Sumbawanews.com,- Menjelang pembukaan pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026/2027, muncul sejumlah situs palsu yang memanfaatkan nama Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Solo. Situs-situs tersebut tidak hanya meniru tampilan resmi, tetapi juga memanfaatkan foto Wali Kota Riau—bukan Wali Kota Solo—untuk memperkuat kesan keaslian, memperdaya orang tua dan calon peserta didik.
Dinas Pendidikan Kota Solo mengonfirmasi bahwa semua laman yang menggunakan domain seperti sd.spmbsolo.com, smp.spmbsolo.com, spmb.smpn1surakarta.com, atau spmb.sman1surakarta.com adalah palsu. Bahkan, sebagian besar situs ini muncul di lima besar hasil pencarian Google, membuatnya mudah terpercaya oleh masyarakat yang tidak waspada.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dwi Aryatno, menegaskan bahwa pendaftaran siswa baru di seluruh jenjang—SD, SMP, hingga PAUD—hanya dilakukan melalui satu portal resmi: spmb.surakarta.go.id. Semua prosesnya terpusat, tanpa biaya tambahan, dan tanpa pendaftaran mandiri oleh sekolah.
“Ini modus lama, tapi semakin canggih. Mereka buat tampilan mirip resmi, lalu minta bayaran. Padahal di Solo, tidak ada biaya pendaftaran. Semua gratis dan terintegrasi,” ujar Dwi, Jumat (5/6).
Ia memperingatkan masyarakat agar tidak terkecoh oleh domain komersial seperti .com, .co, atau .net. Domain resmi pemerintah Kota Solo selalu berakhiran .go.id. “Kalau ada yang pakai .com, jangan dipercaya. Itu jelas penipuan.”
Menariknya, beberapa situs palsu itu bahkan menampilkan foto Gubernur Riau—bukan Wali Kota Solo, Ria Saptarini—yang justru menjadi indikator kuat keaslian situs. Sejumlah orang tua yang curiga langsung memeriksa ke Dinas Pendidikan dengan menunjukkan tangkapan layar, dan tidak ada yang sampai membayar uang.
“Belum ada laporan korban yang terkena penipuan. Tapi banyak yang konfirmasi karena bingung: ‘Ini foto wali kota bukan Pak Respati, kok bisa?’” ujar Dwi, merujuk pada nama panggilan Wali Kota Solo.
Pihaknya terus bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan aparat keamanan siber untuk menutup situs-situs ilegal tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kewaspadaan masyarakat tetap menjadi benteng utama. “Jangan terburu-buru. Cek dulu alamatnya. Kalau bukan surakarta.go.id, jangan klik.”
