Sumbawanews.com,- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan pada enam provinsi dengan beban stunting tertinggi secara numerik, bukan hanya berdasarkan persentase. Usulan ini diajukan Menteri Wihaji sebagai strategi strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting nasional yang masih di atas target.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SGGI) 2024, hampir separuh dari 4,8 juta balita stunting di Indonesia terkonsentrasi di Jawa Barat (638 ribu kasus), Jawa Tengah (486 ribu), Jawa Timur (431 ribu), Sumatera Utara (316 ribu), Nusa Tenggara Timur (214 ribu), dan Banten (210 ribu). “Kita tidak bisa hanya melihat persentase tertinggi. Yang lebih mendesak adalah menangani jumlah kasus terbanyak, karena di situlah dampak nasional paling besar bisa dicapai,” ujar Wihaji, yang juga menjabat sebagai Kepala BKKBN, dalam wawancara Jumat, 4 Juni 2026.
Usulan ini muncul seiring rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperdalam fokus MBG pada kelompok 3B—ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—yang berada dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Wihaji menegaskan, intervensi gizi pada masa kehamilan hingga usia dua tahun memiliki dampak paling permanen terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan kualitas sumber daya manusia jangka panjang. “Ini bukan sekadar soal makan, tapi investasi generasi,” katanya.
Namun, ia menekankan bahwa efektivitas program akan jauh lebih besar jika dikombinasikan dengan pemetaan wilayah berisiko tinggi: daerah dengan prevalensi stunting tinggi, angka anemia ibu hamil yang mengkhawatirkan, kasus kekurangan energi kronis (KEK), serta tingkat kemiskinan ekstrem. Di luar enam provinsi tersebut, Wihaji juga menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap wilayah Indonesia Timur—terutama Papua, Maluku, dan NTT—yang meski jumlah kasusnya lebih kecil, tetap memiliki tingkat prevalensi stunting di atas rata-rata nasional.
Data SSGI 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional turun dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024. Namun, angka ini masih jauh dari target 14,2% yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2029. “Kita tidak bisa berpuas diri. Penurunan 1,7 persen poin dalam setahun terakhir adalah kemajuan, tapi belum cukup,” ujar Wihaji.
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mendukung arah baru ini. Menurutnya, para ahli gizi dan dokter anak yang terlibat dalam evaluasi program merekomendasikan perluasan cakupan intervensi hingga usia sembilan tahun—mencakup anak sekolah dasar—karena masa itu masih krusial dalam pembentukan kebiasaan makan dan perkembangan kognitif. “Kita tidak hanya mengejar 1.000 HPK, tapi juga membangun fondasi gizi yang berkelanjutan hingga anak bisa mandiri,” ujar Nanik.
Dengan anggaran MBG yang telah menembus Rp88,15 triliun per Mei 2026, Wihaji menekankan bahwa keberhasilan program bukan lagi soal dana, tapi soal presisi. “Kita punya uang, kita punya kebijakan. Yang kurang adalah fokus yang tajam. Jangan sampai sumber daya tersebar tipis, sementara yang paling membutuhkan justru tertinggal.”
Kedua lembaga—Kemendukbangga dan BGN—berkomitmen untuk menyelaraskan strategi, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan program ini benar-benar menyentuh keluarga yang paling rentan. “Presiden menargetkan bonus demografi, tapi itu hanya mungkin jika generasi penerus kita tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Itu tanggung jawab kita semua,” pungkas Wihaji.
