Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada 9 Juni 2026, untuk membahas tantangan makroekonomi dan efisiensi belanja negara. Pertemuan yang dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, serta anggota seperti Chatib Basri, Septian Hario Seto, dan Mochammad Firman Hidayat, fokus pada tiga isu krusial: pelemahan rupiah, proyek Makan Bergizi Gratis (MBG), dan percepatan digitalisasi pelayanan publik.
Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan era SBY, menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mencapai Rp18.201 per dolar per 8 Juni 2026. Ia menekankan bahwa tekanan ini berpotensi memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok, yang akan berdampak paling keras pada kelas menengah bawah. “Ini bukan sekadar angka, tapi ancaman nyata terhadap daya beli masyarakat,” ujarnya usai rapat.
Sebagai respons, DEN merekomendasikan pemangkasan anggaran pada proyek-proyek berskala besar, khususnya MBG. Chatib menilai langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap manajemen keuangan negara. “Efisiensi anggaran bukan soal mengurangi program, tapi memastikan setiap rupiah digunakan secara tepat dan transparan,” katanya.
Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan bahwa DEN juga mengevaluasi tata kelola MBG secara menyeluruh. Hasil survei independen yang dilakukan oleh Septian Hario Seto menunjukkan bahwa 86,9% dari penyedia layanan MBG hanya mengandalkan satu pemasok kecil, dengan rata-rata tiga UMKM yang terlibat dalam rantai pasok. Temuan ini memperkuat argumen bahwa proyek ini rentan terhadap ketidakberesan dan potensi penyalahgunaan.
Di sisi lain, DEN melaporkan kemajuan signifikan dalam penerapan government technology (govtech). Hingga 1 Juni 2026, hampir 80% sistem govtech telah terintegrasi di delapan kementerian dan lembaga, dengan data yang mulai dikoneksikan ke platform berbasis kecerdasan buatan. Luhut menegaskan bahwa integrasi data ini akan menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan berbasis bukti di era pemerintahan Prabowo.
Menanggapi spekulasi tentang reshuffle kabinet, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Chatib Basri secara tegas membantah adanya pembahasan terkait perubahan susunan menteri. “Kami membahas ekonomi, bukan politik internal,” tegas Chatib, menepis kabar bahwa dirinya akan diangkat sebagai Bendahara Negara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Rapat tersebut menegaskan bahwa pemerintah kini lebih fokus pada stabilitas ekonomi dan akuntabilitas belanja publik—dua pilar utama yang dianggap kunci memulihkan kepercayaan rakyat di tengah tekanan inflasi dan nilai tukar yang belum stabil.
