Belu NTT – Selain melaksanakan tugas menjaga wilayah perbatasan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur juga tidak mau ketinggalan dalam membantu pemerintah di bidang pertanian khususnya swasembada pangan.

Hal itu dikatakan Komandan Satgas Pamtas Yonif 742/SWY Mayor Inf Bayu Sigit Dwi Untoro disela-sela memantau pembongkaran tanah di lahan belakang Mako Satgas Pamtas Sektor Timur Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu NTT, Selasa (23/3/2021).

Pembongkaran tanah bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Belu menggunakan traktor untuk mempermudah proses pengolahan tanah hingga siap untuk ditanami.

Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai upaya Satgas Pamtas mendukung program pemerintah khususnya di bidang pertanian dan perkebunan.

“Rencana lahan ini akan kita tanami berbagai jenis tanaman sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan dapur. In syaa Allah jika ini berhasil, maka hasilnya dapat kita bagikan kepada masyarakat disekitar Mako,” ungkap Bayu Sigit.

Selain lahan dibelakang Mako, Alumnus Akmil 2003 itu juga akan memanfaatkan lahan disebelah barat piketan Mako Satgas untuk diolah dan ditanami jenis tanaman yang sama seperti cabe, terong, timun, kacang panjang dan jenis sayur-sayuran lainnya juga disiapkan untuk kandang ternak ayam.

Ia juga menginstruksikan kepada pos jajaran untuk menyiapkan lahan khusus disekitar Pos untuk berkebun sehingga waktu-waktu luang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif.

Mataram – Komandan Korem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani bersama Kapolda NTB Irjen Pol M. Iqbal mendampingi Dirjen Administrasi Hukum Kemenkumhan RI Cahyo Rahardian Mushar melaksanakan mediasi kepada pimpinan NW Pancor TGB. Dr. H. M. Zainul Majdi dan NW Anjani KH. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, Lc., M.Pd.I., Senin (22/3/2021).

Proses mediasi yang berlangsung sampai dini hari itu adalah dalam rangka menyelesaikan konflik internal yang terjadi antara kedua organisasi Nahdlatul Wathan (NW) tersebut.

Menurut Danrem 162/WB, kehadiran mereka di kediaman petinggi kedua tokoh NW tersebut disambut baik dengan tangan terbuka dan lapang dada, selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pertemuan hari ini Selasa 23 Maret 2021.

“Sesuai kesepakatan antara kami dengan kedua tokoh NW tersebut di tempat yang berbeda, sepakat untuk mengadakan pertemuan, dan hari ini mereka sudah menandatangani nota kesepakatan bersama di Hotel Astoria Mataram yang disaksikan langsung Dirjen Administrasi Hukum Kemenkumham, para stakeholder NTB, baik pimpinan TNI Polri, dan Kejati NTB,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam nota kesepakatan bersama tersebut, terdapat tujuh point kesepakatan salah satunya mengenai penggunaan lambang NW.

“RTGB. KH. Lalu Gede Muhammad Zainudin Atsani yang bertindak sebagai Pengurus Besar NW selaku pihak pertama menggunakan lambang NW sesuai dengan sertifikat merk nomor pendaftaran IDM000588697 dan lambang bendera sesuai dengan sertifikat merk nomor pendaftaran IDM000589043, sedangkan pihak kedua TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majdi menggunakan lambang yang berbeda,” paparnya.

Selain itu, lanjut orang nomor satu di jajaran Korem 162/WB itu, kedua belah pihak juga sepakat akan selalu menjaga hubungan baik, saling menghormati dan mengakui legalitas dan keabsahan masing-masing dalam membangun, meningkatkan, mengasuh dan mengembangkan kerjasama sebagai pengurus besar organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam mewujudkan cita-cita TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pendiri organisasi perkumpulan NW.

“Ini yang patut kita apresiasi, nilai-nilai keagamaan dan jiwa besar para pihak sehingga semuanya bisa berdamai dengan baik tanpa harus ada yang merasa kalah ataupun menang,” ujar Rizal Ramdhani.

“Mari kita hormati dan laksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan ditandatangani sehingga perkembangan NW kedepan lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menerbitkan SK kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) hasil Muktamar XIV di Mataram tahun 2019 yang sah atas perkumpulan Nahdlatul Wathan berdasarkan Keputusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agug dengan SK nomor AHU 0001269.AH.0108 Tahun 2020, tertanggal 30 November 2020.

Mataram – Stakeholder di NTB terus berupaya menyelesaikan konflik organisasi terbesar di NTB yakni Nahdlatul Wathon (NW) antara NW Pancor dan NW Anjani. Sejak kemarin, Komandan Korem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani bersama Kapolda NTB Irjen Pol M. Iqbal mendampingi Dirjen Administrasi Hukum Kemenkumhan RI Cahyo Rahardian Mushar melaksanakan mediasi kepada kedua belah pihak baik kepada pimpinan NW Pancor TGB. Dr. H. M. Zainul Majdi maupun NW Anjani KH. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, Lc., M.Pd.I., Senin (22/3/2021).

Menurut Danrem 162/WB, Kemenkumham RI sengaja datang ke Lombok NTB untuk mendamaikan kedua belah pihak mengingat NW merupakan organisasi terbesar di NTB dengan cabangnya sudah tersebar di beberapa provinsi.

“Kami menginginkan keduanya islah untuk kepentingan umat dan kondusifitas wilayah khususnya NTB, sehingga Kemenkumham bersama kami (Danrem 162/WB dan Kapolda NTB) mendatangi kedua tokoh NW di kediamannya hingga pagi (hari ini, red),” terangnya.

Kehadirannya di kediaman petinggi kedua tokoh NW tersebut menurutnya, disambut baik dengan tangan terbuka dan lapang dada walaupun ada beberapa draf yang sudah disiapkan sebelumnya harus dilakukan perubahan, namun keduanya sepakat untuk melakukan pertemuan hari ini.

“Sesuai kesepakatan antara kami dengan kedua tokoh di tempat yang berbeda akan mengadakan pertemuan hari ini di Hotel Astoria untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada tentunya dengan tangan terbuka dan kebesaran jiwa sehingga semuanya selesai dan tidak ada lagi permasalahan di belakang hari,” papar Ahmad Rizal.

Dijelaskannya, dalam permasalahan tersebut, ia bersama Kapolda NTB memiliki tanggung jawab moral untuk mendamaikan kedua belah pihak. Oleh sebab itu, begitu menjabat sebagai Danrem di NTB langsung melakukan dialog dengan kedua belah pihak untuk sama-sama menahan diri dengan harapan umat tidak terpecah belah, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara dengan baik.

“Insyaa Allah semoga hari ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan konflik internal dengan tidak melihat siapa yang menang dan kalah dalam putusan PK di MA tahun 2020 sehingga nama besar NW baik di tingkat nasional maupun internasional tetap harum dan patut dibanggakan oleh masyarakat NTB,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menerbitkan SK kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) hasil Muktamar XIV di Mataram tahun 2019 yang sah atas perkumpulan Nahdlatul Wathan berdasarkan Keputusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agug dengan SK nomor AHU 0001269.AH.0108 Tahun 2020, tertanggal 30 November 2020.