Nusa Dua, sumbawanews.com – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melanjutkan agendanya di Bali dengan meninjau sejumlah infrastruktur pendukung untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Kamis (02/12). Lokasi yang pertama ditinjau adalah Jalan Tol Bali-Mandara.
Jalan tol ini nantinya akan dilintasi oleh para pemimpin G20 saat Bali menjadi tuan rumah KTT G20. Jalan tol yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Nusa Dua rencananya akan dipercantik dengan penanaman bunga, mangrove, dan dicat ulang.

“Kita akan mulai proses mempercantik jalan tol di bulan Januari. Kita akan hias dengan pohon kamboja, tabebuya, dan di pinggirannya kita akan tanam mangrove, bougenville, anggrek, dan lain-lain,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kepada Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden.

Lokasi berikutnya yang ditinjau Presiden adalah Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Tempat ini merupakan salah satu kandidat lokasi diselenggarakannya KTT G20.

Adapun penataan koridor jalan, pedestrian, dan lanskap Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua hingga _venue_ KTT G20 meliputi Bundaran Ngurah Rai, _underpass_ Ngurah Rai, pintu masuk tol Ngurah Rai, _coating_ tiang pancang, taper dan median tol, exit tol Nusa Dua, dan akses jalan serta jembatan menuju lokasi KTT.

Mangrove Bentuk Komitmen dalam Perubahan Iklim

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Bali dengan meninjau Mangrove Conservation Forest di Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Hutan mangrove yang disiapkan untuk dikunjungi oleh para pemimpin delegasi Group of Twenty (G20) pada 2022 mendatang ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam penanganan perubahan iklim.

“Ini akan menunjukkan nantinya keseriusan kita merestorasi hutan mangrove, merehabilitasi hutan mangrove, merestorasi hutan gambut, dan merestorasi lahan-lahan kritis yang ada di negara kita. Saya kira komitmen itu yang ingin kita tunjukkan secara konkret, secara riil di lapangan. Nanti 20 kepala negara akan kita ajak semuanya ke sini,” tutur Presiden.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dyah Murtiningsih menuturkan bahwa rehabilitasi mangrove ini merupakan bentuk kerja sama dengan berbagai pihak. Dyah optimistis hutan mangrove tersebut akan siap dikunjungi para pemimpin delegasi G20.

“Kita juga sudah mengundang para ahli untuk membahas terkait dengan persemaian mangrove yang akan kita bangun di sini. Kita optimistis, yakin karena dengan bersama-sama dengan kementerian yang lain juga kita akan bersama-sama membangun, sehingga pada saatnya pada bulan Oktober kita sudah akan siap untuk menerima kunjungan dari anggota G20,” ucapnya.

Dyah menuturkan bahwa upaya ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia bersungguh-sungguh dalam upaya rehabilitasi mangrove.

“Kalau kita melihat Tahura (Taman Hutan Raya) Ngurah Rai ini dulunya adalah tambak terbuka tahun 1992 dengan upaya yang sangat maksimal sehingga lokasi ini ataupun Tahura ini mangrovenya bisa terbangun dengan baik,” lanjutnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana saat meninjau hutan mangrove tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono dan Gubernur Bali Wayan Koster. (Setpres/using)

Jakarta, sumbawanews.com – Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 1 Desember 2021, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pelantikan keanggotaan KND dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas. anggota KND yang dilantik tersebut adalah Dante Rigmalia, sebagai Ketua merangkap Anggota. Deka Kurniawan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.
Kemudian Eka Prastama Widiyanta, sebagai Anggota. Kikin Purnawirawan Tarigan Sibero, sebagai Anggota. Fatimah Asri Mutmainah, sebagai Anggota. Jonna Aman Damanik, sebagai Anggota; dan Rachmita Maun Harahap, sebagai Anggota.

Bentuk Perhatian pada Hak Penyandang Disabilitas

Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia dalam keterangannya selepas Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan keanggotaan mengatakan, Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. Sebanyak tujuh komisioner KND juga telah dilantik dengan melewati berbagai tahapan untuk menjadi kandidat terbaik pemimpin KND.

“Berdirinya Komisi Nasional Disabilitas ini adalah sebagai langkah awal yang positif atas kesetaraan penyandang disabilitas untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, Indonesia yang ramah terhadap disabilitas,” ucap Angkie.

Angkie menambahkan bahwa pelantikan keanggotaan KND merupakan komitmen Presiden dalam merealisasikan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Sementara itu, Dante Rigmalia, sebagai Ketua KND yang baru dilantik merasa bahagia karena momen tersebut menjadi sebuah pembelajaran dan pengayaan tentang bagaimana mewujudkan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan kesamaan hak sebagai warga negara.

“Dengan terbentuknya komisioner Komisi Nasional Disabilitas ini, kita dapat mengawal penciptaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas dapat menikmati hasil pembangunan kemudian berkontribusi dalam pembangunan, dan juga menjadi ke depannya mandiri sebagai individu dan sebagai warga negara yang berkontribusi untuk negaranya,” ucap Dante.

Pada kesempatan tersebut, Dante pun meminta dukungan dari semua pihak agar tugas dan fungsi dari KND dapat berjalan dengan lancar.

“Mohon kami dibimbing dan diberi arahan untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi kami. Semoga kami semua dapat menjalankan amanah yang diberikan kepada kami dengan baik,” tuturnya.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia. (Setpres/using)

Jakarta, sumbawanews.com – Kemenko Polhukam menggelar Coffee Morning bertema Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (30/11). Acara tersebut membahas amanat pada UU No. 2/ 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang mana pada pasal 76 diamanatkan bahwa pembentukan DOB di Papua dapat dilakukan bersifat bottom up ataupun top down.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD, mengatakan, Aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua dapat dilakukan salah satunya dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dalam rangka mengokohkan NKRI. “Selain pertimbangan kepentingan strategis nasional dalam rangka mengkokohkan NKRI, juga masalah percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat, serta memelihara citra positif Indonesia di mata Internasional,” ucap Mahfud MD.

Ia mengungkapkan, Banyak aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk pembentukan DOB di Papua. “Tuntutan pembentukan DOB di Papua bukan tanpa alasan yang realistis dan strategis, apabila melihat kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial budaya di Papua,” jelasnya.

Menurut Menko Polhukam, dalam pembentukan DOB di Papua, hal penting yang perlu mendapat perhatian antara lain, kondisi geografi; luas daerah Papua, daerah pantai, daerah pegunungan, keterisolasian daerah. Selain itu, kondisi demografi, jumlah penduduk, penyebaran penduduk tidak merata, proses pembangunan masyarakat Papua, serta kondisi sosial budaya masyarakat juga perlu mendapat perhatian.

Hadir dalam kesempatan ini, Mendagri Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Dirjend Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti dan penjabat eselon I di lingkungan Kemenko Polhukam. (Using)

Trenggalek, sumbawanews.com – Presiden Joko Widodo mengapresiasi peningkatan produktivitas para petani karena adanya bendungan-bendungan baru yang telah selesai dibangun, antara lain Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur. Jika sebelumnya para petani bisa panen dua kali padi dan satu kali palawija, maka sekarang bisa panen tiga kali padi dan satu kali palawija. Hal tersebut diutarakan Presiden dalam keterangannya usai melakukan penanaman padi bersama para petani di Desa Buluagung, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Selasa (30/11).

“Kita harapkan dengan tadi Bendungan Tugu yang sudah selesai dan bisa dimanfaatkan –tadi para petani menyampaikan sekarang ini bisa panen dua kali padi dan satu kali palawija– dengan adanya nanti Bendungan Tugu, airnya sudah mengalir sampai ke sawah-sawah, di sini akan bisa panen padi tiga kali, palawija sekali, sehingga produktivitas setiap hektare yang ada di Kabupaten Trenggalek ini bisa naik secara drastis,” ungkap Presiden.

Kepala Negara menjelaskan, produksi beras secara keseluruhan di Provinsi Jawa Timur mencapai 5,7 juta ton. Angka tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur maupun untuk menyuplai provinsi-provinsi yang lain secara nasional.

“Kita tahu bahwa tahun ini, tahun 2021 sampai hari ini kita belum melakukan impor beras sama sekali dan kenyataannya stok kita masih pada posisi yang sangat baik,” imbuhnya.

Presiden meyakini, kehadiran bendungan-bendungan yang telah selesai dibangun pada beberapa tahun ke belakang mulai menampakkan hasilnya, yaitu dengan meningkatnya produktivitas petani sehingga total produksi di seluruh Tanah Air turut merangkak naik.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima aspirasi dari sejumlah petani terutama berkaitan dengan pupuk dan alat produksi pertanian. Dan berjanji akan memerintahkan Menteri Pertanian untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.

“Saya kira nanti akan kita bicarakan di Jakarta dan agar juga Menteri Pertanian menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan ini secepat-cepatnya,” tandasnya.

Dalam acara penanaman padi di area seluas 75 hektare tersebut, Presiden Jokowi tampak didampingi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, dan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah. (Setpres/using)