Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani, Menteri Negara Urusan Pertahanan sekaligus Wakil Perdana Menteri Qatar, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Qatar di bidang pertahanan, keamanan, dan diplomasi regional.
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung siang hari, Sheikh Saoud menyampaikan pesan pribadi dari Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, yang menekankan komitmen Doha terhadap kemitraan jangka panjang dengan Indonesia. Kedua pemimpin membahas lanjutan implementasi Memorandum of Understanding (MoU) tentang Dialog Strategis yang ditandatangani pada April 2025 lalu, yang mencakup kolaborasi dalam kontra-terorisme, pertukaran militer, investasi pertahanan, serta sinergi kebijakan di forum internasional.
Sebelum bertemu dengan tamu negara, Presiden Prabowo terlebih dahulu memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol nasional, tetapi fondasi moral yang menjawab碎片 dunia yang kian terpecah oleh konflik geopolitik dan perang dagang. “Di tengah dunia yang semakin terbelah, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh—Pancasila,” ujar Prabowo.
Kunjungan Sheikh Saoud ini menandai salah satu langkah diplomatik penting Indonesia di tengah dinamika keamanan global yang kompleks. Qatar, sebagai mitra strategis di Timur Tengah, semakin aktif memperluas jaringan kemitraan pertahanan di Asia, dan Indonesia dianggap sebagai mitra kunci karena posisinya sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar sekaligus kekuatan ekonomi dan stabilitas politik di kawasan.
Kedua pihak juga membahas kemungkinan kerja sama pelatihan militer, transfer teknologi pertahanan, serta partisipasi bersama dalam latihan multilateral di kawasan. Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa dialog ini akan dilanjutkan melalui mekanisme kerja sama teknis yang lebih rinci dalam waktu dekat.
Dengan latar belakang kunjungan yang berlangsung setelah upacara nasional, pertemuan ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip netralitas dan perdamaian dalam menjalankan kebijakan luar negerinya—dengan Pancasila sebagai kompas.
