Home Blog Page 3091

Laporan Komisi II DPRP Kab. Sumbawa Terhadap APBD – P tahun 2018

LAPORAN KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH.

YANG TERHORMAT :
• BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
• PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA
• SEGENAP ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
• SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, PARA ASISTEN, PARA STAF AHLI SERTA KEPALA DINAS, BADAN, KANTOR, PARA CAMAT DAN LURAH SE-KABUPATEN SUMBAWA
• KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA DAN BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA
• PIMPINAN PARTAI POLITIK, PARA PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, ORGANISASI WANITA, ORGANISASI PEMUDA, PIMPINAN LSM DAN INSAN PERS SERTA PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN, SERTA SEGENAP UNDANGAN DAN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI PENYAMPAIAN LAPORAN KOMISI II INI, MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH SWT, SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA DILIMPAHKAN KEPADA RASULULLAH MUHAMMAD SAW. BESERTA KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA SERTA PENGIKUTNYA SAMPAI AKHIR ZAMAN. HARI YANG TIADA LAGI BERMANFAAT HARTA DAN ANAK BAGI PEMILIKNYA KECUALI BAGI MEREKA YANG DATANG MENGHADAP TUHANNYA DENGAN HATI YANG IKHLAS.
DALAM KESEMPATAN YANG TERHORMAT INI, KAMI MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA, UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN DAN TERIMA KASIH JUGA KAMI SAMPAIKAN KEPADA:
1. BUPATI SUMBAWA YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DAN MEMBERIKAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN PADA SIDANG PARIPURNA SEBELUMNYA.
2. FRAKSI-FRAKSI DEWAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM ATAS PENJELASAN BUPATI SUMBAWA TERHADAP RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO 18 TAHUN 2017 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018
3. BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA YANG TELAH MEMBAHAS DAN MELAKUKAN SINKRONISASI ATAS HASIL PEMBAHASAN KOMISI DEWAN.
4. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN SUMBAWA BERSAMA DENGAN SELURUH PIMPINAN SKPD DAN JAJARANNYA SEBAGAI MITRA KOMISI II YANG TELAH AKTIF BEKERJA KERAS DAN BERSINERGI DALAM MEMBAHAS RANCANGAN APBD P TAHUN ANGGARAN 2018
SEMUA MASUKAN TERSEBUT MENJADI BAHAN BAGI KOMISI II UNTUK MEMBAHAS DAN PADA HARI INI KAMI SAMPAIKAN INTI DAN POINT PENTING DARI HASIL PEMBAHASAN.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.
BERDASARKAN PENJELASAN DAN JAWABAN BUPATI SUMBAWA BAHWA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 DIATUR SECARA KHUSUS PADA PASAL 316 UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH, YANG MANA FAKTOR-FAKTOR YANG MENDASARI PERUBAHAN APBD ANTARA LAIN : PERTAMA, PERKEMBANGAN KEADAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI KUA PADA APBD MURNI; KEDUA, KEADAAN YANG MENYEBABKAN HARUS DILAKUKAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA; KETIGA, KEADAAN YANG MENYEBABKAN SILPA ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA HARUS DIGUNAKAN UNTUK PEMBIYAAN DALAM TAHUN ANGGARAN BERJALAN; KEEMPAT, KEADAAN DARURAT; DAN KELIMA, KEADAAN LUAR BIASA.
MENYIKAPI PERKEMBANGAN DAN KONDISI DAERAH KITA, PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH MELALUI MEKANISME PERGESERAN ANTAR JENIS BELANJA, ANTAR ORGANISASI MAUPUN ANTAR UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TERUTAMA DALAM RANGKA PENANGANAN PASCA BENCANA ALAM YANG MENERJANG KABUPATEN KITA TERCINTA. SEBAGAI FOKUS PERHATIAN KOMISI II ADALAH MENGEVALUASI CAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN PADA APBD 2018 TERLEBIH KHUSUS PADA BEBERAPA ASPEK, DIANTARANYA ADALAH ; PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN, PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN INVESTASI SERTA PENANGANAN PASCA BENCANA ALAM. UNTUK MENDORONG HAL TERSEBUT KOMISI II MENEKANKAN PADA UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN DARI OPD TERKAIT UNTUK MEMPERBANYAK INDUSTRI DAN MEMBANTU KETIDAK BERDAYAAN MASYARAKAT ATAS TERJANGAN BENCANA ALAM. KARENA INDUSTRI MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN, MEMPERLUAS NILAI TAMBAH EKONOMI KOMODITAS, MENINGKATKAN PENDAPATAN, MENINGKATKAN DAYA BELI, MEMPERLUAS SKALA BISNIS, MENINGKATKAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DAN AKHIRNYA MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN. ADAPUN PENANGANAN PASCA BENCANA ALAM PERLU LANGKAH CEPAT UNTUK MENGANTISIPASI DATANGNYA MUSIM HUJAN DENGAN MENYIAPKAN HUNIAN SANGAT SEMENTARA BAGI MASYARAKAT YANG RUMAHNYA RUSAK BERAT.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

ADAPUN HASIL PEMBAHASAN ANGGARAN BERSAMA SKPD MITRA KOMISI II DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN SUMBAWA DAPATLAH KAMI LAPORKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:
A. SEKTOR PENDAPATAN
DARI NILAI ANGGARAN YANG DIUSULKAN KEPADA KOMISI II, SETELAH MELALUI PEMBAHASAN SEBAGIAN BESAR TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN ANTARA LAIN ;
1) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBESAR RP. 375.213.000,00 (375 JUTA 213 RIBU RUPIAH) BERTAMBAH 3.013.000 DARI TARGET APBD MURNI 2018.
2) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEBESAR RP. 2.536.396.000 (2 MILYAR 536 JUTA 396 RIBU RUPIAH).
3) DINAS PERTANIAN SEBESAR RP. 477. 625.000,00 (477 JUTA 625 RIBU RUPIAH) HAL INI BERKURANG SEBESAR 105 JUTA 850 RIBU RUPIAH DIBANDINGKAN TARGET APBD 2018 KARENA PRODUKSI BENIH DARI BALAI BENIH SERING YANG SEMAKIN BERKURANG.
4) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU RP.1.694.400.000 ( 1 MILYAR 694 JUTA 400 RIBU RUPIAH) BERKURANG SEBESAR RP. 124.707.320 (124 JUTA 707 RIBU 320 RUPIAH) DARI TARGET APBD 2018
5) DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEBESAR RP.40.000.000,00 (40 JUTA RUPIAH) BERKURANG SEBESAR RP. 32.873.191 (32 JUTA 873 RIBU 191 RUPIAH) DARI APBD 2018
6) BADAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIUSULKAN KE KOMISI SEBESAR RP. 257.550.336.494,25 (257 MILYAR 550 JUTA 336 RIBU 494 RUPIAH 25 SEN) SETELAH DIBAHAS MENINGKAT SEBESAR 550.000.000 (550 JUTA RUPIAH) SEHINGGA JUMLAH PENDAPATAN MENJADI RP. 258.100.336.494,25 (258 MILYAR 100 JUTA 336 RIBU 494 RUPIAH 25 SEN). BERKURANG SEBESAR 11.791.267.757 (11 MILYAR 791 JUTA 267 RIBU 757 RUPIAH) DARI TARGET PADA APBD MURNI 2018.
7) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rp. 94.450.000,00 (94 JUTA 450 RIBU RUPIAH).
8) PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH RP. 1.277.751.479.000,00 (1 TRILYUN 277 MILYAR 751 JUTA 479 RIBU RUPIAH) BERKURANG Rp. 1.054.167.000 DARI TARGET APBD 2018.

SEHINGGA TOTAL PENDAPATAN YANG DIUSULKAN DI KOMISI II SEBESAR RP 1.541.069.899.494,25 (1 TRILYUN 541 MILYAR 69 JUTA 899 RIBU 494 RUPIAH 25 SEN)

B. SEKTOR BELANJA
PADA POS BELANJA LANGSUNG YANG DIUSULKAN KE KOMISI II, PAGU ANGGARAN PADA BEBERAPA SKPD BERUBAH,. SECARA LEBIH RINCI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP. 6.568.067.100,00 (6 MILYAR 568 JUTA 67 RIBU 100 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS TERJADI PENAMBAHAN ANGGARAN SEBESAR RP. 50.000.000 UNTUK PEMBANGUNAN PERPIPAAN AIR BERSIH PULAU TETE – NGALI SEHINGGA MENJADI RP. 6.618.067.100,00 (6 MILYAR 618 JUTA 67 RIBU 100 RUPIAH)
2. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.
ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP. 8.429.213.949,00 (8 MILYAR 429 JUTA 213 RIBU 949 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS BERTAMBAH SEBESAR 49.700.000 (49 JUTA 700 RIBU RUPIAH) UNTUK KEGIATAN WORKSHOP PEMELIHARAAN SAPI DAN PEMERIKSANAN SAMPEL VIRUS SERTA KOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT SEHINGGA MENJADI RP. 8.478.913.949,00 (8 MILYAR 478 JUTA 913 RIBU 949 RUPIAH)
3. DINAS PERTANIAN
ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP. 25.873.062.130,00 (25 MILYAR 873 JUTA 62 RIBU 130 RUPIAH). SETELAH DIBAHAS DIKOMISI ANGGARAN TETAP
4. DINAS PANGAN
ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II RP. 2.126.589.207,00 ( 2 MILYAR 126 JUTA 589 RIBU 207 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI ANGGARAN TETAP
5. DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
ANGGARAN YANG DIUSULKAN SEBESAR RP. 14.930.880.099,00 (14 MILYAR 930 JUTA 880 RIBU 99 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DI KOMISI ANGGARAN TETAP.
6. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ANGGARAN BELANJA YANG DIUSULKAN KE KOMISI RP. 2.283.142.889,00 (2 MILYAR 283 JUTA 142 RIBU 889 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI ANGGARAN TETAP
7. BADAN PENDAPATAN DAERAH
ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP 15.816.852.340,00 (15 MILYAR 816 JUTA 852 RIBU 340 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI ANGGARAN TETAP
8. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP. 8.757.509.051 (8 MILYAR 757 JUTA 509 RIBU 51 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DI KOMISI ANGGARAN TETAP.
SEHINGGA TOTAL BELANJA LANGSUNG SEBESAR RP. 84.885.016.765,00 (84 MILYAR 885 JUTA 16 RIBU 765 RUPIAH )

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT. PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA
MELALUI SIDANG YANG TERHORMAT INI, KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA MEMBERIKAN APRESIASI ATAS KERJA KERAS DAN KEMITRAAN YANG SUDAH TERJALIN DENGAN BAIK. HAL INI MENJADI KEKUATAN, MELANJUTKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUMBAWA YANG SEMAKIN HARI TANTANGANNYA SEMAKIN KOMPLEK. WALAUPUN DEMIKIAN KOMISI II MEMBERIKAN CATATAN PENTING UNTUK DITINDAK LANJUTI DEMI PERBAIKAN KINERJA MAUPUN AKSELERASI PEMBANGUNAN PADA MASING MASING SKPD SEBAGAIMANA YANG BERKEMBANG SELAMA PEMBAHASAN DIANTARANYA ADALAH :
1. TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
A. DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, PEMERINTAH DAERAH HARUS MENGUPDATE SELALU DATA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH. SEIRING DENGAN MENJAMURNYA USAHA SARANG BURUNG WALET, KOMISI II MENDORONG AGAR DAPAT DILAKUKAN PENDEKATAN DAN PENDATAAN PADA SELURUH OBJEK PAJAK BURUNG WALET DENGAN BEKERJASAMA DENGAN PAGUYUBAN PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET DAN PIHAK KARANTINA SEHINGGA SETIAP PENGIRIMAN SARANG BURUNG WALET DAPAT TERPANTAU DAN DITARIK PAJAKNYA.
B. UNTUK PENATAAN PEDAGANG, PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA DIHARAPKAN GEBRAKAN LEBIH BESAR. LANGKAH PENERTIBAN PASAR SEKETENG YANG SEMPAT TERTUNDA DAPAT DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS SEHINGGA PASAR YANG RAPI DAN NYAMAN DAPAT TERCIPTA. KEMUDIAN PENDATAAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PEDAGANG ATAU E – MONEY HENDAKNYA DAPAT SEGERA DILAKUKAN.
C. TERHADAP POTENSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PERLU DIMAKSIMALKAN MELALUI SISTEM KONTROL APLIKASI ONLINE (BIL), BEGITU PULA DARI RESTORAN BEBERAPA PERUSAHAAN BESAR YANG BEROPERASI DI SUMBAWA SEPERTI PT SJR DAN YANG SEJENIS DAPAT DITARIK PAJAKNYA.

2. TERHADAP SEKTOR KEHUTANAN,
SEHUBUNGAN DENGAN MARAKNYA AKSI PEMBAKARAN HUTAN DAN ILEGAL LOGGING DI BEBERAPA WILAYAH DI KABUPATEN SUMBAWA SEPERTI DI KECAMATAN ORONG TELU DAN KECAMATAN LUNYUK, DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGEFEKTIFKAN TIM GABUNGAN YANG ADA DARI LINTAS INSTANSI SEPERTI POLISI KEHUTANAN, KEPOLISIAN, TNI, POL PP, PEMADAM KEBAKARAN, DAN KELOMPOK MASYARAKAT. MENJADI KERESAHAN KITA BERSAMA ATAS LAPORAN MASYARAKAT YANG SAMPAI SAAT INI MENJADI KEPERIHATINAN, MENGINGAT DATANGNYA MUSIM HUJAN MENJADI SASARAN PARA PELADANG LIAR UNTUK MENGGARAP KAWASAN HUTAN TERSEBUT, HAL INI PATUT UNTUK DIWASPADAI KARENA ANCAMAN KERUSAKAN HUTAN SECARA SISTEMIS DAPAT MENGAKIBATKAN MALAPETAKA BANJIR DIMUSIM HUJAN DAN KEKERINGAN DIMUSIM KEMARAU.
3. TERKAIT DENGAN UPAYA PENINGKATAN POPULASI TERNAK BESAR KITA, PROGRAM YANG DIGULIRKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM MENDORONG KEBERADAAN TERNAK PERANAKAN BRAHMANO DI KABUPATEN SUMBAWA, DIHARAPKAN DAPAT DIKAWAL DAN DIBINA DENGAN BAIK SEHINGGA PROYEK PERDANA TERSEBUT DAPAT BERGULIR PADA TAHUN 2019 MENDATANG SEKALIGUS MENJADI PERCONTOHAN BAGI PERTERNAK LAINNYA. KOMISI II SANGAT MENDUKUNG GERAKAN SUMBAWA BEEF, DAN GERAKAN MASYARAKAT AGRIBISNIS JAGUNG TERINTEGRASI SAPI (GEMAJIPI) YANG BERTUJUAN UNTUK MENJAGA KUALITAS DAN KUANTITAS DAGING SAPI KITA MELALUI PENGUATAN PETERNAK, PENYEDIAN PERLENGKAPAN TERNAK, MENJAGA KETERSEDIAAN LAHAN DAN TEKNOLOGI YANG DITERAPKAN DARI HULU HINGGA HILIR SERTA PEMENUHAN INDUKAN BERKUALITAS.
4. TERKAIT DENGAN PERSOALAN YANG MUNCUL DALAM PEMBANGUNAN JARINGAN SALURAN TEGANGAN TINGGI (SUTET). KOMISI II MENYARANKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK DAPAT MELAKUKAN SOSIALISASI YANG MENYELURUH KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK PROGRAM TERSEBUT. SEHINGGA SEGALA PERSOALAN DAPAT DISELESAIKAN DENGAN BAIK.
5. TERHADAP UPAYA MENJAGA KABUPATEN SUMBAWA SEBAGAI DAERAH SWASEMBADA PANGAN. KOMISI II MEMBERIKAN DORONGAN KEPADA APARATUR DI SKPD TEKNIS UNTUK DAPAT BEKERJA LEBIH PROGRESSIF LAGI. PEMBANGUNAN SUMUR DANGKAL ATAU BOR DAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DAN EMBUNG DIHARAPKAN DAPAT SELESAI DENGAN BAIK DAN KEBERADAANNYA DAPAT DIMANFAATKAN OLEH PETANI. KELUHAN ATAS KUALITAS BIBIT JAGUNG OLEH PETANI DIHARAPKAN DAPAT SEGERA DICARIKAN SOLUSINYA. TERHADAP PROGRAM PERTANIAN ORGANIK YANG DIRENCANAKAN PADA TAHUN 2018 SEBANYAK 1000 HEKTAR DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA KOMODITI BAWANG MERAH DAN BAWANG PUTIH SERTA KEDELAI. DIHARAPKAN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN SEBAIK BAIKNYA DAN MEMBAWA DAMPAK KESEJAHTERAAN BAGI PETANI KITA. SELANJUTNYA BRANDING ATAS PRODUK LOKAL KITA MESTI DILINDUNGI DAN DIKEMBANGKAN MENJADI PELUANG DALAM MENDAPATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
6. TERKAIT DENGAN STOCK PANGAN DAERAH. KOMISI II MENDORONG PEMANFAATANNYA UNTUK KORBAN BENCANA ALAM, LIMA TON BERAS YANG TELAH DIKELUARKAN DARI LUMBUNG PANGAN DAERAH UNTUK PENANGANAN DARURAT BENCANA ALAM DIHARAPKAN DAPAT DIPERSIAPKAN KEMBALI, SEHINGGA SEWAKTU DIBUTUHKAN LAGI STOCK PANGAN KITA TETAP TERSEDIA.
7. TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SUMBAWA, PADA RANCANGAN PROGRAM APBD P TAHUN 2018, TERDAPAT BEBERAPA PROGRAM PRIORITAS YANG DIHARAPKAN DAPAT MENJADI PERHATIAN ADALAH PROGRAM LAHAN TERINTEGRASI YANG TIDAK HANYA MENGHASILKAN GARAM TETAPI JUGA IKAN, DAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM). PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENGINTEGRASIKAN KEBERADAAN PABRIK PENGOLAHAN IKAN DENGAN IKM. MENGUATKAN KELEMBAGAAN IKM, PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASARNYA DAN TATA ATURAN LAIN DENGAN MEMBANGUN AGLOMERASI ATAU KLUSTER IKM. SELANJUTNYA HAL YANG PENTING DIPERHATIKAN ADALAH ADANYA AKSI ILEGAL FISHING YANG TERJADI DI PERAIRAN LAUT TELUK SALEH DAN SEKITARNYA OLEH KARENA ITU KOMISI II MENGHARAPKAN AGAR DAPAT DIINTENSIFKAN PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN PERAIRAN LAUT SEHINGGA KITA TIDAK SEMATA-MATA MENARGETKAN PAD DARI MASYARAKAT NAMUN JUGA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ATAS USAHA MEREKA.
8. TERKAIT DENGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOMISI II MENDORONG OPTIMALISASI KEBERADAAN DINAS INI SEBAGAIMANA SURAT DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI NOMOR 503/5723/BAK TERTANGGAL 12 SEPTEMBER 2017 TENTANG OPTIMALISASI KELEMBAGAAN PTSP DI DAERAH. DALAM PENYUSUNAN APBDP 2018 TELAH DIANGGARKAN UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN USAHA DALAM DAERAH SEBAGAI WUJUD MEMPERCEPAT PROSES PERIZINAN SEIRING DENGAN UPAYA PENINGKATAN TATALAKSANA, KUALITAS, DAN PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.
9. TERKAIT DENGAN KEBERADAAN PEMBANGUNAN PASAR BRANG BARA DAN PASAR UTAN DITARGETKAN DAPAT DI LAUNCHING UNTUK DIMANFAATKAN OLEH PEDAGANG DAN MASYARAKAT PADA TAHUN 2018. KEBERADAAN PASAR BRANG BARA AKAN DIKELOLA DENGAN BAIK SEHINGGA DAPAT MENJADI PASAR INDUK YANG DIBANGGAKAN DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT SEKITARNYA.
10. TERHADAP PENINGKATAN PAD DARI PRODUK LOKAL DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK DAPAT MEMBREAKDOWN REGULASI BERUPA PERATURAN BUPATI TERKAIT DENGAN BEBERAPA PRODUK UNGGULAN DAERAH SEHINGGA POTENSI PAD DARI SEKTOR TERSEBUT BENAR BENAR KITA MAKSIMALKAN. SEHUBUNGAN DENGAN TELAH DIKELUARKANNYA PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNANAN TENUN KHAS SUMBAWA PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH, KOMISI II MENYAMBUT BAIK HAL TERSEBUT. KARENA KEBIJAKAN INI DAPAT MENDORONG PERTUMBUHAN USAHA KERAJINAN TENUN DI KABUPATEN SUMBAWA. KAMI BERHARAP UNTUK PRODUK LOKAL LAINNYA DAPAT DILAKUKAN AFIRMASI KEBIJAKAN YANG SERUPA. HAL INI DAPAT DISELARASKAN DENGAN KEBERADAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (SIKIM) YANG TAHUN INI DIBANGUN DI WILAYAH STP KECAMATAN MOYO HULU.
11. TERHADAP PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH. KOMISI II BERHARAP AGAR DAPAT DILAKUKAN PERGANTIAN DIREKTUR PERUSDA SABALONG SAMAWA KARENA DIREKTUR TERPILIH TELAH MUNDUR DARI JABATANNYA. DEMIKIAN PULA TERHADAP DIREKTUR PDAM BATU LANTEH DIHARAPKAN SEGERA DILAKUKAN PENETAPAN DIREKTUR TETAP MENGINGAT HAL INI SANGAT MEMPENGARUHI KINERJA PDAM, BANYAK MASYARAKAT YANG MAU BERLANGGANAN PDAM TIDAK BISA DILAYANI KARENA MANAJEMEN PDAM YANG KURANG TERKONTROL DENGAN BAIK. TERHADAP USULAN BEBERAPA FRAKSI ATAS AKUISISI PD BPR NTB SUMBAWA MENJADI BANK SUMBAWA, KOMISI II DPRD SUMBAWA MENDORONG UNTUK DILAKUKAN KAJIAN KOMPREHENSIF DARI PEMERINTAH DAERAH SEHINGGA SEGALA PERSIAPAN UNTUK AKUISISIS TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT.
MENGAKHIRI LAPORAN KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA PADA SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT INI. KAMI MENYAMPAIKAN BAHWA DALAM MENYIKAPI SITUASI DAERAH YANG MASIH BERKABUNG KARENA DITIMPA BENCANA ALAM, KOMISI II BERHARAP KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK DAPAT BERGERAK CEPAT MEMBANTU MERINGANKAN BEBAN DAN DERITA MASYARAKAT KITA, HUNTARA ATAU TIPE HUNIAN SANGAT SEMENTARA YANG DIANGGARKAN PADA APBDP 2018 INI HENDAKNYA DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN CEPAT DENGAN MELIBATKAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG ADA. ANGGARAN YANG DIBERIKAN MEMANG MASIH JAUH DARI JUMLAH IDEAL YANG DIBUTUHKAN, NAMUN DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU MASYARAKAT DARI EKSES NEGATIF ATAS KETIADAAN HUNIAN DAN KETIADAAN PEKERJAAN MASYARAKAT.

DEMIKIANLAH LAPORAN KOMISI II DPRD KAB SUMBAWA. DENGAN UCAPAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA DAPAT MENYETUJUI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. AKHIRNYA MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA DAN ATAS SEGALA PERHATIANNYA, DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.
WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH, WASSALAMU ‘ALAIKUM WAR. WAB.

SUMBAWA BESAR 11 OKTOBER 2018
KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
ABDUL RAFIQ : (KETUA)
H. SALMAN AL FARIZI SH : (WAKIL KETUA)
SALAMUDDIN MAULA : (ANGGOTA)
HASANUDDIN, SE : (ANGGOTA)
I NYOMAN WISMA : (ANGGOTA)
MUHAMMAD YASIN MUSAMMA, S.AP : (ANGGOTA)
BERLIAN RAYES, S.Ag : (ANGGOTA)
SARIPUDDIN : (ANGGOTA)
MUHAMMAD NUR S.PDi : (ANGGOTA)
HASANUDDIN, SE : (ANGGOTA)

Laporan Komisi I DPRP Kab. Sumbawa Terhadap APBD – P tahun 2018

LAPORAN KOMISI I DPRD KABUPATEN SUMBAWA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.
SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

YTH. BUPATI SUMBAWA DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
YTH. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD SUMBAWA
YTH. PARA ANGGOTA FOKUM KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
YTH. SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, PARA ASISTEN, KEPALA DINAS, BADAN, KANTOR, PARA CAMAT DAN LURAHDAN KEPALA DESA SE- KABUPATEN SUMBAWA
YTH. PIMPINAN PARTAI POLITIK, PEMUKA AGAMA, PEMUKA MASYARAKAT, TOKOH WANITA DAN TOKOH PEMUDA, INSAN PERS SERTA PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN

SINGKATNYA PARA SAHABAT SEKALIAN YANG BERBAHAGIA
MELALUI KESEMPATAN YANG BAIK INI, SAYA MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAHNYA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT BERSILATURRAHIM GUNA MENGIKUTI SIDANG PARIPURNA DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN LAPORAN KOMISI-KOMISI DEWAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018, DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT, AMIN.
KEMUDIAN SHALAWAT DAN SALAM TIDAK LUPA SENANTIASA KITA PERSEMBAHKAN KEPADA JUNJUNGAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SAW, PARA SAHABAT, KELUARGA DAN PARA PENGIKUT BELIAU YANG SELALU TAAT MENJALANKAN RISALAH DAN SUNNAH BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA,
MENGAWALI PENYAMPAIAN LAPORAN INI, KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA BUPATI SUMBAWA YANG TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PENJELASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 DAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN YANG DISAMPAIKAN PADA SIDANG PARIPURNA YANG LALU
KAMI, JUGA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA FRAKSI-FRAKSI DEWAN YANG TELAH MEMBAHAS DAN MENYAMPAIKAN TANGGAPAN DAN PEMANDANGANNYA PADA SIDANG SEBELUMNYA
PENYAMPAIAN LAPORAN KOMISI-KOMISI DEWAN TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018, INI MERUPAKAN MEKANISME DAN PROSEDUR TERAKHIR DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 YANG HARUS DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG ADA
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA,
SELANJUTNYA DAPAT KAMI SAMPAIKAN BEBERAPA HAL YANG MELATAR BELAKANGI TERJADINYA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 INI SEBAGAI BERIKUT, YAKNI UNTUK MELAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO YANG BERDAMPAK PADA PERUBAHAN BEBERAPA KOMPONEN APBN 2018 BAIK DARI SISI PENDAPATAN NEGARA MAUPUN BELANJA NEGARA. MESKI DIKETAHUI UNTUK TAHUN 2018 INI APBN TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN, NAMUN DI TINGKAT DAERAH DINAMIKA PEREKONOMIAN NASIONAL SEDIKIT BANYAK BERKONTRIBUSI PADA DINAMIKA PEREKONOMIAN DAERAH YANG TENTU SAJA BERIMPLIKASI TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2018, SEHINGGA PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH.
DISAMPING ITU, PERUBAHAN APBD TAHUN 2018 DILAKUKAN JUGA KARENA TERDAPAT SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2018 YANG HARUS DIGUNAKAN DALAM TAHUN BERJALAN, SERTA BEBERAPA KEBUTUHAN BELANJA PRIORITAS DAN MENDESAK YANG HARUS DIALOKASIKAN KEMBALI. SERTA ADANYA PERKEMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI KEBIJAKAN UMUM APBD,

YAITU TERJADINYA PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH, BAIK PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN MAUPUN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, KEMUDIAN PERUBAHAN JUGA TERJADI KARENAKEADAAN YANG MENYEBABKAN HARUS DILAKUKANNYA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PERUBAHAN KEBUTUHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA,
PEMBAHASAN PROGRAM KEGIATAN BERSAMA DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG MENJADI MITRA KOMISI I, DIDAMPINGI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH, TELAH BERLANGSUNG DENGAN LANCAR. PROSES PEMBAHASAN BERLANGSUNG DENGAN SANGAT DINAMIS, TERJADI DIALOG, DISKUSI, DAN PERDEBATAN YANG SANGAT ALOT PADA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG KAMI ANGGAB SANGAT STRATEGIS. BERBAGAI MASUKAN DAN SARAN YANG LUAR BIASA DARI ANGGOTA KOMISI I TERUTAMA MENYANGKUT BERBAGAI PROGRAM YANG KEDEPAN KAMI NILAI DAPAT MENDORONG PROSES PEMBANGUNAN ‘TAU DAN TANA SAMAWA’ DALAM RANGKA UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH, MENUJU SUMBAWA HEBAT DAN BERMARTABAT.
BERIKUT KAMI SAMPAIKAN HASIL PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 BERSAMA MITRA KOMISI I SEBAGAI BERIKUT, TOTAL BELANJA LANGSUNG YANG DIUSULKAN SEBELUM PERUBAHAN SEBESAR RP. 146. 663.679.677 (SERATUS EMPAT PULUH ENAM MILIAR, ENAM RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA, ENAM RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU, ENAM RATUS TUJUH PULUH TUJUH RUPIAH) SETELAH MELALUI PEMBAHASAN, JUMLAH USULAN ANGGARAN TERSEBUT MENGALAMI PERUBAHAN, BERTAMBAH MENJADI Rp 146.883.679.862 (SERATUS EMPAT PULUH ENAM MILIAR, DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA, ENAM RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU, DEPAN RATUS ENAM PULUH DUA RUPIAH).
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA,
ADAPUN HASIL RASIONALISASI DAN SINKRONISASI PROGRAM MELALUI MEKANISME PANAMBAHAN DAN PERGESERAN ANGGARAN TERHADAP SEJUMLAH PERANGKAT DAERAH SETELAH PEMBAHASAN DI TINGKAT KOMISI, SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMBAWA, MENGALAMI PERUBAHAN ANGGARAN DENGAN PENAMBAHAN ANGGARAN SEBESAR 100 JUTA RUPIAH. PENAMBAHAN ANGGARAN TERSEBUT MERUPAKAN PENGALIHAN ANGGARAN HIBAH DARI BAWASLU KE SATPOL PP, YANG DIHAJATKAN UNTUK PENERTIBAN ATRIBUT KAMPANYE DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PEMILU TAHUN 2019
2. TERHADAP PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBAWA MENGALAMI PERUBAHAN ANGGARAN DENGAN PENAMBAHAN ANGGARAN SEBESAR 50 JUTA RUPIAH YANG DIHAJATKAN UNTUK KEGIATAN REHAP BAGIAN ATAP RUANG SERVER YANG ADA DI KANTOR TERSEBUT.
3. PENAMBAHAN ANGGARAN JUGA DILAKUKAN TERHADAP KECAMATAN ALAS BARAT SEBESAR 70 JUTA RUPIAH YANG DIGUNAKAN UNTUK REHAB RUANG KERJA CAMAT, YANG SEBELUMNYA RUSAK AKIBAT GEMPA BUMI
4. TERHADAP PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD), BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP), KEMUDIAN BAKEBANGPOLDAGRI, INSPEKTORAT, SEKRETARIAT DAERAH DAN KECAMATAN SECARA UMUM, TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN ANGGARAN, HANYA DILAKUKAN PERGESERAN TERHADAP BEBERAPA KEGIATAN DI SEJUMLAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERSEBUT.
5. TERHADAP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMBAWA YANG SEBELUMNYA DIUSULKAN ANGGARAN SEBESAR RP 28.934.581.344, (DUA PULUH DELAPAN MILIAR, SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA, LIMA RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU, TIGA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH) MESKI DISEPAKATI TIDAK ADA PERUBAHAN PAGU ANGGARAN, NAMUN ADA BEBERAPA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN PERGESERAN DI INTERNAL SEKRETARIAT DPRD SENDIRI.
TERHADAP KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN RASIONALISASI DAN SINKRONISASI DALAM PEMBAHASAN TERSEBUT, KAMI BERHARAP AGAR DAPAT DILAKSANAKAN SECARA KONSEKUEN DAN PENUH TANGGUNGJAWAB OLEH SELURUH PERANGKAT DAERAH DIBAWAH PENGAWASAN DPRD SESUAI TUGAS DAN FUNGSINYA.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA,
SELANJUTNYA MENCERMATI HAL-HAL YANG BERKEMBANG SELAMA PROSES PEMBAHASAN BERLANGSUNG, SERTA MEMPERHATIKAN PERKEMBANGAN TERAKHIR PEMBANGUNAN DI DAERAH INI, KAMI MENYAMPAIKAN BEBERAPA USUL SARAN UNTUK MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH, SEBAGAI BERIKUT :
1. UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA YANG DAPAT BERIMPLIKASI HUKUM SEBAGAIMANA YANG SUDAH TERJADI TERHADAP SEJUMLAH KEPALA DESA, KAMI BERHARAP KEPADA DINAS PMD SEBAGAI LEADING SEKTOR PEMERINTAHAN DESA, AGAR TERUS MELAKUKAN MONITORING, EVALUASI SEKALIGUS MELAKUKAN PEMBINAAN, SEHINGGA TIDAK ADA LAGI KEPALA DESA MAUPUN PERANGKAT DESA YANG TERSANGKUT PERSOALAN HUKUM.
SELANJUTNYA UNTUK MENSUKSESKAN PROGRAM KREDIT SAHABAT YANG SEKARANG INI SUDAH BERJALAN, DIHARAPKAN KEPADA DINAS PMD UNTUK TERUS MELAKUKAN MONITRING DAN EVALUASI, SERTA MEMBERIKAN PELATIHAN KEPADA PENGURUS BUMDES UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENAJEMEN SERTA PROFESIONALITAS DALAM TUGAS, SEKALIGUS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM PENYELENGARAAN PROGRAM KRABAT. SELAIN ITU YANG TIDAK KALAH PENTINGNYA ADALAH AGAR MEMAKSIMALKAN PENGAWASAN PROGRAM KERABAT UNTUK SUMBAWA HEBAT DAN BERMARTABAT DENGAN MEMANFAATKAN TIM PENGAWAS YANG TELAH DIBENTUK DAN DIHARAPKAN AGAR TETAP DIPERTAHANKAN GUNA SUKSESNYA PROGRAM YANG DIHAJATKAN UNTUK MEMINIMALISIR RENTENIR DI TINGKAT DESA SEHINGGA UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTARAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI PERDESAAN DAPAT TERCAPAI.
2. TERHADAP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DIHARAPKAN AGAR FUNGSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM PERLU DIPERKUAT, MENGINGAT SEKARANG INI MASIH MARAK DITEMUKAN TERJANDINYA PELANGGARAN SOSIAL DAN PELANGGARAN MORAL DI TEMPAT-TEMPAT PUBLIK SEPERTI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) YANG DIMANFAATKAN SEBAGAI TEMPAT MAKSIAT TERUTAMA PADA MALAM HARI. KAMI HARAPKAN KEGIATAN PATROLI DAN PANGAWASAN TERUS DITINGKATKAN.

KHUSUS TERHADAP PELAJAR, KAMI BERHARAP AGAR SATPOL PP TERUS MELAKUKAN UPAYA PREVENTIF DENGAN MELAKUKAN PEMBINAAN SECARA LANGSUNG DAN KONTINYU KEPADA SEKOLAH-SEKOLAH, SEHINGGA ANAK-ANAK KITA SEBAGAI PENERUS ESTAPET BANGSA INI DAPAT TERHINDAR DARI HAL-HAL YANG BURUK.
SELANJUTNYA UNTUK MENJAGA KEWIBAWAAN DAN KEAMANAN PERSONIL SATPOL PP, KAMI MEWACANAKAN AGAR MEREKA DI LENGKAPI DENGAN ALAT PENGAMANAN DIRI UNTUK MENGANTISIKASI KEMUNGKINAN TERJADINYA TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP PERSONIL SATPOL PP. DENGAN ALAT PENGAMANAN DIRI TERSEBUT DIHARAPKAN DAPAT MENJADI PELINDUNG DARI TINDAKAN ARONGAN DAN ANARKIS MASYARAKAT. KAMI HARAPKAN AGAR PEMERINTAH DAPAT MEMPERTIMBANGKAN PENGADAAN ALAT PENGAMANAN DIRI TERSEBUT PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2019 MENDATANG.
SELAIN ITU KAMI JUGA MENDORONG PEMERINTAH UNTUK MERENCANAKAN PEMBANGUNAN KANTOR SATPOL PP YANG LEBIH REFRESENTATIF DENGAN DILENGKAPI FASILITAS YANG MEMADAI, DALAM RANGKA MENUJU SUMBAWA HEBAT DAN BERMARTABAT.
3. TERHADAP BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DALAM NEGERI (BAKESBANGPOLDAGRI) KABUPATEN SUMBAWA, KAMI HARAPKAN AGAR TERUS MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN SECARA INTENSIF TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT YANG DICURIGAI DAN BERPOTENSI MENIMBULKAN TERJADINYA RADIKASLISME. PERAN DAN FUNGSI DARI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB), FOLUM LINTAS ETNIS, SERTA FORUM LAINNYA, DIHARAPKAN AGAR TERUS DILAKUKAN PEMBINAAN UNTUK MENJAGA KONDUSIFITAS DAERAH
SELAIN ITU, MENGINGAT SEKARANG INI KERAP TERJADI INTIMIDASI YANG MENGARAH KEPADA PEMERASAN OLEH OKNUM LSM-LSM TERTENTU TERUTAMA DI PEMERINTAHAN DESA, KAMI HARAPKAN KEPADA BAKESBANGPOLDAGRI UNTUK MELAKUKAN PENDATAAN SEKALIGUS PENERTIBAN TERHADAP LSM-LSM ILEGAL TERSEBUT, SEHINGGA JELAS MANA LSM YANG LEGAL DAN MANA LSM YANG ILEGAL.
4. TERHADAP INSPEKTORAT, KAMI MENDORONG UNTUK MEMAKSIMALKAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA SABERPUNGLI, BUKAN SAJA MELAKSANAKAN SOSIALISASI UNTUK PENCEGAHAN, TETAPI LEBIH DIHARAPKAN AGAR DAPAT MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP PELAKU PUNGLI YANG SEKARANG INI KAMI ASUMSIKAN MASIH TERJADI DI SEJUMLAH TEMPAT.

TERHADAP LEMBAGA TIM PENGAWAL PENGAMANAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) YANG TERUS MENUNJUKAN KINERJANYA yang BAIK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN, SEHINGGA PROGRAM-PROGRAM FISIK YANG SELAMA INI DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH MENJADI LEBIH MAKSIMAL, KAMI SAMPAIKAN APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGI, DAN KAMI HARAPKAN AGAR TUGAS KONSTITUSIONAL INI DAPAT TERUS DITINGKATKAN.
APRESASI YANG SAMA JUGA KAMI SAMPAIKAN KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN SUMBAWA YANG TERUS MELAKUKAN UPAYA PREVENTIF TERHADAP PEREDARAN NARKOBA, DAN ALHAMDULLILLAH SEKARANG INI MULAI TIMBUL KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA NARKOBA, YANG DIBUKTIKAN DENGAN ADANYA LAPORAN ORANG TUA MAUPUN KELUARGA KORBAN NARKOBA KEPADA BNN SUMBAWA AGAR ANAKNYA MAUPUN KELUARGANYA DILAKUKAN REHABILITASI.
SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, BAHWA SEKARANG INI NARKOBA SUDAH MULAI MERASUKI MASYARAKAT DARI BERBAGAI SEKTOR KEHIDUPAN, MELAKUKAN EKSPANSI DENGAN STRATEGI ‘GENERATION DESTRUCTION’ DENGAN TARGET SEGALA USIA, REMAJA MAUPUN ANAK-ANAK, KITA MUSTI WASPADA DAN MENGANTIPASI ‘SOSIAL DISEIS” ini, MELALUI BNN INILAH MENJADI BENTENG KITA BERSAMA UNTUK MELAWAN SERANGAN NARKOBA.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA
SEBELUM MENGAKHIRI LAPORAN INI, KAMI INGIN MENYAMNPAIKAN APRESIASI KHUSUSNYA KEPADA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH BERKERJA EKTRA, UNTUK SECARA BERSAMA-SAMA BERIKTIAR MEMBANGUN DAERAH INI MENJADI LEBIH BAIK. BADAN ANGGARAN TELAH MENUNTASKAN SALAH SATU PROGRAM YANG KAMI PANDANG STRATEGIS YAKNI PEMBAHASAN TERHADAP PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA KECAMATAN ALAS DENGAN PAGU AGGARAN SEBESAR 6 MILIAR RUPIAH, YANG SEBELUMNYA DIPENDING PEMBAHASANNYA DI TINGKAT KOMISI, KEMUDIAN DILANJUTKAN DI TINGKAT BADAN ANGGARAN, DAN ALHAMDULILLAH, SETELAH MELALUI PROSES PEMBAHASAN YANG CUKUP PANJANG DAN ALOT, KEMUDIAN SETELAH MENDAPAT PENJELASAN DAN PENCERAHAN SECARA KOMPREHESIF DARI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH, AKHIRNYA ANGGARAN UNTUK PENGADAAN TANAH JALAN LINGKAR UTARA KECAMATAN ALAS TERSEBUT DAPAT SETUJUI SECARA BERSAMA-SAMA.
KAMI JUGA MENYAMPAIKAN APRESIASI KEPADA BUPATI SUMBAWA YANG TELAH MELAHIRKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, SERTA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI SELURUH WILAYAH DI KABUPATEN SUMBAWA, SEMOGA APA YANG MENJADI HARAPAN KITA BERSAMA YAKNI MENJADI SUMBAWA HEBAT DAN BERMATABAT DAPAT TERWUJUD DI MASA YANG AKAN DATANG.

DEMIKIAN LAPORAN KOMISI I TERHADAP RANCANGAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018, SERAYA MENGUCAPKAN BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM, KAMI DAPAT MENYETUJUI RANCANGAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH
TERIMAKASIH ATAS SEGALA PERHATIAN, DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.
WABILLAHITOFIK WALHIDAYAH
WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SUMBAWA BESAR, 11 OKTOBER2018

KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

SYAMSUL FIKRI AR, S.Ag, M.Si : KETUA
EDY SYARIFUDDIN : WAKIL KETUA
H. ARDI JULIANSYAH, S.IP : SEKRETARIS
H. NURDIN MARJUNI, SH : ANGGOTA
H. A. RAKHMAN, HMS, S.Pd : ANGGOTA
RAMLIYANTO, SH : ANGGOTA
ANDI RUSNI, SE : ANGGOTA
ADIZUL SYAHABUDDIN, SP : ANGGOTA
KHAIRIL : ANGGOTA

Kogasgabpad Bangun MCK Untuk Korban Gempa di Desa Sambelia Lombok

sumbawanews.com,- Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Rehabilitasi dan Rekonstruksi masih terus berupaya memberikan bantuan kepada warga korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat, seperti pembongkaran dan pembersihan puing-puing bangunan dan rumah maupun infrastruktur yang rusak.

Selain itu, Kogasgabpad juga terus memberikan berbagai bantuan langsung kepada warga, baik berupa logistik dan materiil maupun dalam bentuk bangunan. Seperti yang dilakukan oleh prajurit TNI Sektor 3 Kogasgabpad yang membangun sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk warga di Desa Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (25/10/2018).

Menurut Danramil 1615-03/Sambelia Kapten Inf Muslim, pembangunan MCK yang diperuntukan untuk warga Desa Sambelia merupakan bantuan dari Kogasgabpad. “Sesuai rencana akan dibangun juga di Dusun Baroto dan Desa Sambelia dengan konstruksi bangunan di masing-masing lokasi yakni dua kamar mandi dan dua WC, mudah-mudahan pekerjaan yang mulia ini dapat digunakan oleh masyarakat desa ini,” katanya.

“Pembangunan MCK tersebut, sudah mulai dikerjakan sejak kemarin oleh anggota Batalyon Zeni Konstruksi 11/Durdhaga Wighra (Yonzikon 11/DW) yang tergabung dalam Satgas Kogasgabpad. Insya Allah pembangunannya selesai selama satu minggu kedepan,” tuturnya.

Di tempat terpisah, Dansektor III wilayah Kabupaten Lombok Timur Kolonel Mar Aziz menyampaikan bahwa pembangunan MCK merupakan salah satu wujud kepedulian Kogasgabpad kepada masyarakat yang terdampak bencana terkait sarana yang sangat dibutuhkan di lingkungan tempat tinggal.

“Mudah-mudahan sumbangan ini bermanfaat bagi warga, terutama yang masih tinggal di rumah Hunian Sementara (Huntara) dalam memenuhi kebutuhan, khususnya untuk mandi, cuci dan kakus,” katanya. (Mad/Puspen TNI)

TNI Ratakan Hotel Roa-Roa Palu

sumbawanews.com,- Bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Palu, Donggala dan Sigi Sulawesi Tengah beberapa waktu yang lalu, mengakibatkan seluruh bangunan-bangunan dibeberapa tempat mengalami kerusakan yang parah dan tidak bisa digunakan lagi. tanpa terkecuali Hotel Roa-Roa yang terletak di Kota Palu hancur tak berbentuk lagi.

Hotel mewah kelas bintang 3 tersebut tinggal kenangan, setelah prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur 8/Sakti Mandra Guna (Yonzipur 8/SMG) Makassar yang tergabung dalam Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) merobohkan sisa-sisa bangunannya, Kamis (25/10/2018).

Disela-sela pengerjaan merobohkan Hotel Roa-Roa Komandan Batalyon Zeni Tempur 8/Sakti Mandra Guna (Danyon Zipur 8/SMG) Makassar Mayor Czi Catur mengatakan, demi keamanan dan keselamatan sisa bangunan Hotel tersebut dirobohkan dengan menggunakan alat berat seperti exavator, Breeker dan Dump Truk. “Hal ini juga untuk menindaklanjuti instruksi Wakil Presiden RI Yusuf Kalla sewaktu meninjau kondisi wilayah Palu beberapa waktu lalu diperintahkan untuk dirobohkan,” katanya.

Danyon Zipur 8/SMG Makassar Mayor Czi Catur mengatakan bahwa dalam merobohkan sisa bangunan Hotel Roa-Roa sedikit mengalami kesulitan karena banyak rangka kontruksi besi yang masih ada dan tertumpuk. “15 orang prajurit yang terlatih dan ahli di bidang konstruksi akan bekerja dengan maksimal, diharapkan setelah tanggal 26 Oktober 2018 ini reruntuhan bangunan ini bisa bersih semua,” ujarnya.

Mayor Czi Catur menambahkan bahwa untuk mempercepat pembersihan Hotel Roa-Roa tersebut menggunakan alat berat dan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) dibantu oleh, PT Bayan, PT WIKA yang memiliki alat berat.

“Ada empat alat berat kami maksimal untuk meratakan Hotel Roa-Roa yaitu 1 unit exavator, 1 unit Breeker dan 2 unit Dump Truk, sementara operator alat ini adalah prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur 8/Sakti Mandra Guna (Yonzipur 8/SMG) Makassar,” katanya. (Mad/Puspen TNI)

Berita Foto : Puluhan Prajurit TNI Dirikan Tenda dan Sekolah Darurat Bagi Pengungsi di Sigi Sulteng

sumbawanews.com,- Puluhan prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur 8/Sakti Mandra Guna (Yonzipur 8/SMG) yang tergabung dalam Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Penanggulangan Bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi Sulteng membantu mendirikan tenda untuk ratusan pengungsi dan sekolah darurat bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan United Nations Children’s Fund  (Unicef), bertempat di Desa Ranggulalo Kec. Biromaru, Kabupaten Sigi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. “Kami Prajurit TNI dirikan tenda dan sekolah darurat ini karena pekerjaan mulia yang sangat di butuhkan masyarakat di Desa ini, kata Praka Ali Tanasy”, Kamis (25/10/2018).

CAWAK KAPAL PATROLI BAKAMLA RI AKSI PENANANGGULANGAN PEROMPAK

sumbawanews.com,- Sebanyak 100 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Calon Awak Kapal Patroli Bakamla RI, mengikuti simulasi penanggulangan perompak, di ruang Simulator Integrated Combat Management System (ICMS), Pusat Latihan Kapal Perang (Puslat Kaprang) Kolat Koarmada I, JL. Gunung Sahari No.67, Jakarta Pusat, Kamis (25/10/2018).

Simulasi awal dilakukan satu tim pemeriksa di laut yang lebih dikenal dengan istilah Unit Reaksi Cepat Laut (URCL) yang berjumlah tujuh orang melakukan aksi pengejaran terhadap beberapa kapal perompak di Laut.

Gladi pemeriksaan kapal berlanjut di ruang Simulator Puslat Kaprang, terjadi kejar mengejar antara tim URCL Bakamla RI  ketika kapal yang hendak diperiksa ternyata telah dikuasai perompak dan berusaha kabur dari kejaran petugas. Selanjutnya Tim URCL melakukan prosedur pengejaran dengan Sea Rider sambil memberi peringatan melalui komunikasi radio namun para perompak tetap berusaha melarikan diri sehingga tim pemeriksa harus memberikan tembakan peringatan agar kapal target berhenti.

Sementara itu di ruangan berbeda yakni CPNS Cawak kapal lainnya sedang berlatih Nautika operator anjungan  kapal di ruang Dynamic Position Manuvering System (DPMS) di tempat yang sama. Kegiatan latihan di ruang DPMS yakni teori dan praktek nautika dan mesin meliputi cara dan prosedur lepas sandar kapal, keluar masuk alur, komunikasi antar kapal, formasi dan teknik menghadap problem cuaca buruk, orang jatuh di laut serta ilmu tentang manuver kapal lainnya.

Latihan ini dibawah bimbingan 10 orang pelatih dan instruktur dibawah pimpinan Komandan Puslat Kaprang Kolat Koarmada I Letkol Laut (P) M Dimmi Qumry, S.E. Selama berjalannya latihan para peseta Cawak kapal didampingi pejabat dari jajaran Direktorat Latihan Bakamla RI antara lain Kasirenlat Opsla Ditlat Bakamla RI Angga Heryana, S.T., Kasirenlat Opsud Sahlani, S.T.,M.Si (Han) dan Kasilat Opsla Waskito Alim Hadi Prabowo, S.T.

Penmil RI untuk PBB : Pemerintah RI Terlibat Langsung Dalam Pengamanan Perairan Laut Lebanon

(New York. Kamis, 25 Oktober 2018).  Pemerintah Republik Indonesia Indonesia terlibat langsung dalam pelaksanaan pengamanan perairan laut Lebanon, sebagai bagian dari Misi Pemelihara Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengirimkan Satuan Tugas Maritime Task Force (Satgas MTF) TNI  yang dilengkapi dengan Helikopter Dauphin-365 sebagai sarana search and resque sesuai mandat yang diberikan oleh PBB.

 

Hal tersebut disampaikan Penasehat Militer (Penmil) Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Brigjen TNI Fulad, S.sos, M.si saat mendampingi Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. ketika mengunjungi prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga XXVIII-K/Unifil (United Nations Interim Forces in Lebanon) KRI Sultan Hasanuddin 366, di Port of Beirut, Lebanon, beberapa waktu lalu.

 

Dalam kunjungan tersebut, Kasum TNI juga telah dilaporkan oleh Dansatgas MTF TNI Konga XXVIII-K/Unifil Letkol Laut (P) Cecep Hidayat, S.E, M.Si tentang daerah operasi yang menjadi tanggung jawab Satgas KRI Hasanuddin 366 selama setahun kedepan termasuk interaksi dengan sesama Satgas Maritime Task Force yang berasal dari berbagai negara, diantaranya dari German, Brazil, Turkey, Bangladesh dan Yunani.

 

Selanjutnya Brigjen TNI Fulad mengatakan bahwa sebanyak 120 prajurit TNI yang mengawaki Satgas MTF KRI Sultan Hasanuddin 366 dan Helikopter Dauphin-365 merupakan Satgas yang baru mengggantikan Satgas MTF TNI Konga XXVIII-J/Unifil KRI Usman Harun 359 yang telah melaksanakan tugas selama satu tahun membawa Misi Perdamaian PBB dengan baik dan mendapat apresiasi yang luar biasa dari United Nations (UN) maupun Pemerintah Lebanon dan masyarakat setempat.

 

Menurut Brigjen TNI Fulad, bahwa keberhasilan MTF Unifil dalam mengamankan perairan laut Lebanon dari gangguan keamanan selama ini dapat dilaksanakan dengan baik. Hal itu membutuhkan kerja sama yang baik antara sesama satuan tugas dan merupakan kunci penting dalam mewujudkan keamanan wilayah Lebanon yang lebih baik kedepan.

 

“Satgas MTF Unifil selain mengamankan perairan laut Lebanon juga melaksanakan pelatihan terhadap LAF Navy yang merupakan unsur kekuatan laut Lebanon dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para personel Angkatan Laut Lebanon, sehingga pada saatnya bisa mengambil alih peran MTF Unifil bila Misi Perdamaian PBB di Lebanon ditutup,” jelasnya.

 

Ditambahkan oleh Brigjen TNI Fulad bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperpanjang Mandat 2433 yang memberi kewenangan kepada Unifil HQ untuk melaksanakan tugas selama setahun di Lebanon guna mewujudkan situasi keamanan yang lebih kondusif dimasa yang akan datang.

 

Keikutsertaan Satgas MTF TNI Konga XXVIII-K/Unifil KRI Hasanuddin 366 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak pernah absen dalam operasi Pemelihara Perdamaian PBB  semenjak tahun 1957 sampai saat ini. “Dengan peran aktif dan terus menerus dalam Misi Pemelihara Perdamaian PBB menjadi salah satu syarat mutlak Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2019-2020,” kata Brigjen TNI Fulad. (Penmil PTRI)

Panglima TNI : TNI Miliki Tugas Pokok Menegakkan dan Mempertahankan NKRI

(Puspen TNI).  TNI memiliki tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala macam ancaman dan gangguan.

 

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. pada konferensi pers pencapaian empat tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla tentang pencapaian yang telah dilaksanakan oleh TNI terkait tugas pokok maupun pengembangan dan modernisasi TNI dalam rangka melaksanakan tugas pokok periode 2014-2018, bertempat di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (25/10/2018).

 

Panglima TNI mengatakan bahwa dalam penjabarannya TNI melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMP merupakan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman berupa kekuatan militer asing dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara. “Operasi militer yang telah dilaksanakan diantaranya Operasi Pertahanan Udara Nasional, Siaga Tempur Laut, Siaga Tempur Blok Ambalat dan PPRC TNI,” ungkapnya.

 

Dijelaskan oleh Panglima TNI bahwa pada kurun waktu satu tahun terakhir, TNI telah melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh 25 pesawat asing dan 4 kapal asing.  “Selama empat tahun, 286 pesawat asing yang melakukan pelanggaran wilayah udara dan 26 kapal asing yang memasuki perairan Indonesia telah dideteksi dan dihalau,” ujarnya.

 

Disamping itu, TNI juga melaksanakan OMSP seperti operasi mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, membantu pemerintahan di daerah, membantu kepolisian, membantu menanggulangi akibat bencana alam, mengamankan tamu negara setingkat kepala negara, juga melaksanakan tugas perdamaian dunia dibawah bendera PBB dan sebagainya.

 

“Dalam melaksanakan OMSP, TNI bersama  Polri dan berbagai Kementerian dan Lembaga serta komponen bangsa juga terjun langsung melaksanakan penanggulangan bencana yang terjadi diberbagai daerah, seperti gempa bumi dan tsunami di Sulteng, gempa bumi di NTB dan membantu melakukan vaksinasi kepada 27.772 anak serta penanganan terhadap 1.247 pasien gizi buruk serta campak di Asmat, Papua,” terangnya.

 

Sementara itu, dalam rangka mendukung program Nawacita Pemerintah, TNI melakukan sinkronisasi gelar kekuatan dengan pembangunan nasional, seperti pembentukan Divisi Infanteri 3/Kostrad di Pakatto-Sulsel, Koarmada III dan Pasmar-3 di Sorong, serta Koopsau III di Biak.

 

Dalam rangka pencapaian Minimum Essential Force (MEF), Panglima TNI mengatakan bahwa secara bertahap tiap-tiap Angkatan sampai dengan September 2018 telah memperoleh alutsista modern yang sudah tentu memiliki efek tangkal dan efek gentar yang tinggi. “TNI AD menerima Helikopter Apache, TNI AU menerima Pesawat Tempur F-16, dan TNI AL mendapatkan Kapal Selam baru,” ucapnya.

 

“Tahun depan TNI akan terima berbagai alutsista canggih seperti Peluncur Roket Multi Laras (MLRS) Astros, Rudal Startreak, Kapal Selam, Kapal LPD, Pesawat Patroli, dan Pesawak Tanpa Awak,” tandas Panglima TNI. (Badar/Puspen TNI)

Biro Perencanaan Bakamla RI Harmonisasikan Peraturan Internal

sumbawanews.com,- Kepala Biro Perencanaan Bakamla RI Laksma TNI Eko Jokowiyono S.E., M.Si. secara resmi membuka Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Lingkup Internal Bakamla RI, di Jakarta (25/10/2018).
Dalam sambutannya, Laksma Eko menyampaikan Bakamla RI sebagai organisasi yang sedang berkembang perlu terus melakukan penyempurnaan dalam berbagai aspek. Asperk tersebut terdiri dari kelembagaan, kepegawaian, dan ketata laksanaan. Hal ini sangat diperlukan untuk mendukung tugas pokok Bakamla RI.
Kaitannya dengan penyempurnaan organisasi dari ketiga aspek di atas, juga dimaksudkan untuk menghadapi tantangan pengelolaan keamanan dan keselamatan laut di masa mendatang. Organisasi yang efektif dan efisien sangat ditentukan oleh keberadaan perangkat pendukung, salah satunya adalah Peraturan Bakamla RI.
Sebagai organisasi yang baru direvitalisasi, Bakamla RI membutuhkan keberadaan Peraturan Bakamla RI di berbagai bidang, yang belum pernah tersusun atau yang memerlukan pembaruan agar sesuai dengan kondisi rrganisasi terkini. Adapun Peraturan yang dimaksud antara lain: (1) Peraturan Badan Keamanan Laut Tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Keamanan Laut; (2) Peraturan Badan Keamana Laut Tentang Standar Kepangkatan, Golongan dan Pendidikan dalam Kompetensi Jabatan di Lingkungan Badan Keamanan Laut; (3) Peraturan Badan Kemanan Laut Tentang Uraian Tugas dan Beban Kerja Jabatan Pengawas di lingkungan Bakamla; dan (4) Peraturan Badan Kemanan Laut Tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggung jawaban Keuangan di lingkungan Bakamla RI.
Peraturan-peraturan tersebut di atas akan menyempurnakan ketata laksanaan organisasi yang sudah ada. Selain itu, dapat digunakan juga untuk mendukung pembentukan organisasi yang efektif dan efesien, dan mendukung terwujudnya citra positif organisasi oleh masyarakat.
Kegiatan ini juga turut mengundang narasumber dari Kemenkumham, seperti Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Imam Santoso, S.H., M.M., Kasi Harmonisasi Bidang Hukum HAM I Nur Rahma M. S.H., M.H. Selain itu, Ir. Kurdinanto Sarah, M.Sc. selaku Pokja Bakamla RI juga dihadirkan sebagai narasumber.
Dari jajaran Pejabat Bakamla RI turut menghadiri pula kegiatan ini, diantaranya Kepala Biro Umum Brigjen Mar TNI Sandy Muchidin Latief, Kabag Organisasi dan Tatalaksana  Bambang Widiatmoko S.A.P., M.M., Kasubag Pelaporan Yelvi Azwita, S.E., M.M., Kasubag Peraturan Internal Muhammad Ichlasul Amal, S.T., M.M., Kasi Evaluasi Opsla Letkol Laut (KH) Abriadi S.H., M.H., Kasubag Tata Laksana Khaerunnufus, S.Kom., dan Kasubag Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian Ujang Rusmana, S.Si., M.T.

KRI Makassar 590 Angkut 150 Ton Bantuan Logistik ke Palu

sumbawanews.com,- Untuk membantu meringankan beban warga masyarakat akibat gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Palu, Donggala, dan Sigi Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu, TNI dengan menggunakan KRI Makassar 590 mengirimkan 150 ton bantuan logistik dan 11 relawan ke Palu, Sulawesi Tengah.

Bantuan logistik tersebut adalah sumbangan dari prajurit TNI dan masyarakat diangkut dengan menggunakan KRI Makassar 590 bertolak dari dermaga Koarmada II Surabaya pada hari Selasa 23 Oktober 2018 dan telah tiba di Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (25/10/2018).

 

Selanjutnya 150 ton bantuan logistik berupa minyak goreng, mie instan, beras, air mineral, gula, susu, roti, popok bayi, alat-alat tulis, selimut, terpal, pakaian, obat-obatan dan lain-lain, dari KRI Makassar 590 diserahkan ke Kogasgabpad untuk didistribusikan kepada masyarakat. (Mad/Puspen TNI)

Berita Terkini

Asintel Panglima TNI Perkuat Kerja Sama Intelijen Indonesia-Singapura Melalui Pertemuan Ke-24 ISJIC

Singapura - Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI Mayjen TNI Rio Firdianto bersama Delegasi Indonesia menghadiri Pertemuan ke-24 Indonesia-Singapore Joint Intelligence Committee (ISJIC) yang diselenggarakan...

Sinergi Antarwilayah Kunci Atasi Karhutla Hadapi El Nino

Sumbawanews.com,- Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah ancaman El Nino 2026–2027 tidak bisa ditangani...

MBG Dihentikan Sementara Saat Libur Sekolah

Sumbawanews.com,- Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah, mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Keputusan...

KPK Tegaskan Penyelidikan MBG Masih Berjalan

Sumbawanews.com,- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan bahwa penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional...

Berita Utama