sumbawanews.com,- Pangkogabwilhan I Laksdya TNI I N.G. Ariawan, S.E., M.M. mendapatkan penganugerahan penghargaan Bintang Dharma dari Presiden RI dan disematkan oleh Panglima TNI Marsekal TNI DR. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., bertempat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (4/12/2020).
Pemberian Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Bintang Dharma kepada Pangkogabwilhan I Laksdya TNI I N.G. Ariwan, S.E., M.M. beserta 9 Perwira Tinggi lainnya berdasarkan Keppres Nomor 67,88, 103, 120/ TK/ Tahun 2020 tanggal 6 November 2020.
Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Dharma tersebut sebagai penghargaan kepada prajurit TNI atau warga negara Indonesia bukan anggota TNI yang telah berjasa dan memberikan Bhakti dengan melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan TNI.
Pada penganugrahan kali ini terdapat 9 Perwira Tinggi yang dianugerahi Tanda Penghargaan Bintang Dharma dari Presiden Republik Indonesia, diantaranya Pangkogabwilhan III Letjen TNI Ganip Warsito, Pangkostrad Letjen TNI Eko Margiono, M.A., Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P., M.M., Danpusterad Letjen TNI R. Wisnoe Prasetya Boedi, Wakasal Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M., Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr. (Han), Rektor Unhan Laksdya TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D., Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus, S.E., Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S.
Dalam acara tersebut turut hadir, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., Kasum TNI Letjen M. Herindra, M.A., M.Sc. serta pejabat teras Mabes TNI dan Angkatan.
(Jakarta). Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) menggelar Diskusi Webinar Series ke-19 di Jakarta, dengan tema “Pendekatan Kemanusian dan Keamanan di Papua”, Kamis (3/12/2020).
Diskusi yang dihadiri oleh Direktur Eksekutif PSKP Efriza, S.I.P., M.Si. sebagai pemantik diskusi, salah satunya menghadirkan mantan Kepala Bais TNI Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto.
Dalam diskusi tersebut, Laksda TNI (Purn) B. Soleman Ponto menyampaikan pembahasan di Papua melalui pendekatan kemanusiaan yang didasarkan kepada Hukum HAM (Hak Asasi Manusia) dan pendekatan keamanan didasarkan kepada Hukum Humaniter. Menurutnya, Hukum HAM dan Humaniter dipakai karena keuniversalan hukum ini berlaku dalam dunia internasional.
Laksda TNI (Purn) Soleman Ponto mengatakan bahwa ada konflik yang tidak bisa digolongkan menjadi konflik bersenjata yaitu kekacauan atau tindakan kriminal bersenjata. Menurutnya, situasi di Papua saat ini bukanlah konflik bersenjata, karena yang berada di Papua saat ini adalah kelompok kriminal bersenjata (tindakan kekerasan bersenjata).
Mengenai bagaimana situasi di Papua saat ini. Apakah di Papua terjadi konflik senjata ataukah gangguan keamanan atas tindakan kriminal bersenjata, mantan Kepala Bais TNI menjelaskan bahwa dalam konflik bersenjata, Hukum Humaniter konflik dibagi menjadi dua bagian yaitu konflik bersenjata Internasional dan konflik bersenjata internal.
“Apabila ada pasukan pembangkang bersenjata melakukan perlawanan terhadap angkatan bersenjata suatu negara, maka itu adalah konflik bersenjata internal,” katanya.
Sedangkan dalam Hukum HAM, Laksda TNI (Purn) Soleman Ponto menjelaskan bahwa terdapat tiga poin mengenai keadaan Papua pada saat ini yaitu : Pertama, mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak kelompok dan dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang dilakukan pemerintah atau aparatnya maupun aktor non-negara yang terlibat.
Kedua, hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun oleh siapa pun. Ketiga, hak untuk menentukan nasibnya sendiri (Internal dan Pemisahan ‘pembebasan dan separatis’).
(Merauke). Untuk memastikan makanan dan minuman yang dijual pedagang benar-benar sehat dan layak untuk dikonsumsi, Satgas Pamtas Yonif 125/Simbisa bersama tim Puskesmas Sota dan aparat Kepolisian setempat menggelar pengecekan rumah makan dan kios milik pedagang di Distrik Sota, Kab. Merauke, Papua, Jumat (4/12/2020).
Dansatgas Pamtas Yonif 125/Simbisa Letkol Inf Anjuanda Pardosi menyampaikan bahwa kegiatan pengecekan jualan pedagang ini, selain memastikan makanan dan minuman yang dijual higienis, juga untuk memberi kenyamanan dan kebersihan bagi setiap konsumen yang mengkonsumsinya.
“Bersama petugas Kesehatan Puskesmas Sota dan aparat Kepolisian setempat, tiga orang personel Satgas dipimpin Danton Kes Satgas Letda Ckm Samsul Bahri, A.Md. Kep memeriksa makanan dan minuman yang dijual pedagang,” ujarnya.
Selanjutnya dikatakan bahwa pengecekan dan pemeriksaan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan. “Jangan sampai warga mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah tidak layak edar (kadaluarsa) yang berpotensi menyebabkan timbulnya berbagai penyakit,” jelasnya.
Dijelaskan pula bahwa Satgas Yonif 125/Simbisa di bawah Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) Korem 174/ATW selalu bersinergi dengan instansi terkait dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi warga, termasuk dalam upaya meningkatkan kenyamanan konsumen di wilayah perbatasan.
“Kami juga menghimbau kepada warga agar lebih waspada dan teliti dalam berbelanja. Pastikan makanan/minuman yang dibeli belum kadaluarsa dan layak untuk dikonsumsi,” tandasnya.
Di tempat terpisah, Yuslina Simangunsong, A.Md. Kep (29 th) petugas kesehatan Puskesmas Sota menyampaikan bahwa kegiatan pemeriksaan rumah makan dan kios ini dilakukan secara rutin untuk memastikan makanan/minuman yang dijual kepada masyarakat benar-benar layak untuk dikonsumsi.
“Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerja sama Satgas yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sekali lagi kami berterima kasih atas bantuan Satgas, semoga kerja sama seperti ini akan tetap berlanjut di kemudian hari,” ucapnya. (Bdr)
sumbawanews.com,- Panglima TNI Marsekal TNI DR. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., menyematkan tanda kehormatan Bintang Dharma kepada sepuluh Perwira Tinggi TNI, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (4/12/2020).
Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Bintang Dharma kepada Perwira Tinggi TNI tersebut berdasarkan Keppres Nomor 67, 88, 103, 120/TK/Tahun 2020, tanggal 6 November 2020.
Tanda Kehormatan Bintang Dharma tersebut sebagai penghargaan kepada prajurit TNI atau warga negara Indonesia bukan anggota TNI yang menyumbangkan jasa bhakti dengan melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan TNI.
10 Perwira Tinggi TNI yang mendapat penganugerahan dari Presiden Republika Indonesia Joko Widodo yaitu Pangkogabwilhan III Letjen TNI Ganip Warsito, Pangkostrad Letjen TNI Eko Margiono, M.A., Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P., M.M., Danpusterad Letjen TNI R. Wisnoe Prasetya Boedi, Wakasal Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M., Pangkogabwilhan I Laksdya TNI I Nyoman Gede Ariawan, S.E., M.M., Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr.(Han), Rektor Unhan Laksdya TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D., Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus, S.E., Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S.
Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., Kasum TNI Letjen M. Herindra, M.A., M.Sc. serta pejabat teras Mabes TNI dan Angkatan. (Ahm)
sumbawanews.com,- Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 413 Kostrad Pos Skofro Lama menggelar Pengobatan secara door to door di Kampung Skofro Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom guna mencegah terjangkitnya masyarakat dari Wabah penyakit Akibat Curah hujan yang sangat tinggi di Penghujung Tahun.
Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 413 Kostrad Mayor Inf Anggun Wuriyanto, S.H., M.Han. dalam rilis tertulisnya di Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Papua, Jumat (04/12/2020).
Dansatga mengatakan bahwa curah hujan di penghujung tahun ini sangat tinggi sehingga rentan menimbulkan wabah penyakit akibat banyaknya genangan air. “Untuk itu kami berupaya menggelar Pengobatan keliling di berbagai Kampung termasuk Kampung Skofro yang digelar oleh Pos Skofro Lama,” ujarnya.
Sementara itu, Serka Adhi Susilo selaku Komandan Pos Skofro Lama mengungkapkan bahwa di Kampung tersebut termasuk wilayah dengan endemik Malaria yang tinggi. Mungkin cukup sulit untuk menghindar dari penyakit malaria mengingat wilayah Kampung Skofro termasuk wilayah dengan endemik malaria yang tinggi.
“Namun bagaimana kita bisa mencegah dan mengobatinya dengan tepat sasaran hingga tuntas, sehingga kami rutin menggelar pengobatan dan Rapid Diagontic Test (RDT) untuk mengecek warga dari penyakit malaria,” katanya.
Selaku Kepala Kampung Skofro, Heri Kroom mengapresiasi kegiatan pengobatan keliling yang telah dilakukan Pos Skofro Lama pimpinan Serka Adhi Susilo. “Terima kasih atas bantuan pengobatan yang diberikan kepada warga kami, semoga Kampung Skofro terhindar dari wabah penyakit akibat dari derasnya curah hujan di akhir tahun ini,” harapnya.
sumbawanews.com,- Ketua Presedium Putra-Putri Pejuang Pepera (P5) Yanto Eluay menilai pernyataan Ketua ULMWP Beny Wenda di Luar Negeri yang telah mendeklarasikan diri sebagai Presiden West Papua, hanya untuk mencari panggung atau perhatian publik. Penegasan Yanto Eluay itu disampaikan menanggapi pernyataan Beny Wenda yang mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin atau Presiden West Papua pada 1 Desember 2020.
“Sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh Beny Wenda kami menolak dan menilai itu suatu hal dalam mencari panggung karena dia mulai dianggap gagal. Jadi hal itu semacam pola yang dilakukan untuk mendapatkan perhatian mencari simpatisan Papua merdeka,” ujar Yanto, Kamis malam (3/12/2020).
Selaku Ketua Presedium Putra-Putra Pejuang Pepera 1969, Yanto Eluay menganggap bahwa Papua telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia sehingga keputusan Pepera dianggapnya adalah sesuatu yang final yang sudah tidak bisa di utak-atik oleh siapapun termasuk seorang Beny Wenda sekalipun.
“Saya selaku Ketua Umum P5 mau menegaskan bahwa sikap kami tetap berpegang pada putusan Pepera. Kami akan menjaga dan mengawal keputusan Pepera 1969 karena Papua sudah sah menjadi bagian dari NKRI,” tegasnya.
Oleh karena itu, selaku Ketua P5 Yanto dengan tegas menolak pernyataan Ketua United Liberation Movement West Papua (ULMWP) Beny Wenda yang menyatakan diri sebagai Presiden Papua Barat.
“Sekali lagi saya pertegas bahwa Papua sudah Final berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa hasil Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat yang diikuti Rakyat Perwakilan Papua Barat sebanyak seribu orang sudah final, saat itu tokoh-tokoh yang terlibat dalam dewan musyawarah sudah mewakili seluruh masyarakat Irian Barat/Papua barat,” tuturnya.
Apapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersebrangan dengan NKRI, kata Yanto, P5 siap mengawal keputusan yang sudah dilakukan oleh para orang tua pada saat itu. Intinya disini, apa yang dilakukan Beny Wenda hanya untuk mencari perhatian publik. “Sebab perjuangan Beny Wenda sudah redup atau tidak mendapatkan simpati. Menurut saya, media saja yang membesar-besarkan gerakan itu,” ungkapnya.
“Tapi kalau orang Papua tidak tahu apa yang dilakukan oleh Beny Wenda apalagi sampai mengaku diri sebagai presiden. Oleh karena itu, saya minta jangan berbicara Papua ini dari luar, hari ini kamu bilang orang Papua sudah memiliki pemerintahan?, jangan memproklamirkan sesuatu yang tidak mendasar,” kata Yanto.
Pada kesempatan itu, Yanto Eluay mengajak masyarakat Papua terlebih Kabupaten Jayapura untuk tidak terprovokasi atas pernyataan dari pihak yang ingin memecah belah Papua. (*)
SUMBAWA – Permasalahan infrastruktur jalan menjadi salah satu penghambat kemajuan Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal ini dipandang sebagai penanda tidak adanya political will atau kemauan politik pemerintah daerah terkait. Padahal, sejatinya keberadaan jalan penghubung antarwilayah adalah kebutuhan primer untuk pembangunan di segala sektor.
“Saya kira ini masalah political will-nya, tidak ada alasan soal APBD, karena akses jalan bisa dibangun dengan berbagai cara, misalnya setiap tahun dianggarkan di APBD untuk secara bertahap,” ujar pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, kepada wartawan, Kamis (3/12).
Trubus mengingatkan, ketersediaan infrastruktur jalan akan memberikan kemudahan akses bagi angkutan logistik. Infrastruktur jalan juga menjadi dasar masuknya infrastruktur listrik, dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dia menyampaikan, PLN tidak mungkin menjangkau wilayah yang tidak didukung akses jalan.
“PLN itu kan infrastruktunya berteknologi tinggi ya, ada unsur perawatan dan pembiayaan yang besar, memang infrastruktur jalan sangat penting. Harusnya, pemerintah daerah bisa punya kebijakan kolaborasi dengan pihak swasta atau BUMN dan BUMD, baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, saat ini banyak pemerintah daerah yang menggunakan skema Public Private Partnership, atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, ada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dalam bentuk CSR.
“Jadi sangat dimungkinkan menggandeng investor, tidak ada alasan bagi daerah. Apalagi kan ada tuh wakil rakyat baik di DPRD maupun DPR RI, bisa diajak berupaya bersama-sama ikut membantu membangun infrastruktur, jadi banyak sekali caranya,” tandas Trubus.
Cuma Serap Anggaran
Pengamat politik Universitas Al Azhar sekaligus Direktur Eksekutif IPR (Indonesia Political Review) Ujang Komaruddin pun menyayangkan kondisi jalan di Sumbawa. Pasalnya, daerah tersebut, dan juga NTB secara keseluruhan, merupakan daerah yang memiliki potensi wisata.
“Harusnya infrastruktur harus baik. Bagaimana wisatawan mau ke NTB dan Sumbawa kalau infrastrukturnya masih memprihatinkan. Saya beberapa kali ke sana dan infrastrukturnya kurang baik. Yang masih kurang baik itu infrastruktur PLN. Di sana mati terus,” ucapnya.
Hal ini disampaikan Ujang, perlu menjadi catatan masyarakat di NTB dan Sumbawa ke depannya. Jangan sampai wilayahnya menjadi seperti tidak diurus. Jadi, kepala daerahnya perlu diingatkan untuk segera memperbaiki masalah infrastruktur ini.
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati menilai lambatnya pembangunan infrastruktur di daerah memang tanggung jawab kepala daerah. Menurutnya, kadang kepala daerah terkendala dengan APBD dan dalam menyusun anggarannya.
“Yang ada keputusan keputusan politis, ada yang orientasinya dan projek itu kan. Dan orientasinya lagi hanya hanya sekedar penyerapan anggaran,” kata Enny.
Kepala daerah, kata dia, karena hanya fokus penyerapan anggaran akhirnya berpikir melakukan kegiatan apa yang bisa habis sampai akhir tahun. “Mereka penyerapan anggarannya berapa persen hanya untuk mengerjakan itu. Enggak mampu selalu tidak sampai,” katanya.
Dia juga mengakui infrastruktur yang lambat sangat menghambat laju perekonomian masyarakat. Padahal seharusnya, dana yang terbatas fokus infrastruktur yang benar-benar mampu menopang atau memberikan nilai tambah terhadap aktivitas ekonomi.
“Jelas itu kan butuh perencanaan yang matang, stepnya jelas dan multiyears. Persoalannya setiap anggaran-anggaran itu selalu potensial. Tetapi ya kembali lagi akhirnya birokrasi kita balik lagi ya fokus penyerapan anggaran,” tuturnya.
Pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Sumbawa saat ini melamban bahkan terkesan jalan di tempat. Infrastruktur dasar seperti jalan, instalasi air bersih bahkan infrastruktur yang menunjang kebutuhan listrik masih jauh dari harapan masyarakat.
Jalan misalnya, masih banyak desa-desa terpencil yang belum menikmati jalan yang layak seperti di Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Moyo Utara dan beberapa Kecamatan lainnya. Demikian juga instalasi air bersih, bahkan di dalam kota masih ada saja warga yang mengeluh tidak mendapat air bersih.
Listrik juga demikian, sekitar 44 dusun di Kabupaten Sumbawa belum menikmati aliran listrik dan hanya mengandalkan tenaga surya yang kapasitasnya sangat kecil.
Paslon peserta pilkada di wilayah ini; Jarot-Mokhlis dengan tagline Sumbawa Maju mengamini berbagai keluhan masyarakat Sumbawa. Keduanya berkeinginan membangun infrastruktur konektivitas antara wilayah yang akan memperlancar akses masyarakat dari desa ke desa dan desa ke kota.
“Kami akan membangun infrastruktur konektiviti antara wilayah yaitu jalan-jalan penghubung dan pelabuhan. Efek domino dari sulitnya akses jalan akan menghambat pembangunan sarana dan prasarana, hal ini juga akan berdampak pada segala bidang contoh saja pendidikan, pertanian, perdagangan dan lain sebagainya,” kata Jarot.
Selain jalan, Jarot-Mokhlis yang bernomor 5 ini akan membangun konektivitas atau infrastruktur pelabuhan penunjang pariwisata dan nelayan yang ada di sejumlah wilayah yang memiliki potensi besar seperti di Pulau Moyo dan spot-spot lainnya yang bisa dikembangkan.
Seperti pulau Moyo, tambahnya, begitu banyak kapal pesiar yang datang tetapi tidak ada tempat untuk kapal itu menyandar atau bermalam sehingga dampak dari datangnya tamu itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitar. (ant)
(Jakarta). Kolonel Inf Edwin Adrian Sumantha, S.H., PG. Dipl. alumni Akademi Militer tahun 1997, yang pernah bertugas sebagai ADC (Ajudan) Wakil Presiden RI periode tahun 2018-2019 berhasil menjadi lulusan terbaik Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Angkatan XLVII TA. 2020.
Penghargaan dan Trophy “Wira Adi Nugraha” kepada Kolonel Inf Edwin Adrian Sumantha diberikan langsung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. pada upacara penutupan Pendidikan Reguler Sesko TNI Angkatan XLVII TA. 2020, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (3/12/2020).
Upacara penutupan Dikreg Sesko TNI Di Mabes TNI diwakili oleh empat Perwira Siswa (Pasis) Sesko TNI, yaitu Kolonel Laut (P) Tunggul (perwakilan Pasis Sesko TNI), Kolonel Inf Edwin Adrian Sumantha (penerima penghargaan lulusan terbaik Wira Adi Nugraha), Kombes Pol Ahmad Yusep, S.IK (Lulusan Terbaik Sesko TNI dari Polri) dan Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Tr (Han) (penghargaan karya tulis terbaik), sementara Pasis yang lainnya mengikuti upacara secara virtual di Sesko TNI Bandung.
Dalam sambutannya Panglima TNI mengatakan, keberadaan para Perwira dalam pendidikan Sesko TNI telah memberikan warna yang semakin melengkapi, baik dalam proses pembelajaran maupun pada pelaksanaan tugas ke depan.
“Semangat integratif ini harus terus dipelihara dan dijaga untuk memantapkan sinergi TNI-Polri sebagai pilar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Saya ingin menyampaikan apresiasi atas partisipasi para perwira Polri di Sesko TNI,” ujarnya.
Sebagai pusat keunggulan, Sesko TNI menjadi kawah chandradimuka bagi kader-kader pemimpin TNI dan Bangsa. “Lulusan Sesko TNI hendaknya terus mengembangkan kemampuan diri serta membangun sinergi dalam menyikapi dinamika lingkungan strategis,” kata Panglima TNI.
Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-47 Sesko TNI TA. 2020 yang berlangsung selama tujuh bulan, diikuti oleh 170 Pamen Senior sebagai Pasis dari berbagai matra. Pamen TNI AD (74 Pasis), Pamen TNI AL (39 Pasis), Pamen TNI AU (36 Pasis), Pamen Polri (17 Pasis) dan 4 Pasis dari negara-negara sahabat (1 Pamen AD Filipina, 1 Pamen AU India, 1 Pamen AU Pakistan, dan 1 Pamen AD Singapura). (*)
(Sambas-Kalbar). Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas bersama masyarakat melaksanakan karya bakti pembangunan jalan, dengan melaksanakan pengecoran jalan di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kamis (3/12/2020).
Dansatgas Pamtas Yonif 642/Kapuas Letkol Inf Alim Mustofa di Mako Kotis Entikong, Kab. Sanggau, menyampaikan bahwa kegiatan karya bakti tersebut dilakukan secara bergotong royong oleh tiga orang personel Satgas Pos Temajuk dipimpin Wadanpos Serda Dewa bersama dengan warga setempat.
Menurutnya, kegiatan pengecoran jalan tersebut dilaksanakan dalam rangka karya bakti bersama masyarakat untuk membangun jalan di Desa Temajuk yang biasa dilewati oleh warga. “Karya bakti ini merupakan wujud nyata kepedulian anggota Satgas kepada masyarakat untuk mempermudah akses jalan desa, sehingga warga dapat beraktivitas lebih lancar melewati jalan baru tersebut nantinya,” ujarnya.
Dansatgas Yonif 642 Letkol Inf Alim Mustofa mengatakan bahwa kehadiran anggota Satgas ditengah-tengah masyarakat, sebagai pembangkit semangat gotong royong masyarakat untuk bersama-sama membangun desa menjadi semakin baik lagi kedepannya. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan Rakyat.(Bdr)
Sumbawanews.com,- Tim penyusun otonomi khusus (otsus) Papua mengklaim penerapan kebijakan tersebut sudah berhasil. Dana dan kewenangan besar dari pemerintah dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Wakil Ketua Tim Penyusun Otsus Tahun 2001, Balthasar Kambuaya mengatakan, masyarakat harus jujur dan mengakui adanya hasil dari kebijakan tersebut. Menurut saya, Otsus sudah 75 sampai 80 persen,” kata Balthasar, Kamis (3/12/2020).
Putra asli Papua yang pernah menjadi Rektor Universitas Cendrawasih ini mengatakan, Undang-Undang Otsus disusun oleh orang Papua sendiri dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Kewenangan besar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Papua untuk menyusun Otsus merupakan bentuk kesejahteraan bagi warga asli Papua dan Papua Barat. “Sebenarnya diberikan keleluasaan besar bagi Papua untuk mengatur daerahnya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sebagainya,” ujar dia.
Menurutnya, Otsus ini telah membawa perubahan signifikan bagi Papua. Di antaranya soal anggaran. Dari APBD yang awalnya Rp700 sampai Rp800 miliar sejak 2001 lalu meningkat menjadi triliunan setiap tahun.
Lanjut dikatakannya, lalu bertambahnya daerah otonomi baru atau DOB yang merupakan bagian dari strategi khusus untuk mempercepat orang Papua keluar dari keterbelakangan. Bahkan mereka diberikan kesempatan menjadi pemimpin di tanahnya sendiri. “Ini sebenarnya perubahan signifikan yang dirasakan orang Papua sejak 2001 dengan berlakunya Otsus, manfaatnya terasa sekali,” katanya. (*)
Sumbawanews.com,- Krisis pasokan batu bara yang memicu pemadaman listrik bergilir di Jawa kembali memicu sorotan tajam dari Komisi XII DPR. Wakil Ketua Komisi XII,...
Sumbawanews.com,- Malam ini, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Roy Suryo dan dokter Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, resmi ditahan di Rumah...
Sumbawanews.com,- Jakarta – Kejaksaan Agung menangkap buron kasus dugaan korupsi pengadaan batu bara senilai ratusan miliar rupiah. Pria yang ditangkap adalah Djoko Tjandra, mantan...
Sumbawanews.com,- Jakarta – Persija Jakarta resmi memperpanjang kontrak gelandang muda Muhammad Rayhan Hannan hingga akhir musim 2028/2029. Keputusan ini bukan sekadar bentuk penghargaan, tapi...
