Sumbawanews.com,- Meski Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan damai yang membuka jalan bagi penarikan pasukan dari kawasan konflik, Israel menegaskan tidak akan mengosongkan wilayah-wilayah yang didudukinya di Lebanon selatan, Suriah, maupun Gaza. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara tegas menyatakan bahwa keberadaan tentara negaranya di wilayah-wilayah tersebut akan dipertahankan “terlepas dari semua tekanan saat ini dan di masa mendatang.”
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin (15/6/2026), Katz menekankan bahwa pemerintah Israel telah menyampaikan posisi ini secara langsung kepada Presiden AS Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Menurutnya, keputusan untuk tetap bertahan bukan sekadar kebijakan militer, tetapi juga pertimbangan strategis jangka panjang demi keamanan nasional.
Katz bahkan menambahkan bahwa wilayah-wilayah yang kini dikuasai Israel di Lebanon selatan akan menjalani “pembersihan” terhadap penduduk sipil setempat—sebuah langkah yang menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan organisasi hak asasi manusia dan negara-negara anggota PBB. Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa Israel sedang mempersiapkan pembentukan zona aman yang dikontrol penuh oleh kekuatan militernya, sekaligus melemahkan basis dukungan terhadap Hizbullah.
Kesepakatan damai antara AS dan Iran, yang disebut-sebut mencakup pembatasan program nuklir Iran dan pencabutan sanksi ekonomi, dianggap sebagai terobosan besar di tingkat diplomatik global. Namun, ketegangan di wilayah Timur Tengah tetap membara, terutama karena ketidaksesuaian antara kepentingan strategis Israel dan upaya perdamaian yang diusung Washington.
Sementara itu, Hizbullah, yang telah berulang kali menolak gencatan senjata yang ditawarkan Israel, menyatakan bahwa penarikan pasukan Israel dari Lebanon adalah syarat mutlak sebelum negosiasi apapun bisa dilanjutkan. Pernyataan Katz justru memperkeruh prospek perdamaian, dan memicu kekhawatiran bahwa konflik berskala lebih luas bisa kembali meledak.
Diplomat dari sejumlah negara Eropa dan Arab memperingatkan bahwa keputusan Israel dapat merusak kredibilitas kesepakatan AS-Iran dan memicu siklus balas dendam yang sulit dihentikan. Sementara itu, warga sipil di Lebanon selatan terus mengungsi, sementara pasukan Israel memperkuat posisi mereka di perbatasan—seolah-olah perjanjian tingkat tinggi di Washington tidak berdampak apa-apa di garis depan.
Dalam konteks ini, Israel tampaknya memilih jalur keamanan unilateral, mengabaikan dinamika diplomasi global demi mempertahankan kendali atas wilayah yang dianggapnya sebagai “benteng pertahanan” strategis. Apakah keputusan ini akan memperdalam isolasi internasional Israel, atau justru memperkuat posisinya dalam permainan kekuatan regional, masih menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab.
