Sumbawanews.com,- Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah, mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang diterbitkan pada 17 Juni lalu.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa penghentian sementara ini bertujuan untuk optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi pelaksanaan program di seluruh unit SPPG. “Ini bukan sekadar penyesuaian jadwal, tapi bagian dari upaya memperkuat sistem secara menyeluruh,” ujarnya di kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Berbeda dengan libur sebelumnya—seperti saat Ramadan—di mana MBG masih disalurkan melalui mekanisme bundling, kali ini BGN memutuskan untuk benar-benar menghentikan seluruh distribusi makanan. “Kami tidak ingin ada kebijakan parsial yang membingungkan. Libur sekolah ini menjadi momen tepat untuk melakukan pembenahan sistem,” tambah Agustina.
Selain itu, surat edaran juga menegaskan bahwa SPPG yang tidak beroperasi selama periode ini tidak akan menerima insentif operasional. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran dan sumber daya dialokasikan secara tepat, tanpa pemborosan akibat distribusi yang tidak terencana.
Program MBG, yang sebelumnya menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di sekolah-sekolah, akan kembali berjalan setelah masa libur berakhir. BGN menjamin bahwa tidak ada penundaan permanen, dan semua penerima manfaat akan tetap terlayani sesuai jadwal normal setelah 13 Juli.
Keputusan ini mendapat respons beragam dari berbagai pihak. Sementara sebagian pihak mendukung langkah efisiensi, sejumlah pengusaha dan organisasi sosial menyatakan kekhawatiran terhadap dampaknya pada anak-anak yang mengandalkan MBG sebagai sumber nutrisi utama harian.
BGN menanggapi dengan menegaskan bahwa koordinasi dengan dinas sosial dan lembaga kesejahteraan setempat telah dilakukan untuk memastikan tidak ada anak yang terlantar. “Kami tidak meninggalkan mereka. Kami hanya menghentikan saluran distribusi sekolah—bukan jaminan gizi mereka,” tegas Agustina.
Dalam laporan terpisah, BGN menyebut penghentian sementara ini diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp3 triliun, yang akan dialihkan untuk peningkatan infrastruktur logistik dan pelatihan petugas SPPG menjelang tahun ajaran baru.

















