Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Proses pembangunan Puskesmas Alas, saat ini diketahui mengalami Deviasi minus sekitar 8 persen, dan pembangunan puskesmas tarano minus 4 persen. Dan dari pembangunan dua puskesmas tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa belum melakukan pembayaran, karena belum mecapai progress yang ditentukan.

“Kalau kita melihat, dengan kondisi defiasi sekarang yang walaupun minus kecil. Tarano itu 4 persen minusnya. Kalau di alas sekitar 8 persen,” kata Abdul Malik, Sekretaris Dinkes Sumbawa, sekaligus PPK Pembangunan Puskesmas dan Rumdis, di ruang kerjanya Jum`at (20/08).

Atas progress tersebut, kontraktor pelaksana pembangunan kedua puskesmas tersebut diminta untuk menambah pekerja dengan jadual yang jelas. Sehingga nantinya tidak diberlakukan perpanjangan waktu pekerjaan, dan dapat dituntaskan sesuai batas akhir pekerjaan.

“Ini kita minta tambah pekerja dengan schedule yang jelas. Sehingga nantinya, pada akhir tahun ini diharapkan tidak ada perpanjangan waktu pekerjaan. Karena kontraknya desember berakhir. Sehingga bisa selesai, tuntas tepat waktu. Kalau saran kita, dari pada bayar denda perpanjangan waktu, mending tambah bayar tukang lebih banyak,” ucapnya.

Ditegaskan, hal tersebut juga telah ditegaskan dalam pertemuan bersama Asisten II Setda Sumbawa. “Kemarin kita rapat di asisten II untuk bicara progress. Jadi kita minta kepada kontrakor yang melaksanakan pekerjaan puskesmas alas dan tarano itu untuk menambah pekerja. Dengan jadual yang sudah ditentukan,” tuturnya.
Diketahui, dua unit Puskesmas tersebut masing-masing menggunakan anggaran sebesar Rp 8 Miliar, dari DAK Kementerian Kesehatan.

Pembangunan 4 Rumdis

Diungkapkan, selain pembangunan dua puskesmas, tahun ini juga dibangun 4 unit rumah dinas (Rumdis). Yakni Rumah Dinas Puskesmas Tarano, Rumah Dinas Puskesmas Labangka, Rumah Dinas Puskesmas Lopok dan Rumah Dinas Puskesmas Lantung.

“Untuk rumah dinasnya, alhamdulillah progresnya cukup bagus. Dan sekarang pada proses termen pertama. Kalau rumah dinas sekarang yang proses termen satu itu, rumah dinas labangka sama lopok. Sementara untuk puskesmasnya sekarang belum bisa kita bayar termen pertama, karena progress belum mencapai 25 persen,” jelasnya.

Diungkapkan, berdasarkan kesepakatan, dalam proses pengerjaan Rumdis Puskesmas tidak diberikan uang muka. Serta pembayaran termen pertama sebesar 20 persen dari total anggaran, pada saat progress pembangunan mencapai 25 persen.

“Jadi termen pertama itu, 25 persen fisik dan 20 persen (pencairan) keuangan. Karena semuanya, baik puskesmas maupun rumah dinas, tidak ada yang diberikan uang muka. Bekerja dulu, baru dibayar. Kami sadari, kalau kegiatan-kegiatan itu, kalau di rumah dinas tidak ada masalah yang mencuat. Tapi dipembangunan dua puskesmas ini, ada. Pembangunan puskesmas tarano, kemarin dipersoalkan masalah batu yang digunakan,” jelasnya.

Diketahui, pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Tarano, Rumah Dinas Puskesmas Labangka, Rumah Dinas Puskesmas Lopok dan Rumah Dinas Puskesmas Lantung, Masing-masing menggunakan anggarannya sebesar Rp 500 juta bersumber dari DAK Kementerian Kesehatan. (Using)

Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pembangunan dua puskesmas yang tengah dilakukan saat ini. Dua Puskesmas tersebut tahun ini dibangun bersama dengan 4 unit Rumah Dinas (Rumdis) menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan.

“Mari kita awasi bersama, pembangunan kedua puskesmas. Agar selesai tepat waktu, pelayanan bisa optimal,” kata Abdul Malik, Sekretaris Dinkes Sumbawa, sekaligus PPK Pembangunan Puskesmas dan Rumdis, di ruang kerjanya Jum`at (20/08).

Dijelaskan, selama proses pembangunan, pelayanan di dua puskesmas tersebut tidak optimal. Sebab, fisik Puskesmas Alas dibongkar total, dan puskesmas Tarano di bongkar sebagian. “Bayangkan pelayanan puskesmas kita di alas itu. Di depan kantor camat. Karena puskesmasnya di bongkar total. Itu sekarang tidak standart pelayanan. Kalau di tarano, pelayanan dipindahkan ke rawat inap yang ada dibelakang,” jelasnya.

Disebutkan, selama proses pembangunan dua puskesmas tersebut, terdapat beberapa kendala. Seperti perbedaan spesifikasi bahan, di Puskesmas Alas. “Disatu sisi, kontraktor melihat ada detail gambar potogan, dan detailnya. Memang kita akui, dari persepsi itu, terpasang besi 13 (mm). Tapi begitu kita dapat informasi, PPK langsung rapat direksi. Saya rapat di lapangan, dengan meminta penjelasan kontraktor pelaksana sama konsultan pengawas, dan konsultan perencana. Akhirnya, endingnya saya minta untuk dibongkar. Besi yang terpasang 13 (mm) itu baru terpasang sekitar 27 meter, belum di cor. Diganti dengan yang 16 (mm),” jelasnya.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Sumbawa yang telah meninjau langsung pembangunan Puskesmas Alas. Kemudian dilakukan perbaikan karena ditemukan ada bagian pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi.

“Tetapi semua elemen kita, ya dari DPRD, Dikes, Pemda, Kecamatan, sudah kita turun bersama. disitu ada kondisi salah persepsi, melihat gambar yang ada. Saya terima kasih, itu hanya perbedaan persepsi dengan melihat gambar. Begitu juga dengan teman-teman DPRD, saya juga terima kasih karena telah ikut melakukan pengawasan. Yang sudah melihat kondisi saat teman-teman DPRD turun, sudah diganti. Dan semua menyaksikan itu,” jelasnya.

Sedangkan di Puskesmas Tarano, terdapat masukan dari berbagai pihak terkait penggunaan bahan kemudian dilakukan uji laboratorium. “Untuk batu itu, kita sudah lakukan uji laboratorium. Begitu juga untuk beton, kita juga sudah lakukan uji laboratorium. Dan dari hasil laboratoriumnya, baik batu maupun beton dan material yang dipersoalkan, justru memenuhi syarat semua. Dan kendati demikian, batu yang dipersoalkan di puskesmas tarano itu kita sudah bongkar. Ya karena kita tidak mau berpolemik dengan kondisi itu, yang walaupun hasil laboratorium memang layak,” ujarnya.

Ia menegaskan, kritikan yang disampaikan oleh masyarakat dan pihak lainnya merupakan bagian dari pengawasan. “Tapi saya selaku PPK, tidak alergi menerima kritikan itu. Karena merupakan bagian dari pengawasan masyarakat. justru teman-teman LSM itu, membantu PPK untuk melakukan pengawasan,” tuturnya. (Using)