Sumbawanews.com,- Seskab Teddy Indra Wijaya membantah tudingan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto bersifat boros atau seremonial. Dalam respons tegas terhadap kritik mantan wakil menteri luar negeri Dino Patti Djalal, Teddy menegaskan bahwa semua biaya tambahan di luar anggaran negara ditanggung pribadi Presiden, sementara jumlah rombongan telah dipangkas lebih dari separuh dibanding periode sebelumnya.
Dino, dalam video yang diunggah akhir Mei, menyatakan Prabowo adalah kepala negara paling sering bepergian ke luar negeri sejak menjabat—menghabiskan satu dari setiap enam hari di luar negeri. Ia mengkritik frekuensi tinggi kunjungan tersebut, menilai biayanya mencapai puluhan hingga ratusan miliar per trip, termasuk untuk protokol, pengamanan, logistik, dan konsumsi. Dino menyarankan lima langkah hemat: lebih banyak menggunakan video call, memanfaatkan forum internasional untuk pertemuan bilateral, merencanakan kunjungan jauh-jauh hari, meningkatkan kedatangan tamu asing ke Indonesia, dan menyerahkan misi diplomatik taktis kepada Menlu Sugiono.
Teddy menanggapi setiap poin dengan data dan konteks strategis. “Biaya berlebih sepenuhnya ditanggung Presiden,” tegasnya. Rombongan kini hanya 50–60 orang, jauh dari angka lebih dari 120 orang pada masa sebelumnya. Ia menekankan bahwa dinamika global tidak bisa diprediksi sejauh itu—krisis di Ukraina, Timur Tengah, Iran, dan Venezuela memaksa Presiden untuk segera membangun hubungan personal dengan pemimpin dunia, bukan menunggu bencana datang baru meminta bantuan.
“Diplomasi bukan sekadar pertemuan. Ini tentang kepercayaan, kedekatan emosional, dan jaringan yang dibangun sebelum krisis melanda,” ujar Teddy. Ia mencontohkan bagaimana hubungan pribadi antar pemimpin memungkinkan Indonesia memulangkan warganya yang ditahan Israel di laut lepas dalam hitungan hari—tanpa publikasi, tanpa kegaduhan, hanya lewat saluran diplomatik yang sudah teruji.
Lebih dari itu, Teddy menunjukkan capaian konkret yang lahir dari intensitas diplomasi tersebut. Indonesia resmi menjadi anggota BRICS, sebuah langkah strategis yang menjamin stabilitas pasokan energi dan pangan di tengah gejolak global. Perjanjian perdagangan bebas tarif 0% dengan Uni Eropa—yang telah digodok selama belasan tahun—akhirnya terealisasi pada 2025, membuka akses bagi ratusan produk Indonesia ke pasar 25 negara maju.
Investasi asing pun melonjak. Dalam 1,5 tahun terakhir, total komitmen investasi mencapai Rp2.430 triliun. Kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan baru-baru ini menambah komitmen sebesar Rp575 triliun. Di bidang pertahanan, kerja sama dengan Prancis, AS, Rusia, China, Inggris, dan negara Eropa lainnya memperkuat alutsista Indonesia secara signifikan.
Di sektor sosial, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki perkampungan haji permanen di Arab Saudi—sebuah prestasi diplomatik yang memaksa kerajaan mengubah undang-undangnya demi mendukung jemaah Indonesia. Bantuan kemanusiaan untuk Palestina juga terus berjalan: kapal rumah sakit berlayar, bantuan logistik dikirim lewat udara, dan ratusan beasiswa diberikan kepada anak-anak Palestina untuk belajar di Indonesia.
Teddy menegaskan, setiap kunjungan Presiden direncanakan berdasarkan prioritas nasional, bukan keinginan pribadi. “Yang tahu mana yang penting, mana yang bisa diganti dengan telepon, adalah Presiden dan Menlu—bukan orang yang hanya melihat angka dan mengira ini jalan-jalan.” Ia mengingatkan bahwa diplomat sejati seperti Hasan Wirayuda, Marty Natalegawa, atau Retno Marsudi tidak pernah menjadi “entourage” Presiden, tapi fokus pada kepentingan negara. Kini, Menlu Sugiono pun bekerja dengan cara yang sama.
“Kami terbuka terhadap masukan. Tapi jangan sampai kritik mengaburkan fakta: Indonesia sedang membangun posisi strategis di dunia, bukan sekadar berfoto-foto,” tutup Teddy. “Kita tidak hanya meminta bantuan. Kita juga memberi—dan itulah diplomasi sejati.”
