(Merauke).  Tersangkut kawat duri saat bermain di belakang sekolah, Viktoria Rohkobun (11 th) warga Kampung Toray, Distrik Sota, Kab. Merauke, mengalami luka di bagian leher dan dilarikan ke Pos Satgas Yonif 125/Simbisa. Demikian disampaikan Dansatgas Yonif 125/Simbisa, Letkol Inf Anjuanda Pardosi dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Merauke, Papua, Sabtu (19/12/2020).

Dansatgas menjelaskan bahwa peristiwa naas yang mengakibatkan luka di bagian leher Viktoria terjadi pada Sabtu siang 19 Desember 2020, saat bersama teman-temannya bermain di belakang sekolah dan tanpa sengaja ia terjatuh dan tersangkut kawat duri. Akibatnya, Viktoria mengalami luka di bagian leher dan langsung dibawa ke Pos Toray Satgas Yonif 125/Simbisa untuk mendapat pertolongan.

Mengetahui ada warga yang terluka datang ke Pos, Danpos Toray Letda Inf Bambang Suprapto langsung memerintahkan anggotanya (tim kesehatan) untuk memeriksa dan memberikan pertolongan. “Selanjutnya Pratu Dedi Dermawan dibantu Prada Muklis Sami langsung memberikan penanganan medis mulai dari membersihkan luka sampai membalutnya dengan perban,” kata Dansatgas.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Satgas Yonif 125/Simbisa yang berada di bawah Komando Pelaksana Operasi Korem 174/ATW selalu berusaha untuk membantu mengatasi kesulitan yang dialami masyarakat perbatasan.  “Kehadiran Satgas, selain menjaga patok batas negara, juga selalu siap dan sigap memberikan pelayanan kesehatan kepada warga,” tandasnya.

Secara terpisah, Danpos Toray Letda Inf Bambang Suprapto menuturkan, Viktoria datang ke Pos bersama teman-temannya untuk meminta pertolongan karena luka yang dia alami akibat tersangkut kawat duri saat bermain di belakang SD YPK Toray. “Dengan cepat dan sigap, anggota tim kesehatan langsung melakukan tindakan medis untuk memberikan pertolongan kepada Viktoria,” ujarnya.

Sementara itu, bapak Sadrak Rohkobun, S.Th (49 th) menyampaikan ucapan terimakasih kepada Satgas Yonif 125/Simbisa khusunya Pos Toray yang telah memberikan pertolongan kepada putrinya. “Terimakasih banyak bapak TNI sudah mengobati luka putri kami. Kiranya Tuhan akan membalas kebaikan bapak sekalian,” ucapnya. (Bdr)

Pemerintahan Presiden Joko Widodo Terus Mendorong Pemerataan Pembangunan ke Kawasan Timur Indonesia, Tidak Terkecuali di Papua dan Papua Barat

Ketua Umum Pemuda Adat Papua Jan Christian Arebo mengatakan, upaya dan perhatian pemerintah membangun Papua sudah baik. Namun masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sehingga dapat menyejahterakan rakyat Papua.

“Jadi kita lihat pemerintah saat ini sudah baik menjalankan pemerintahan di Provinsi Papua. Hanya saja banyak hal-hal belum bisa dilakukan memperbaiki kekurangan sebelumnya,” jelasnya dalam tayangan podcast yang dipandu Danlanud Silas Papare, Marsekal Pertama TNI Budhi Achmadi, Sabtu (19/12).

Pekerjaan rumah dimaksud Jan Christian Arebo ialah pelaksanaan otonomi khusus (otsus) yang belum berjalan dengan baik. Terlebih, tidak ada keterbukaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten terkait implementasi kebijakan penyerapan dana.

“Pelaksanaan otsus ini kan kebijakan yang diatur hanya anggarannya. Nah, yang harus kita pahami pemerintah sudah menunjukkan anggaran otsus saat ini sudah cukup besar hanya belum dikelola secara baik,” katanya.

Di sisi lain, ada kelompok tertentu yang sengaja memainkan isu otsus untuk memperkeruh keadaan. Mereka menyebarkan isu otsus di Papua telah selesai yang kemudian berkembang ke isu-isu lain.

“Isu ini dimainkan oleh kelompok lain yang bertentangan dengan NKRI bahwa otsus itu sudah selesai. Setelah selesai kita minta referendum, ini yang salah,” ujar Jan Christian Arebo.

Dia pun mendorong para pemuda Papua hadir dengan membuka pikiran, pandangan dan wawasan supaya masyarakat tahu bahwa NKRI sudah final. Artinya, Papua tidak dapat dipisahkan dari Indonesia.

Namun pemerintah juga diminta mengevaluasi Otonomi Khusus Papua secara menyeluruh sehingga tujuannya bisa tercapai. Sejak 2001 Papua dan Papua Barat mendapatkan status daerah dengan otonomi khusus. Papua melalui UU 21/2001 dan Papua Barat melalui UU 35/2008.

“Papua sudah sah menjadi bagian dari wilayah Indonesia, jadi tidak bisa dibangun opini seperti itu. Otsus hanya kebijakan yang diperluas itu anggarannya saja, sekarang dilakukan evaluasi,” papar Jan Christian Arebo.

Dia menambahkan, pemerintah pusat terus berkomitmen dalam melanjutkan pembangunan di Papua. Itu dapat dilihat dari upaya serius selama lima tahun terakhir dari semua sektor.

“Saya kira kebijakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah sangat luar biasa sekali. Baik dari perhatian dan kunjungannya. Sampai membangun infrastruktur dengan baik,” tutup Jan Christian Arebo. (*)

(Jakarta). Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus akan mensejahterakan rakyat, asalkan penerapannya benar-benar menyentuh persoalan di Papua. Demikian disampaikan Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat Jimmy Demianus Ijie dalam Webinar Series-20 bertemakan “Mampukah Revisi Otonomi Khusus Papua Menjamin Masa Depan dan Kesejahteraan Papua?” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) di Jakarta, Jumat (18/12/2020).

Jimmy Demianus mengatakan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna kemarin, menyampaikan sudah menerima surat dari Presiden terkait revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tapi kami sebagai anggota DPR belum menerima draftnya. “Surat itu akan ditindaklanjuti pada masa sidang akan datang. Namun, belum semua anggota DPR RI menerima draft revisi Otsus tersebut,” ucapnya.

Ditegaskan pula bahwa persoalan Papua bukan hanya persoalan keuangan, tapi kewenangan. Sebagai DPR RI dari Dapil Papua Barat, dirinya terus berteriak memperjuangkan masa depan masyarakat. Menurutnya, pemerintah dan rakyat Papua perlu berdiskusi, duduk bersama membahas masalah revisi UU Otsus tersebut.  “Kami butuh kewenangan apakah pemerintah benar-benar menjadikan Otsus ini sebagai solusi permasalahan rakyat Papua atau tidak ? itu yang saya lihat selama ini,” tuturnya.

“Revisi ini tidak bisa seperti tambal sulam hanya datang duduk bicara pasal ini dan selesai, tidak.  Kita harus bicara apa sebabnya sehingga rakyat Papua menyimpulkan Otsus selama 20 tahun ini tidak berhasil. Itu yang harus kita duduk bersama dan bicarakan,” paparnya.

Menurut Jimmy, Otsus ini ibarat cek kosong saja buat orang Papua. Kekhususannya tidak jelas pelaksanaannya, katanya lex specialis, tapi kenyataannya lex generalis.  “Sebagai mantan Ketua DPRD Papua Barat, saya dua periode disana, berkali-kali banyak hal kami bicarakan ke pusat tapi selalu mentok,” ungkapnya.

Jimmy mengatakan bahwa masalah kewenangan yang dimaksudnya ialah mengatur atau mengelola sendiri ihwal Sumber Daya Alam (SDM), baik itu migas, laut, dan hutan. “Sebenarnya pemerintah serius tidak beri Otsus ke Papua ?” ucapnya.

Jimmy menilai, tidak heran apabila masyarakat Papua menganggap keberadaan Otsus ini belum berdampak apa-apa. Jika ingin serius, Jimmy menyarankan pemerintah belajar dari Pemerintah Provinsi Bosano di Italia, dan Kepulaua Alan di Firlandia. Kedua negara itu sukses menerapkan Otsus bagi masyarakatnya. “Bosano pernah mengalami seperti Papua, puluhan tahun mengalami Otsus tidak berhasil lalu negosiasi Otsus selama 10 tahun tahun ke sebelas diberi referendum. Hasilnya mayoritas memilih tetap di Italia. Itu perlu menjadi contoh untuk Indonesia. Tapi kan terkesan pemerintah ya udah kasih aja UU Otsus, ya UU tanpa kewenangan sama saja omong kosong,” tuturnya.

Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat Jimmy Demianus Ijie mengingatkan agar revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua jangan tergesa-gesa, hanya karena mengejar waktu yang akan berakhir pada 2021.  “Kalau mau revisi ya udah keluarkan Perpu aja. Tapi kalau mau serius revisi, beri waktu untuk kita melakukan kajian ke beberapa negara yang sukses dengan Otsus, saya pikir itu contoh,” tutupnya. (*)

(Sanggau-Kalbar). Masih dalam rangka peringatan Hari Juang Kartika, Dokter Satgas Yonif 642/Kapuas bersama Tim Kesehatan Pos Bantan memberikan pelayanan kesehatan berupa khitanan gratis secara door to door di Dusun Bantan, Desa Bungkang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau.

Dari kegiatan tersebut, tiga orang warga secara sukarela menyerahkan tiga pucuk senjata rakitan laras panjang terdiri dari dua pucuk senjata api rakitan jenis Bowman/Penabur dan satu pucuk senjata api rakitan jenis Lantak kepada personel Pos Bantan Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas.

Hal tersebut disampaikan dalam rilis resmi yang dikeluarkan oleh Dansatgas Yonif 642/Kapuas, Letkol Inf Alim Mustofa di Pos Kotis Entikong, Kab. Sanggau, Kalbar, Jumat (18/12/2020).

Penyerahan senjata api rakitan tersebut terjadi setelah personel Satgas Pos Bantan yang sudah sering memberikan pelayanan kesehatan gratis secara door to door. “Pada saat melaksanakan khitanan gratis yang dilakukan Tim Kesehatan Yonif 642 kepada warga Dusun Bantan, tiga orang warga Dusun Bantan tersebut mendatangi Pos Bantan untuk menyerahkan senjata api rakitan miliknya,” kata Dansatgas.

Dansatgas juga menyampaikan, pada kegiatan bakti sosial khitanan terdapat empat orang anak warga Dusun Bantan yang khitan gratis secara door to door. “Dalam kegiatan yang termasuk komunikasi sosial tersebut, kita berikan juga penyuluhan dan sosialisasi terkait bahaya penyalahgunaan senjata api rakitan, dengan harapan warga sadar akan bahaya memiliki senjata api tanpa izin seperti yang dilakukan warga Dusun Bantan ini,” tuturnya.

“Kami sangat mengapresiasi masyarakat yang telah sadar akan bahaya kepemilikan senjata api tanpa izin dengan menyerahkan senjata miliknya kepada kami,” tambahnya.

“Mereka menyerahkan senjata rakitan ini secara sukarela dan tanpa paksaan, sehingga membantu aparat dalam mencegah bahaya yang ditimbulkan dari kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin,” tutup Letkol Inf Alim Mustofa. (Bdr)

(Humas HKTI).  Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perempuan Tani HKTI dengan tema “Digitalisasi Perempuan Tani HKTI Sebagai Sumbangsih Kepada Negeri”, yang dibuka oleh Ketua Umum HKTI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Jakarta, Kamis (17/12/2020), Perempuan Tani HKTI DKI Jakarta menyambut positif digitalisasi dunia pertanian di Indonesia saat ini.

Ketua Perempuan Tani HKTI DKI Jakarta, Rina Fitri, di sela-sela Rakernas menyampaikan bahwa beberapa program unggulan perempuan tani saat ini menitikberatkan pada penggunaan teknologi informasi yang memang saat ini sedang booming di kala pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia.

“Kita harus mengikuti perkembangan jaman untuk dapat bertahan dan saat ini dunia pertanian sudah memasuki fase yang bersinggungan lekat dengan kecanggihan teknologi baik dalam proses produksi maupun proses memasarkan hasil pertanian kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Rina Fitri, perempuan tidak boleh gagap teknologi dan perempuan sebagai tulang punggung ketahanan keluarga harus dapat menggunakan teknologi untuk memudahkan segala kegiatannya, baik dalam ranah domestik maupun ranah lainnya.

Dalam Rakernas tersebut disampaikan bahwa dunia pertanian saat ini tidak hanya identik dengan kegiatan bercocok tanam memproduksi hasil-hasil pertanian saja, namun kini lebih luas lagi dimulai dari persiapan pra tanam hingga pasca panen. Bagaimana memproses suatu hasil pertanian agar lebih cepat sampai ke tangan masyarakat dan mempunyai kualitas yang prima.

Digitalisasi dalam dunia pertanian saat ini sudah banyak dilakukan antara lain dengan monitoring dalam kegiatan penanaman, prakiraan cuaca dan pengolahan lahan dengan alat pertanian yang canggih. kemudian dilanjutkan dengan bagaimana mengemas produk-produk pertanian menjadi produk unggulan yang berdaya saing tinggi, dimulai dari kontroling terhadap penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya hingga proses pemanenan yang tidak merusak bentuk produk pertanian. dilanjutkan dengan pengemasan hasil pertanian dengan kemasan yang steril dan menarik.

Memasarkan hasil pertanian kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah dengan berbagai penggunaan aplikasi marketplace yang sedang menjamur. Berbagai aplikasi marketplace di bidang pertanian kini mulai menggusur aplikasi-aplikasi sejenis di bidang lain. kebutuhan masyarakat khususnya Ibukota Jakarta saat ini adalah ingin mendapatkan bahan-bahan makanan dengan sangat cepat tanpa harus menghabiskan waktu memilih di pasar-pasar konvensional.

(Merauke). Untuk menilai serta upaya meningkatkan kinerja satuan, Korem 174/ATW Merauke menggelar rapat evaluasi Program Kerja (Progja) dan Anggaran TA. 2020, dipimpin langsung oleh Danrem Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko di Ruang Rekreasi Makorem 174 Merauke, Jumat (18/12/2020).

Danrem 174 Merauke menyampaikan apresiasi kepada para Sub Satuan Kerja (Satker) yang telah menunjukkan kerja sama yang baik antara pengendalian pelaksanaan kegiatan, pengawasan pelaksanaan kegiatan dan kepala pelaksanaan kegiatan dalam mengendalikan pelaksanaan Progja dan Anggaran TA. 2020, sehingga dapat mencapai prestasi seperti ini.

Menurut Danrem, secara garis besar pelaksanaan Progja dan Anggaran Korem 174 Merauke TA. 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, hingga awal Desember penyerapan anggaran mencapai 98,50 persen. Pencapaian tersebut adalah realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal (terkait anggaran).

“Gunakan forum ini sebagai sarana untuk komunikasi dan mengevaluasi persoalan Sub Satker khususnya terkait dengan pengakhiran rangkaian pelaksanaan Progja dan Anggaran Tahun 2020, sehingga dapat meningkatkan penilaian IKPA, serta tingkatkan kualitas evaluasi pelaksanaan Progja dan Anggaran, agar hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja pada program tahun berikutnya,” tuturnya.

Danrem meminta kepada para pejabat Sub Satker agar masing-masing meningkatkan pengendalian dan koordinasi yang ketat agar realisasi penyerapan anggaran DIPA masing-masing Sub Satker dapat mencapai hasil yang optimal sebelum berakhirnya tahun anggaran 2020.

Pada kesempatan yang sama, Kepala KPPN (Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara) Kab. Merauke I Made Ambara Sugama menyampaikan tentang IKPA dan indikator pelaksanaan kinerja anggaran sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 yang menjadi salah satu dari 13 indikator. “Setiap Triwulan kami sebagai kuasa bendahara negara mempunyai program untuk menilai IKPA setiap Satker untuk triwulan ketiga tahun 2020,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) ini KPPN terdapat 95 Satker dan dibagi menjadi tiga kelompok dengan anggaran kelompok pertama 10 miliar, kelompok kedua 10 sampai 75 miliar, dan kelompok ketiga di atas 75 miliar.

“Korem 174 Merauke menjadi kelompok yang ketiga jadi capaian nilai untuk triwulan tiga tahun 2020, untuk Korem 98,97% dari nilai maksimum 100%. Dan begitu ketat persaingannya. Kami ucapkan terima kasih untuk jajaran Korem 174 yang mempunyai komitmen sangat luar biasa untuk membenahi tentang penyerapan anggaran ini,” jelasnya.

Untuk menjaga komitmen ini, KPPN menggagas Merauke Charter yang sudah ditandatangani. “Kami mempunyai tanggung jawab untuk memberikan arahan tentang bagaimana caranya meraih IKPA yang maksimal sehingga mencapai 100%,” pungkasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Kasrem 174 Merauke Kolonel Inf Agustinus Dedy Prasetyo, para Kepala Seksi Kasrem 174 Merauke, Dandim jajaran Korem 174 Merauke dan pejabat pembuat komitmen.