Sumbawanews.com,- Jakarta – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tengah menyelidiki dugaan pemalsuan riset ilmiah yang dilakukan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) di konferensi internasional bergengsi, International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) 2026 di Kopenhagen, Denmark. Dalam laporan yang beredar, penelitian yang dipresentasikan diduga hasil fabrikasi data, bahkan identitas pelaku pun diubah-ubah selama presentasi.
Menteri Kemdiktisaintek, Brian Yuliarto, mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang menggali fakta sebenarnya terkait keterlibatan pihak-pihak yang menggunakan afiliasi institusi Indonesia dalam kasus ini. “Kami sedang berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memverifikasi status para pelaku, bentuk afiliasi yang digunakan, dan hubungannya dengan perguruan tinggi atau lembaga riset di Indonesia,” ujar Brian, Rabu (27/5/2026).
Menariknya, berdasarkan informasi awal yang diperoleh pemerintah, para pelaku tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif di institusi pendidikan tinggi Indonesia. “Meski bukan bagian dari ekosistem akademik resmi, dampaknya sangat serius. Ini bisa merusak kepercayaan global terhadap kualitas riset Indonesia,” tegasnya.
Dugaan pemalsuan ini pertama kali terungkap melalui unggahan peneliti Indonesia, Ida Bagus Mandhara Brasika, di platform Threads. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah peneliti asal Indonesia—disebutkan nama Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti—menyajikan data dan gambar yang tampak sangat impresif, namun ternyata tidak pernah diuji di lapangan. “Risetnya dibuat dengan AI, datanya digenerate, gambar dipalsukan. Bahkan, pelaku berganti nama dan jilbab saat presentasi, seolah-olah mereka orang berbeda,” tulis Mandhara.
Konferensi ISPPD 2026, yang diikuti ribuan ilmuwan dari seluruh dunia, merupakan forum bergengsi dalam bidang penelitian pneumokokus—patogen penyebab pneumonia. Pemalsuan di level ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi ancaman terhadap integritas sains global.
Kemdiktisaintek menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme pengawasan riset yang komprehensif, meliputi komite etik, Lembaga Pengelola Pendidikan dan Penelitian (LPPM), serta sistem penjaminan mutu akademik. Namun, kasus ini menunjukkan celah yang perlu ditutup, terutama dalam pengawasan terhadap penggunaan afiliasi institusi oleh pihak di luar lingkungan akademik resmi.
Sementara itu, organisasi ilmiah seperti MGBKI (Majelis Guru Besar Kesehatan Indonesia) meminta agar kasus ini ditindak tegas, bahkan jika terbukti melanggar hukum pidana. “Ini bukan cuma soal etika. Jika ada niat sistematis untuk menipu ilmuwan dunia demi keuntungan pribadi—seperti travel grant atau pengakuan—maka ini bisa dikenai sanksi hukum,” ujar seorang perwakilan MGBKI.
Pemerintah kini sedang menyiapkan langkah-langkah preventif, termasuk penguatan verifikasi afiliasi bagi peserta konferensi ilmiah yang mengatasnamakan institusi Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa mencegah kejadian serupa di masa depan, sekaligus memulihkan kepercayaan dunia terhadap sains Indonesia.
Dengan kasus ini, bukan hanya nama individu yang dipertaruhkan, tapi reputasi seluruh ekosistem penelitian nasional yang selama ini berusaha bangkit dari tantangan pendanaan dan infrastruktur.
