Sumbawanews.com,- Puluhan pelajar asal Kampung Maniouwo, Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, terjebak dalam birokrasi kependudukan yang tak kunjung selesai. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak sinkron dengan sistem Dukcapil menjadi penghalang utama mereka dalam mengurus administrasi pendidikan, mulai dari pendaftaran kuliah hingga pengajuan beasiswa di Jakarta.
Kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun, membuat para pelajar harus bolak-balik dari Ibu Kota ke Nabire—kota terdekat dengan akses layanan administrasi—hanya untuk memperbaiki data diri yang seharusnya sudah tercatat sempurna di sistem pemerintah. Tanpa dokumen resmi, mereka tak bisa membuka rekening bank, mendaftar beasiswa, bahkan mengakses layanan kesehatan mahasiswa.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dari Partai Perindo, Aljono Bagau, mendesak Pemerintah Kabupaten segera mengambil inisiatif proaktif. “Mereka bukan sekadar pelajar biasa. Mereka adalah aset masa depan Intan Jaya. Jangan biarkan birokrasi yang kaku menghancurkan mimpi mereka,” tegas Aljono, Senin (22/6/2026).
Ia menyerukan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) melakukan operasi jemput bola ke Jakarta. “Jangan menunggu mereka datang ke sini. Kirim tim ke Jakarta, temui mereka, verifikasi data langsung di tempat. Ini bukan permintaan mewah, ini kebutuhan dasar,” tambahnya.
Kepala Kampung Maniouwo, Timotius Sukarno Iyapa, mengonfirmasi bahwa sekitar 40 pelajar dari desanya kini terjebak dalam masalah ini. “Anak-anak kami berangkat ke Jakarta dengan harapan mengejar ilmu. Tapi yang mereka dapat justru surat menyurat yang tak kunjung selesai. Kami merasa ditinggalkan,” ujar Timotius.
Masalah ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal keadilan. Di tengah upaya pemerintah pusat memperkuat akses pendidikan bagi daerah 3T, justru di hulu—di tempat asal mereka—sistem kependudukan gagal berjalan. Tanpa KTP dan KK yang valid, pelajar dari Intan Jaya tak bisa mengakses program pemerintah apa pun, meski secara geografis mereka jauh lebih dekat ke Jakarta daripada ke ibu kota kabupaten.
Aljono menegaskan, solusi teknisnya sederhana: koordinasi lintas daerah, pemanfaatan teknologi, dan komitmen politik yang kuat. “Kita bisa membangun jembatan udara untuk transportasi, tapi mengapa kita tak bisa membangun jembatan data untuk anak-anak kita?” tanyanya.
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya kini diharapkan segera merespons. Karena jika tidak, mimpi puluhan remaja Papua untuk meraih pendidikan tinggi akan terus terhenti—bukan karena kurang kemampuan, tapi karena kegagalan sistem.
