(Puspen TNI).  Soliditas dan sinergitas antara TNI-Polri harus terus dijaga dan ditingkatkan, yang sudah bagus dibuat lebih bagus lagi, supaya rakyat Indonesia tahu bahwa TNI dan Polri selalu kompak dalam satu kesatuan untuk menjaga Ibu Pertiwi agar tidak diganggu oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. saat memberikan pengarahan kepada  300 personel TNI dan Polri di Satuan Radar (Satrad) 221 Kosekhanudnas II, Ngliyep, Malang, Jawa Timur, Jumat (23/2/2018).

Lebih lanjut Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa rakyat senang melihat para personel TNI dan Polri selalu kompak dan menunjukkan yang terbaik dalam memberikan keamanan kepada seluruh rakyat Indonesia.  “Inilah yang saat ini sedang terus saya jaga, karena banyak kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan soliditas ataupun kekompakan TNI dan Polri itu pecah. Kalau TNI dan Polri sudah pecah, maka negara ini akan mudah dipecah belah,” tuturnya.

Di sisi lain pengarahannya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengingatkan bahwa saat ini banyak berita-berita bohong (hoax) dan tidak ada kebenarannya sama sekali. Untuk itu, para personel TNI dan Polri harus pintar menganalisanya dan tidak asal menge-share berita-berita yang belum tentu benar.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, berita-berita bohong atau hoax merupakan ancaman nyata terhadap keutuhan bangsa Indonesia. Ancaman informasi yang menyesatkan tersebut saat ini sedang  diarahkan ke institusi TNI dan Polri. “Oleh sebab itu, mari sama-sama kita menyikapi situasi ini dengan berpikiran jernih dan terus menganalisa semua berita yang berkembang melalui media sosial,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kembali mengingatkan bahwa dalam rangka menyongsong pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2018 dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden tahun 2019, para prajurit TNI harus tetap menjaga netralitas selama pesta demokrasi dan tidak boleh memihak kepada salah satu partai atau kontestan tertentu serta mendukung langkah-langkah Polri agar pelaksanaan pesta demokrasi aman.

“Mari kita sukseskan pesta demokrasi, ciptakan dan pertahankan suasana yang aman dan dukung langkah-langkah Polri dalam pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018 serta Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden tahun 2019,” ujar Panglima TNI.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berharap semoga komitmen TNI dan Polri dapat terlaksana demi suksesnya pesta demokrasi.  “Netralitas TNI dan Polri adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus benar-benar kita hormati,” tegasnya.

Di hadapan 300 personel TNI dan Polri, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menekankan kepada seluruh prajurit TNI dimanapun bertugas agar selalu tetap menjaga keutuhan NKRI. “Negara ini harus tetap menjadi negara yang damai tanpa adanya gangguan. Itu adalah tugas kita (TNI dan Polri) semua,” ucapnya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI maupun Polri yang ada di wilayah ini. Mudah-mudahan kebersamaan dan kerukunan kita terus terjaga,” tutup Panglima TNI. (Badar/Puspen TNI)

(Puspen TNI).   Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ibu Nanny Hadi Tjahjanto didampingi Ketum PIA Ardhya Garini, Ketua Persit Kartika Chandra PD V/BRW dan Ketua Daerah Jalasenastri Armatim, menyerahkan bantuan berupa benih tanaman Cabai, Terong dan Tomat yang diterima langsung oleh Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 3/D II Lanud Abd Saleh, dilanjutkan mengunjungi TK Angkasa Batalyon Komando (Yonko) Paskhas 464/Nanggala Lanud ABD Saleh di Malang, Jawa Timur, Jumat (23/2/2018).

Usai melaksanakan kegiatan di Yonko Paskhas 464/Nanggala, Ketum Dharma Pertiwi Ibu Nanny Hadi Tjahjanto beserta rombongan meninjau Rumah Sakit TNI Dr. Muhammad Munir. (Badar/Puspen TNI)

(Puspen TNI. Jumat, 23 Februari 2018).  Saat ini soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri harus tetap terjaga, sehingga menghasilkan sinergi dalam mewujudkan stabilitas nasional yang Insya Allah akan bisa dipertahankan sampai kapanpun. demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal  TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. pada acara makan malam bersama personel TNI dan Polri serta Ibu-Ibu Dharma Pertiwi wilayah Malang, bertempat di Aula Skodam Brawijaya, Jl. Tugu Malang, Jawa Timur, Kamis malam (22/2/2018).

Panglima TNI Marsekal  TNI Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa, personel TNI dan Polri semuanya bersatu dan bahu membahu demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  “Mari kita bangun soliditas di antara segenap prajurit TNI dan Polri.  Kita tidak akan bisa membangun sinergi dengan komponen bangsa lainnya, bila kita tidak mampu mewujudkan solidaritas diantara kita sendiri,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini institusi TNI dan Polri, dinilai sebagai institusi yang mendapatkan tingkat kepercayaan publik tertinggi. “Mari sama-sama menjaga kepercayaan yang diberikan rakyat kepada kita (TNI dan Polri),” tegasnya.

Disisi lain, Panglima TNI Marsekal  TNI Hadi Tjahjanto mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada pertengahan tahun 2018 ini, Prajurit TNI agar mendukung Polri dalam mengamankan pesta demokrasi tersebut.  Disamping itu, personel TNI dan Polri harus mampu mengamankan serta menjaga integritas dan soliditas  kedua institusi dengan tetap menjaga netralitas.

Terkait pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum 2019, Panglima TNI Marsekal  TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa sangat memungkinkan di sekitar lingkungan masyarakat yang menggunakan media sosial mempengaruhi dengan berita hoax maupun ujaran kebencian.  “Untuk itu, mari kita sama-sama mengantisipasi hal tersebut, demi terlaksananya pesta demokrasi yang aman dan sukses,” ucapnya.

Dihadapan personel TNI dan Polri, Panglima TNI Marsekal  TNI Hadi Tjahjanto juga menekankan agar tidak ada prajurit TNI dan Polri termasuk Purnawirawan TNI-Polri dan keluarganya yang memanfaatkan satuan maupun fasilitas TNI-Polri, dalam mendukung pelaksanaan Pemilukada 2018 maupun Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum 2019.

“Semoga apa yang menjadi komitmen kita bersama, dapat terlaksana demi suksesnya pesta demokrasi. Netralitas TNI dan Polri adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus benar-benar kita hormati,” tutup Panglima TNI. (Badar/Puspen TNI)

(Puspen TNI).  Perjuangan mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak lepas dari peran para Ulama/Kyai dan Santri di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini para Ulama/Kyai dan Santri bersama-sama dengan TNI berperan penting dalam menyatukan visi dan misi rakyat untuk menjaga ke-Bhineka-an dan keutuhan NKRI.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., dihadapan 150 Ulama/Kyai dan Santri dari 34 propinsi peserta Dzikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Dzikir Hubbul Wathon, dengan tema “Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional”, bertempat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (22/2/2018).

Lebih lanjut Kasum TNI mengatakan bahwa peran serta Ulama/Kyai dan Santri dalam menyikapi hal-hal yang bersifat fanatisme, anarkisme dan radikalisme sangat diharapkan untuk bisa memberikan ketenangan kepada generasi muda dan masyarakat.  “Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduknya besar, beragam agama, memiliki banyak suku dan bahasa yang berbeda-beda, sehingga faktor perbedaan itu sangat tinggi dan rentan menjadi pemicu konflik SARA,” ujarnya.

“Semangat para Ulama/Kyai dan Santri tentunya tidak akan pernah padam dalam menjaga kebhinnekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena sudah menjadi bagian atau elemen yang terpatri dalam jiwa patriotisme dan nasionalisme,” kata Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan.

Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI menyampaikan bahwa pada tanggal 8 sampai 10 Februari 2018 yang lalu telah diadakan musyawarah besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa.  Musyawarah tersebut telah menghasilkan kesepakatan, antara lain berbunyi bahwa NKRI berdasarkan Pancasila, Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, pemerintah yang sah berdasarkan konstitusi dan pemilu demokratis.

Di sisi lain, Kasum TNI mengingatkan bahwa tahun 2018 akan dilaksanakan Pilkada Serentak di 171 daerah, terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten.  Menurutnya, kondisi tersebut tentunya meningkatkan suhu politik, berpotensi menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal.  “Apabila ancaman-ancaman tersebut terus dibiarkan berlarut, tentu akan mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Untuk itu, pelibatan TNI dalam tugas-tugas pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 disesuaikan dengan Peraturan Panglima TNI tentang Netralitas TNI,” jelasnya.

Menurut Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, dihadapkan dengan Pilkada Serentak tahun 2018 dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 yang akan diselenggarakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, dimungkinkan akan terjadi adanya kecurangan dalam penghitungan suara di masing-masing daerah yang dilakukan oleh kelompok tertentu demi kepentingan pribadi atau golongannya.

“Hal tersebut akan menimbulkan terjadi kerusuhan yang mengarah kepada konflik sosial yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara.  Kita harus waspada dan mampu menyikapi kondisi tersebut demi suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, Wakil Presiden tahun 2019,” tutup Kasum TNI. (Badar/Puspen TNI)