Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle mendadak terhadap jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) di tengah terungkapnya praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dalam keputusan yang diumumkan pada Selasa, 2 Juni 2026, tiga pejabat utama BGN dicopot: Ketua Dadan Hindayana, serta Wakil Ketua Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Pencopotan ini dilakukan setelah evaluasi menyeluruh selama satu setengah tahun terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menemukan sejumlah kelemahan dalam tata kelola, kedisiplinan SOP, dan jaminan kualitas pangan.
Kursi ketua BGN selanjutnya diemban oleh Nanik S Deyang, sementara Agustina Arumsari—mantan petinggi BPKP yang dikenal sebagai ahli investigasi—dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai wakil ketua. Langkah ini dianggap sebagai sinyal kuat pemerintah untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas lembaga yang bertanggung jawab atas kesehatan gizi masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar respons terhadap isu publik, melainkan hasil dari temuan audit internal yang mengungkap sistemiknya kegagalan manajemen di BGN. “Ada catatan serius terkait pelanggaran prosedur, lemahnya pengawasan, dan potensi kolusi. Presiden menilai perlu perubahan kepemimpinan yang mampu membangun kembali kepercayaan publik,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.
Paralel dengan pergantian ini, kasus jual beli titik SPPG semakin terbongkar. Setidaknya 20 laporan resmi dari masyarakat masuk ke kepolisian, dengan kerugian mencapai Rp 2,3 miliar. Di Batam, dua titik SPPG diduga diperjualbelikan senilai Rp 400 juta. Di Jawa Barat, 21 korban mengaku ditipu oleh oknum yang mengaku sebagai staf BGN dan menawarkan jasa pendaftaran titik SPPG dengan imbalan uang tunai.
Sony Sonjaya, yang masih menjabat saat kejadian, mengungkap bahwa sindikat yang terlibat bukan hanya pihak luar, tetapi juga diduga ada keterlibatan orang dalam. “Kami punya bukti transfer, ID titik SPPG, dan bahkan komunikasi resmi yang dimanfaatkan untuk memperdaya korban. Ini bukan kasus individu, tapi jaringan terstruktur,” ujarnya di kantor BGN, 26 Mei 2026.
Polri, bersama Satgas MBG, kini tengah mengusut dugaan keterlibatan aparat internal. Modus operandi pelaku umumnya mengaku sebagai “orang dekat pejabat” atau bahkan menyamar sebagai petugas BGN, memanfaatkan kebingungan masyarakat terhadap prosedur pendaftaran titik SPPG yang dinilai rumit dan kurang transparan.
Langkah pembersihan pimpinan BGN ini disambut positif oleh sejumlah pakar kebijakan publik. “Pergantian ini bukan sekadar koreksi administratif, tapi upaya menyelamatkan program nasional dari kerusakan struktural. Jika tidak segera ditangani, kepercayaan terhadap MBG bisa runtuh,” kata Prof. Dian Kusumawati, pakar kebijakan kesehatan dari Universitas Indonesia.
Dengan kepemimpinan baru yang diisi oleh tokoh-tokoh dengan latar belakang integritas tinggi, pemerintah berjanji akan segera mereformasi sistem pendaftaran SPPG, memperkenalkan platform digital terbuka, dan memperkuat pengawasan lintas lembaga. Tujuannya jelas: memastikan setiap rupiah anggaran gizi benar-benar sampai ke tangan yang berhak—bukan ke kantong para penipu.
