Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Syamsul Hidayat, SE., M.Si, politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), mengungkapkan, terdapat ketimpangan fatal dalam distribusi kuota gas bersubsidi antara Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram. Sehingga menjadi biang keladi kelangkaan di Sumbawa, sementara di wilayah tetangga dalam satu provinsi yang sama, gas elpiji bersubsidi begitu mudah didapatkan.
Baca Juga: Aliansi BEM se-Kabupaten Sumbawa Tuntut 11 Hal, Mulai Soal LPG 3 Kg Hingga Pertambangan
“Ini ada apa sebenarnya? Mengapa perhitungannya bisa timpang sekali?” tanya legislator PAN itu.
Lebih jauh, politisi yang dikenal vokal ini merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bahwa jumlah warga miskin atau rumah tangga sasaran penerima manfaat LPG 3 Kg di Sumbawa seharusnya jauh lebih besar. “Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa saat ini 543.676 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) mencapai 141.579, tetapi kuota gasnya hanya sekitar 4,3 juta tabung. Bandingkan dengan Kota Mataram yang penduduknya 461.936 jiwa dengan jumlah KK 107.833, namun diberi kuota hingga 6 juta tabung! Di sinilah letak kejanggalannya. Data kemiskinan kami lebih tinggi, tetapi jatahnya lebih kecil,” tegas Dayat.
Menurutnya, Akibat ketimpangan ini, masyarakat Sumbawa, terutama kalangan ibu rumah tangga, petani dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kerap mengeluh harus mengantre panjang. Dan bahkan membeli gas dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) karena langka di pangkalan resmi.
Sebagai delegasi amanat rakyat, Syamsul Hidayat mendesak Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Kabupaten Sumbawa, untuk segera bergerak. Dan meminta agar pemerintah tidak tinggal diam dan menjalankan fungsi koordinasinya dengan pihak Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Pemenuhan kuota gas subsidi 3 Kg ini harus berpijak pada data yang riil. Jangan hanya berdasarkan kebiasaan atau kepentingan tertentu. Lihat jumlah penduduknya, lihat data DTKS-nya, lihat kebutuhan riil di lapangan. Jangan biarkan rakyat Sumbawa terus menjerit,” ujarnya.
Ia pun menyerukan agar ketimpangan ini segera diusut tuntas. “Ketidakadilan seperti ini harus diungkap. Kami di DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan perubahan kuota yang berpihak kepada masyarakat Sumbawa yang berhak,” tegas Syamsul Hidayat. (Using)
