Ketika etika Samawa (Sumbawa) kian memudar, dan etos yang dulu menjadi ruh kebanggaan kini tinggal sebuah menara gading, masyarakat Sumbawa sesungguhnya sedang kehilangan arah moralnya. Pemerintah daerah tampak sibuk membangun fisik, tetapi abai membangun jiwa kolektif warga. Retorika kebijakan yang seharusnya menumbuhkan nilai justru menjauhkan rakyat dari akar budaya sendiri. Inilah wajah nyata degradasi kultur, lahir dari kebijakan publik yang kehilangan ethos, pathos, dan logos.
Oleh Dr. Syaifuddin M.Si., CICS.*
Terinspirasi dari tulisan Ustad Adi Surya tentang “Etika Sumbawa, Dari Etik ke Etos: Warisan Tauhid Bagi Peradaban” – namun tidak diungkap Kembali di ini – penulis terdorong membuat esay ini sebagai bentuk apresiasi pada tulisan itu karena penulisnya berhasil menyentuh sisi terdalam dari makna etika dan etos dalam konteks budaya Samawa. Perbedaan antara etik (ethics) dan etos (ethos) bukan hanya bersifat linguistik, tetapi juga menyangkut pergeseran dari tataran refleksi menuju praksis, dari kesadaran moral ke tindakan sosial. Dalam kerangka filsafat Aristoteles, etika adalah refleksi rasional tentang kebaikan (to agathon), sedangkan ethos adalah kebiasaan baik yang sudah mendarah daging dalam diri warga polis, dalam hal ini, masyarakat Sumbawa.
Namun, idealisasi ini kini berhadapan dengan realitas sosial yang getir, dimana degradasi etik dan etos masyarakat Sumbawa sedang melanda, perlahan tetapi pasti. Penyebabnya tidak semata pada perubahan zaman atau penetrasi budaya global, melainkan juga akibat kebijakan publik (public policy) pemerintah daerah yang selama beberapa dekade terakhir tidak berpihak secra efektif pada upaya pelestarian nilai-nilai luhur budaya lokal.
Retorika yang Hilang dari Kebijakan Publik
Dalam pemetaan teori Little Jhon, penulis meminjam tradisi retorika Aristoteles sebagai pisau analisis masalah. Dalam tradisi ini terdapat tiga pilar utama pembentuk daya persuasif kebijakan atau wacana publik, yakni ethos (kredibilitas dan moralitas pembicara), pathos (emosi dan empati terhadap khalayak), dan logos (rasionalitas dan argumentasi logis). Ketiganya harus bersinergi agar pesan publik memiliki legitimasi moral dan daya ubah sosial (Aristotle, Rhetoric, trans. Kennedy, 2007).
Analisis ini terhadap realitas obyek yang diangkat terdapat hal yang patut disayangkan. Selama beberapa periode kepemimpinan daerah Sumbawa, nilai-nilai “ethos” dari para pengambil kebijakan di Sumbawa kian waktu cenderung semakin melemah. Wacana pembangunan sering kali berhenti pada aspek fisik dan ekonomi semata, sementara tingkat sensitivitas budaya / kepekaan terhadap nilai-nilai budaya lokal yang menjadi penopang moral masyarakat semakin hilang ditelan disrupsi teknologi media. Kebijakan publik juga kehilangan nilai-nilai “pathos”, karena pemimpin lokal tidak mampu menyentuh rasa keadilan, kebersamaan, dan spiritualitas budaya lokal. Demikian juga pada nilai-nilai “logos” atau rasionalitas kebijakan sering kali dikonstruksi hanya untuk memenuhi syarat administratif, bukan untuk menjawab substansi kebutuhan sosiokultural yang lebih mendasar.
Akibat dari semua itu, masyarakat lokal mengalami moral alienation (keterasingan moral) di tengah perubahan global yang sangat cepat. Nilai-nilai luhur seperti “edab-adab” (tata krama-adab), “saling satingi” (saling mengangkat), “takit ko nene” (takut pada Allah swt), “kangila boat lenge” (malu berbuat keburukan), “krik selamat tau ke tana Samawa” (sukses dan selamat bagi keluarga dan desa Sumbawa), dan lainnya mulai kehilangan makna praksisnya. Ia tinggal jargon budaya tanpa daya hidup dalam perilaku sosial. Retorika kebijakan yang semestinya menghidupkan semangat cultur kolektif kini berganti menjadi retorika kekuasaan yang meninabobokan masyarakat dengan janji simbolik pembangunan.
Degradasi Etos dan Apatisme Kolektif
Krisis ethos Samawa terlihat dari makin longgarnya komitmen moral masyarakat terhadap nilai adat dan agama. Fenomena seperti meningkatnya perilaku konsumtif terhadap narkoba, pelanggaran atas nilai-nilai agama, konflik horizontal berbasis kepentingan politik, serta apatisme terhadap lembaga adat menunjukkan tanda-tanda erosi karakter kolektif yang cukup memprihatinkan. Dalam istilah Aristoteles, ini menunjukkan hilangnya “phronesis” yakni kebijaksanaan praktis yang menjadi dasar tindakan etis (Nicomachean Ethics, 350 SM).
Kebijakan publik daerah yang lebih berorientasi ke program fisik, tanpa retorika nilai dan visi moral, menciptakan jarak sosio-psikologis antara pemerintah dan rakyat. Masyarakat menjadi objek pembangunan, bukan lagi sebagai subjek peradaban. Mereka kehilangan pathos atau rasa memiliki terhadap arah kebijakan publik. Ketika suara budaya tidak lagi diakomodasi dalam proses politik, maka masyarakat berhenti berbicara, berhenti berpartisipasi, dan akhirnya berhenti peduli. Inilah akar dari apatisme kultural yang kini menggerogoti fondasi moral masyarakat Sumbawa.
Dalam kerangka tradisi retorika Aristoteles, apatisme ini muncul karena hilangnya komunikasi persuasif yang berbasis pada ethos (moralitas pemimpin), pathos (empati sosial), dan logos (rasionalitas kultural). Padahal, ketiga unsur ini merupakan instrumen yang saling memperkuat dan memperkaya (saling melengkapi) untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik dan revitalisasi moral budaya lokal.
Kegagalan Public Policy dalam Menumbuhkan Etos Samawa
Selama beberapa dekade terakhir, arah kebijakan Pemerintah Daerah Sumbawa cenderung administratif, elitis, dan simbolis. Program pelestarian budaya lebih bersifat seremoni tanpa roh, bukan berujud transformasi. Misalnya, festival budaya lokal hanya diadakan setahun sekali tanpa keberlanjutan dalam kurikulum Pendidikan, atau ekonomi kreatif masyarakat adat. Lembaga adat dibiarkan hidup secara simbolik tanpa otoritas sosial yang riil dan sustainable (berkelanjutan).
Dengan demikian, maka akibatnya berdampak pada kebijakan publik yang gagal membangun etos kolektif yang kuat. Dalam pandangan tradisi retorika Aristoteles, kebijakan yang tidak memiliki ethos politik akan kehilangan daya persuasinya, karena rakyat tidak lagi percaya pada moralitas pemimpin. Kebijakan seperti ini juga gagal menggerakkan pathos publik, karena tidak ada spare (ruang) bagi partisipasi emosional rakyat dalam menentukan arah kebijakan. Sementara logos kebijakan tidak hadir secara argumentatif, karena tidak didasarkan pada tradisi penelitian kultural yang mendalam. Unsur Perguruan Tinggi pun di daerah itu seakan bungkam dan tidak berdaya.
Maka yang terjadi kemudian, degradasi moral masyarakat Sumbawa semakin berpendemi, bukan hanya soal individu yang menyimpang dari nilai-nilai adat, tetapi akibat struktural dari lemahnya retorika kebijakan publik. Ketika daerah tidak mampu beretorika dengan benar – yakni berbicara dengan hati, logika, dan moral – maka bisa dipastikan rakyat pun kehilangan orientasi kulturalnya.
Menuju Kebangkitan Etos Samawa
Ungensi revitalisasi etos Samawa harus dimulai dengan membangun kembali ethos publik yang dimulai dari pikiran, sikap, dan prilaku para pemimpin daerah. Aristoteles menegaskan bahwa kepercayaan rakyat hanya tumbuh dari karakter moral yang terbukti dalam tindakan (Rhetoric, 1356a). Pemimpin yang jujur, rendah hati, dan berpihak pada nilai-nilai lokal akan membangkitkan kembali pathos rakyat, yakni rasa bangga terhadap jati dirinya. Dari sini kelestarian nilai-nilai kultur lokal akan dimulai.
Selain itu, kurikulum pendidikan lokal mulai dari TK, SD, SLTP, dan SLTA perlu menempatkan etos Samawa bukan sekadar materi muatan lokal, tetapi sebagai life approach (pendekatan hidup) seluruh pelaku budaya. Pelibatan tokoh agama, lembaga adat, dan komunitas budaya dalam desain kebijakan publik menjadi suatu keharusan. Tanpa sinergi itu, nilai-nilai seperti “edab-adab” (tata krama-adab), “saling satingi” (saling mengangkat), “takit ko nene” (takut pada Allah swt), “kangila boat lenge” (malu berbuat keburukan), “krik selamat tau ke tana Samawa” (sukses dan selamat bagi keluarga dan desa Sumbawa), dan lainnya sebagai amanah tauhid akan terus tergerus oleh modernitas yang kehilangan arah / menyesesatkan.
Muatan kebijakan publik yang beretika dan beretos adalah kebijakan yang menggunakan retorika sebagai alat pendidikan moral, bukan sekadar persuasi politik. Ia bukan hanya mengubah pikiran rakyat, tetapi juga menggerakkan hati dan tindakan mereka. Jika ini terjadi, maka retorika kebijakan akan kembali menjadi energi peradaban, bukan sekadar strategi kekuasaan belaka.
Penutup
Problem degradasi kultur Sumbawa pada dasarnya adalah kegagalan retorika publik. Pemerintah daerah telah gagal berbicara dengan ethos (keteladanan moral), kehilangan pathos (empati terhadap rakyat), dan lemah dalam logos (rasionalitas budaya). Akibatnya, nilai-nilai luhur tau Samawa telah terdegradasi menjadi sekadar artefak upacara.
Karena itu, untuk mendevelop (membangun) kembali peradaban Samawa yang berkarakter (masyarakat bulaeng), diperlukan kebijakan publik yang berbasis pada retorika etis Aristotelian secara massif dan sustainable, yakni berbicara benar, bertindak adil, dan menumbuhkan rasa memiliki. Tanpa itu, Samawa hanya akan menjadi nama tanpa ruh; budaya yang hidup tanpa jiwa; dan peradaban yang berjalan tanpa arah.
Daftar Pustaka
- Rhetoric. Translated by George A. Kennedy. Oxford University Press, 2007.
- Nicomachean Ethics. Translated by Terence Irwin. Hackett Publishing, 1985.
- Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973.
- Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Surya, M. (2025). Etika Sumbawa, Dari Etik ke Etos: Warisan Tauhid Bagi Peradaban. Manuskrip Lokal Samawa.
- Putnam, Robert D. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press, 1993.
*Penulis adalah Dosen Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Peneliti dan Analis Komunikasi Politik dan kebijakan publik.
