadap tuntutan ini. Namun, tekanan publik kini semakin mengeras — bukan hanya dari aktivis, tapi juga dari para orang tua, guru, dan warga yang melihat anak-anak mereka kehilangan hak dasar: makan bergizi, bukan makan yang beracun.
Sumbawanews.com,- Komando Pusat AS (CENTCOM) secara tegas membantah klaim Iran bahwa kapal perang Amerika menjadi sasaran serangan di Selat Hormuz. Dalam pernyataan resmi di platform X pada Rabu (10/6), CENTCOM menegaskan bahwa tidak ada satu pun kapal milik Angkatan Laut AS yang mengalami kerusakan atau serangan fisik selama operasi di wilayah strategis tersebut.
Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) melalui unit Khatam Al Anbiya mengklaim terjadi baku tembak antara marinir Iran dan kapal-kapal AS di perairan sempit itu. Klaim itu disertai pernyataan bahwa Selat Hormuz kini ditutup sepenuhnya untuk semua kapal, termasuk tanker minyak dan kapal komersial, sebagai respons atas serangan udara AS yang dilancarkan terhadap sejumlah lokasi di provinsi Hormozgan.
Namun, pejabat militer AS menolak semua narasi tersebut. Menurut sumber yang berbicara kepada Fox News, tidak ada kontak senjata di laut, dan operasi militer AS tetap berfokus pada serangan udara terhadap target di wilayah Iran, bukan pertempuran maritim. “Tidak ada kapal perang AS yang terkena serangan,” tegas CENTCOM.
Sementara itu, IRGC menyatakan telah menargetkan dua kapal tanker minyak di Selat Hormuz, meski belum memberikan identitas atau konfirmasi independen mengenai kapal-kapal tersebut maupun adanya korban jiwa. Pernyataan Iran ini muncul di tengah eskalasi ketegangan yang semakin memanas, dengan Presiden Donald Trump sebelumnya mengklaim bahwa Iran “memohon” AS menghentikan serangan—klaim yang langsung dibantah oleh pihak Teheran.
AS tetap mempertahankan bahwa lalu lintas maritim di Selat Hormuz masih berjalan normal, menolak klaim Iran bahwa jalur strategis pengiriman minyak global itu telah ditutup. Pernyataan ini sejalan dengan laporan satelit dan pemantauan maritim oleh negara-negara sekutu yang tidak mendeteksi gangguan signifikan terhadap arus kapal komersial.
Ketegangan di Selat Hormuz kini menjadi titik panas baru dalam konflik AS-Iran yang telah berlangsung berbulan-bulan, dengan kedua belah pihak saling melempar tuduhan, klaim keberhasilan serangan, dan penutupan jalur strategis—semua tanpa konfirmasi independen yang kredibel. Di tengah kekacauan informasi, satu hal yang jelas: AS dan Iran kini berada di ambang perang tanpa perang, di mana setiap pernyataan bisa menjadi korek api yang memicu ledakan lebih besar.
Sumbawanews.com,- Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan drone terhadap dua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah—Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain dan Pangkalan Udara Ali Al Salem serta Ahmad Al-Jaber di Kuwait—pada Kamis pagi, 11 Juni 2026. Serangan itu diklaim sebagai balasan atas serangan udara AS yang menargetkan sejumlah lokasi di dalam Iran, termasuk Pulau Qeshm, Bandar Abbas, dan Sirik, yang menurut Tehran menghancurkan dua waduk air dan merusak menara telekomunikasi.
Selain itu, IRGC menyatakan dua kapal tanker minyak yang berusaha melintasi Selat Hormuz secara “ilegal” juga menjadi sasaran serangan. Dalam pernyataan resmi, mereka menutup seluruh lalu lintas maritim di jalur strategis itu hingga pemberitahuan lebih lanjut, memperdalam krisis pasokan energi global yang telah memicu kenaikan harga minyak dan pangan.
Serangan ini memperdalam siklus balas-membalas yang memanas sejak Rabu, ketika AS, atas perintah Presiden Donald Trump, melancarkan serangan udara terhadap “berbagai target” di Iran sebagai respons atas apa yang disebutnya sebagai “agresi Iran yang tidak beralasan dan berkelanjutan.” Trump, dalam pidato di Gedung Putih dan unggahan di Truth Social, menuduh Teheran mengulur waktu dalam negosiasi damai dan mengancam akan menyerang infrastruktur vital Iran—termasuk pembangkit listrik dan jembatan—jika tidak segera menandatangani kesepakatan.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, merespons dengan tegas. Dalam unggahan di platform X, ia menyatakan bahwa ancaman terhadap infrastruktur sipil bukanlah simbol kekuatan, melainkan tanda keputusasaan. “Iran, dengan mengandalkan pengetahuan para spesialisnya, persatuan nasional, dan solidaritas rakyat, akan tetap teguh melawan tekanan atau ancaman apa pun,” tulisnya.
Eskalasi ini terjadi dalam konteks ketegangan regional yang semakin kompleks. Hanya beberapa hari sebelumnya, Iran dan Israel terlibat dalam pertukaran serangan paling intensif sejak gencatan senjata 8 April, yang sempat menenangkan kawasan. Serangan balasan Iran terhadap pangkalan AS di Yordania dan Bahrain, serta serangan AS yang menghantam pelabuhan-pelabuhan Iran, memperdalam kekacauan di Selat Hormuz—jalur strategis yang mengalirkan seperlima pasokan energi dunia.
Negosiasi damai antara AS dan Iran, yang berlangsung secara tidak langsung, masih terhambat oleh tuntutan Iran: pencairan aset miliaran dolar yang dibekukan dan pencabutan sanksi ekonomi. Sementara itu, Israel bersikeras bahwa invasinya di Libanon—yang menargetkan Hizbullah, kelompok yang didukung Iran—adalah konflik terpisah. Iran, sebaliknya, menegaskan bahwa setiap kesepakatan dengan Washington harus mencakup penghentian operasi militer Israel di Libanon.
Dengan Selat Hormuz kembali ditutup, dunia kembali menghadapi risiko gangguan pasokan energi, sementara tekanan politik dan militer semakin memperdalam jurang antara kekuatan-kekuatan besar di kawasan. Tidak ada tanda bahwa kedua belah pihak bersedia mundur—dan krisis ini, sekali lagi, berubah menjadi ujian ketahanan, bukan hanya bagi Iran dan AS, tapi bagi stabilitas global.
Sumbawanews.com,- Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan penutupan total Selat Hormuz setelah serangan udara Amerika Serikat melanda sejumlah titik strategis di wilayah selatan Iran, termasuk Pulau Qeshm, Bandar Abbas, dan Sirik. Serangan yang berlangsung pada Rabu malam, 10 Juni 2026, diklaim AS sebagai respons terhadap “agresi berulang” Teheran, meski Iran menegaskan bahwa pihaknya hanya mempertahankan kedaulatan setelah helikopter Apache milik AS ditembak jatuh di perairan tersebut beberapa hari sebelumnya.
Dalam pernyataan resmi, IRGC menyatakan seluruh lalu lintas maritim—mulai dari kapal tanker minyak hingga kapal komersial—dilarang melintasi selat yang menjadi urat nadi perdagangan energi global itu, hingga pemberitahuan lebih lanjut. “Kami tidak akan membiarkan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan kami berlalu tanpa konsekuensi,” tegas juru bicara IRGC. Mereka juga membantah klaim Washington bahwa AS telah membantu memastikan kelancaran pelayaran di wilayah itu, menyebutnya sebagai upaya “mengaburkan fakta agresi militer.”
Ledakan hebat dilaporkan mengguncang tiga lokasi di sepanjang Selat Hormuz, dengan dua kapal tanker minyak yang mencoba melintas secara ilegal menjadi sasaran serangan balasan Iran. Sedikitnya dua warga sipil terluka akibat serangan di Kota Kargan, menambah daftar korban dalam eskalasi ketegangan yang kian memburuk.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengecam keras ancaman dari mantan Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya menyatakan AS akan menyerang Iran “dengan sangat keras.” Dalam unggahan di platform X, Pezeshkian menegaskan bahwa infrastruktur vital seperti jaringan listrik, air, dan transportasi bukanlah target yang layak, melainkan bukti keputusasaan dalam menghadapi tekad bangsa yang tak tergoyahkan. “Iran akan tetap berdiri tegak—dengan kecerdasan para spesialisnya, persatuan nasional, dan solidaritas rakyatnya—menghadapi segala bentuk tekanan,” tulisnya.
Sementara itu, pasar global merespons dengan kekhawatiran mendalam. Harga minyak mentah dunia langsung melonjak lebih dari 7% dalam sesi perdagangan Asia, mengingat Selat Hormuz menjadi jalur transit bagi sekitar 20% pasokan minyak global dan 30% perdagangan gas alam cair. Negara-negara pengimpor energi, termasuk China, India, dan Jepang, segera menggelar pertemuan darurat untuk mengevaluasi skenario terburuk.
AS, yang belum mengonfirmasi jumlah kerusakan akibat serangan balasan Iran, tetap mempertahankan narasi bahwa tindakan mereka bersifat “terbatas dan terarah.” Namun, para analis keamanan memperingatkan bahwa langkah penutupan Selat Hormuz oleh Iran bukan sekadar retorika—ini adalah sinyal bahwa konflik regional telah memasuki fase baru yang berpotensi mengganggu tatanan ekonomi global.
Dengan kedua belah pihak saling menegaskan sikap tak mundur, dunia kini menahan napas: apakah diplomasi akan menyelamatkan keseimbangan, atau apakah selat yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuatan maritim akan berubah menjadi medan perang?
Sumbawanews.com,- TNI Angkatan Darat menegaskan bahwa penertiban rumah dinas di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, bukanlah tindakan sembarangan, melainkan langkah sistematis untuk mengembalikan aset negara sesuai fungsinya. Kawasan seluas 15.250 meter persegi yang menjadi sasaran penertiban merupakan bagian dari aset Denzijihandak/Pusziad yang secara resmi bersertifikat Hak Pakai Nomor 00184/2016 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. TNI AD.
Rumah-rumah di lokasi tersebut secara hukum berstatus Rumah Negara Golongan II, yang hanya diperuntukkan bagi prajurit aktif. Ketika seorang prajurit pensiun, pindah satuan, atau tidak lagi memenuhi syarat, hak penggunaannya wajib dikembalikan kepada satuan. Namun, selama bertahun-tahun, sejumlah rumah justru ditempati oleh keluarga yang tidak lagi berhak, bahkan ada yang menempati sejak puluhan tahun lalu.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Donny Pramono, menekankan bahwa proses penertiban telah melalui tahapan berjenjang dan berprinsip humanis. Sosialisasi intensif dimulai sejak Juli 2024, melibatkan RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga Badan Pertanahan Nasional. Tiga surat peringatan resmi diterbitkan—pada Oktober 2024, Desember 2024, dan Juli 2025—sebagai bentuk kesempatan terakhir bagi penghuni untuk mengosongkan rumah secara sukarela.
Dari 152 kepala keluarga yang terdata, 45 rumah telah dikosongkan secara sadar setelah mendapat penjelasan mendetail. Pada tahap pertama penertiban, 58 rumah lainnya berhasil dievakuasi tanpa konflik, dengan dukungan logistik dan bantuan pengangkutan barang dari TNI AD. Sisanya, 49 keluarga, masih dalam proses pendampingan dan negosiasi lanjutan.
“Kami tidak mengejar target, tapi keadilan dan kepatuhan hukum,” ujar Donny. “Ini bukan soal mengusir warga, tapi memastikan barang milik negara digunakan untuk kepentingan pertahanan, bukan untuk kepentingan pribadi yang berlarut-larut.”
Penertiban ini juga terkait dengan rencana pengembangan organisasi dari Kompi Zeni Jihandak menjadi Detasemen Zeni Jihandak, yang membutuhkan peningkatan kapasitas fasilitas perumahan bagi prajurit aktif yang bertugas di ibu kota. Dengan demikian, rumah-rumah yang kini kosong atau tidak sesuai peruntukan akan segera dialihfungsikan untuk menampung prajurit yang benar-benar membutuhkan.
TNI AD menjamin seluruh proses dilakukan dengan koordinasi ketat bersama aparat keamanan dan pemerintah daerah, serta mengutamakan pendekatan persuasif. Tidak ada penggusuran paksa terhadap rumah yang masih ditempati oleh prajurit aktif atau keluarga yang masih memenuhi syarat.
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen institusi militer dalam menjaga integritas aset negara—bukan sebagai alat kekuasaan, tapi sebagai tanggung jawab untuk memastikan sumber daya pertahanan tetap berfungsi demi kepentingan bangsa.
Sumbawa Barat sumbawanews.com – Pemerintah Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, menggelar pertemuan bersama para pemilik usaha hiburan malam sebagai langkah tindak lanjut atas berbagai...
Sumbawanews.com,- Aparat Polsek Ciracas berhasil menangkap pria berinisial MF, pelaku pencurian motor di kawasan indekos Jalan Suci, Gang Mantri, Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur....
Sumbawanews.com,- Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yudha, membantah tudingan bahwa dirinya ikut campur dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) untuk Dapur...
Sumbawanews.com,- Saat saham SpaceX mulai diperdagangkan secara publik pada Jumat pagi, platform investasi Robinhood dilaporkan mengalami gangguan beruntun yang memicu kemarahan ribuan pengguna. Menurut...
Sumbawanews.com,- Dengan biaya RAM yang terus melonjak, CEO Nothing, Carl Pei, memperingatkan bahwa diskon besar-besaran di musim libur tahun ini kemungkinan besar tak akan...
