Sumbawanews.com,- Roma tetap menolak mendanai pembelian senjata buatan Amerika Serikat untuk Ukraina, meski tekanan dari sekutu Barat—termasuk sindiran tajam dari Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth—semakin mengeras. Keputusan ini bukan sekadar kebijakan militer, tapi refleksi dari pergeseran prioritas domestik di bawah pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni, yang kini lebih fokus pada tekanan ekonomi dalam negeri daripada perang jauh di Eropa Timur.
Program NATO yang dikenal sebagai PURL (Priority Uplift for Ukraine Requirements), yang memungkinkan negara-negara anggota menyumbang dana untuk membeli persenjataan AS guna dikirim ke Ukraina, telah mengumpulkan komitmen hampir 6 miliar dolar AS. Namun Italia, satu-satunya negara Eropa Barat besar yang menolak bergabung, menegaskan posisinya dengan tegas. “Kami sudah mengatakan tidak sejak awal, dan itu tetap tidak akan pernah terjadi,” ujar Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, usai pertemuan dengan Hegseth di Washington.
Padahal, ketergantungan Ukraina terhadap program ini sangat besar. Sekitar 70 persen rudal Patriot yang digunakan baterai pertahanan udara Ukraina didanai melalui PURL, dan hampir 90 persen amunisi untuk sistem pertahanan udara buatan AS berasal dari skema serupa. Sementara Jerman, Kanada, Belanda, hingga Swedia—yang baru saja mengalokasikan 543 juta dolar AS—berlomba mendukung Kiev, Roma memilih jalan berbeda.
Alasannya bukan hanya politik luar negeri, tapi juga tekanan ekonomi yang makin menghimpit. Biaya hidup yang melonjak, kenaikan harga energi, dan kebutuhan menjaga stabilitas fiskal menjadi isu utama yang mendominasi diskursus publik di Italia. Meloni, yang memimpin koalisi kanan-tengah, menghindari langkah yang bisa memperberat beban anggaran negara, bahkan ketika fasilitas pendanaan seperti SAFE Uni Eropa—yang menawarkan pinjaman murah hingga 14,9 miliar euro untuk belanja pertahanan—tersedia.
Meski Crosetto sendiri dikenal sebagai pendukung SAFE, ia menegaskan bahwa keputusan akhir bukan wewenangnya, melainkan Kementerian Keuangan. Ini menandakan adanya perdebatan internal yang belum selesai di pemerintahan Roma—tapi hingga kini, keputusan politik tetap berpihak pada kehati-hatian fiskal.
Hegseth, yang sebelumnya mengecam negara-negara NATO karena lebih fokus pada isu iklim dan gender ketimbang belanja militer, menyebut Italia sebagai “mitra yang tidak komitmen.” Namun sindirannya tidak menggoyahkan sikap Roma. Bagi pemerintah Meloni, mempertahankan keseimbangan anggaran jauh lebih mendesak daripada mengejar simbolisme solidaritas militer yang mahal.
Dengan demikian, Italia bukan sekadar menolak membiayai senjata AS—ia sedang memilih untuk tidak mengorbankan kesejahteraan rakyatnya demi perang yang dinilai semakin jauh dari kepentingan nasionalnya. Di tengah arus solidaritas Barat yang mengalir deras, Roma berdiri sebagai oposisi tenang: bukan karena tidak peduli, tapi karena percaya bahwa kekuatan sejati sebuah negara bukan pada senjata yang dibelinya, melainkan pada stabilitas yang ia jaga untuk rakyatnya.
