Sumbawanews.com,- Ribuan mahasiswa dan elemen sipil turun ke jalan di Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026, dalam aksi besar-besaran yang menuntut reformasi menyeluruh di berbagai sektor kehidupan bangsa. Aksi yang diorganisir oleh Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (Perisai) membawa 20 poin tuntutan yang dikenal sebagai “Tuntutan 11+9”, mencakup isu ekonomi, buruh, pendidikan, agraria, hingga pertahanan nasional.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Muhammad Rizaldy, mengatakan aksi dimulai dari titik kumpul di sejumlah kampus dan gerbang kota, sebelum bergerak dalam long march menuju Bundaran HI sekitar pukul 14.00 WIB. “Ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah suara rakyat yang terpinggirkan, yang menuntut keadilan struktural,” ujarnya di lokasi.
Aliansi Perisai yang terdiri dari FMN Pusat, GMNI Jakarta Selatan dan Pusat, KABMU UNAS, KBM UT Jakarta, Sentral Perjuangan Pemuda, serta Aliansi Cipayung Plus Jakarta Barat dan Depok, menyusun tuntutan secara terstruktur. Sebelas poin pertama bersifat mendesak, menargetkan kebijakan pemerintah yang dinilai gagal melindungi rakyat.
Di antaranya: penghentian kenaikan harga BBM dan bahan pokok, perbaikan nilai tukar rupiah, pembatalan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap sarat korupsi, penghentian gelombang PHK massal, pencabutan UU Polri, serta penghentian pembangunan batalion teritorial TNI. Tuntutan lainnya menyerukan perbaikan defisit APBN, kenaikan upah guru honorer secara layak, penolakan terhadap konsep “Sekolah Rakyat”, transparansi BPI Danantara, dan pemecatan Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, serta Menteri ESDM atas kegagalan menjaga stabilitas ekonomi.
Sembilan poin tambahan membahas isu-isu struktural yang lebih luas: penghentian penggusuran dan perampasan tanah di perkotaan maupun pedesaan, pembatalan Proyek Strategis Nasional yang dianggap rakus lahan, dukungan penuh terhadap hak menentukan nasib sendiri di Papua, penghentian komersialisasi pendidikan tinggi, serta peningkatan upah buruh berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Aksi ini juga mengecam kekerasan terhadap aktivis HAM, militerisasi ruang sipil, kekerasan terhadap perempuan, dan budaya feodal-patriarkal. Puncaknya, para demonstran menyerukan pembentukan industri nasional yang berbasis pada reforma agraria sejati, bukan sekadar retorika.
Aksi berlangsung secara damai meski diawasi ketat aparat keamanan. Sejumlah orasi dilakukan di Bundaran HI, dengan peserta membawa spanduk bertuliskan “Keadilan Bukan Hadiah, Tapi Hak” dan “Pendidikan Bukan Komoditas”. Tidak ada laporan bentrokan atau penangkapan selama aksi berlangsung.
Dengan tuntutan yang begitu luas dan mendalam, aksi ini bukan hanya mengecam kebijakan jangka pendek, tetapi menyerukan perubahan sistemik yang menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan negara. Dalam pidato penutup, Rizaldy menegaskan: “Kami tidak datang untuk meminta belas kasihan. Kami datang untuk menuntut hak yang telah lama dirampas.”
