Sumbawanews.com,- Ratusan akademisi, aktivis, dan pegiat masyarakat sipil berkumpul di University Club Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Sabtu, 30 Mei 2026, untuk menggelar Konferensi Republik—sebuah konsolidasi nasional yang mengkhawatirkan arah demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam forum yang berlangsung sehari penuh, salah satu isu paling menggema adalah fenomena remiliterisasi: kembalinya peran militer ke ruang publik sipil melalui jalur-jalur halus yang mengaburkan batas antara pertahanan dan pemerintahan.
Sosiolog UGM, Arie Sujito, menyebut konsolidasi ini sebagai respons kolektif terhadap krisis politik dan ekonomi yang semakin dalam. “Ini bukan sekadar pertemuan diskusi. Ini upaya menyelamatkan demokrasi dari regresi yang bergerak diam-diam,” ujarnya. Menurutnya, selama tiga dekade pasca-Reformasi, Indonesia mengalami tarik ulur yang tak pernah selesai: demokrasi yang seharusnya menguat justru terkikis oleh strategi-strategi otoriter yang bersembunyi di balik kebijakan formal, program sosial, dan narasi keamanan.
Kepala Laboratorium Indonesia 2045, Jaleswari Pramodhawardani, memperkuat analisis itu dengan menyoroti pergeseran peran TNI yang melanggar mandat konstitusi. “TNI bukan alat penegak hukum, bukan agen pembangunan sosial. Tapi kini, lewat Perpres dan Instruksi Presiden, mereka hadir di lapangan sebagai pelaksana program pemerintah—dari batalyon teritorial hingga operasi keamanan rakyat,” katanya. Ia mencontohkan keberadaan satuan tempur yang terlibat dalam penangkapan begal, sebuah tindakan yang seharusnya menjadi ranah kepolisian, bukan militer.
Kekhawatiran ini diperdalam oleh sejumlah narasumber lain, termasuk Alissa Wahid, Bhima Yudistira, dan Komaruddin Hidayat, yang menilai remiliterisasi bukan sekadar perluasan wewenang militer, tapi bagian dari sistematisasi neootoriterisme—pola yang menggantikan partisipasi sipil dengan hierarki militer, menggantikan dialog dengan perintah, dan menggantikan akuntabilitas dengan loyalitas.
Pertemuan ini juga menyoroti pelemahan institusi hukum, ketimpangan ekonomi yang memperdalam kesenjangan sosial, dan krisis representasi politik yang membuat suara rakyat semakin teredam. Saiful Mujani, pendiri SMRC, hadir sebagai saksi bisu dari perubahan opini publik yang semakin terpolarisasi dan mudah dimanipulasi oleh narasi keamanan.
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto—mantan jenderal TNI yang kini memimpin negara—menjadi pusat perhatian. Meski tidak disebut secara eksplisit sebagai pelaku, kebijakan-kebijakan pemerintahannya yang memperluas keterlibatan militer di sektor sipil, dari pendidikan hingga keamanan domestik, dianggap sebagai cerminan dari tren yang mengancam fondasi demokrasi.
“Kita tidak sedang membicarakan kembalinya Dwifungsi ABRI. Kita sedang menyaksikan sesuatu yang lebih canggih: militerisasi tanpa nama, tanpa label, tanpa protes—karena semua terasa ‘normal’,” ujar Candra Hamzah, salah satu peserta.
Konferensi ini bukan sekadar kritik. Ia adalah seruan: untuk membangun kembali civil society sebagai benteng terakhir demokrasi. Di tengah gelombang kebijakan yang mengarah pada sentralisasi kekuasaan, para akademisi dan aktivis berjanji untuk terus mengawal, mendokumentasikan, dan mengingatkan: bahwa kekuatan negara yang sehat bukan yang paling kuat, tapi yang paling terbatas—dan paling akuntabel.
